Ada Demo PA 212 di Kedubes India, Pengalihan Arus Lalin Dilakukan Situasional

Liputan6.com, Jakarta Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menyatakan belum melakukan pengalihan arus lalu lintas terkait adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan Persaudaraan Alumni (PA) 212 di depan Kedutaan Besar (Kedubes) India. Hanya saja, persiapan tetap dilakukan secara situasional.

"Pengalihaan arus situasional melihat perkembangan jumlah massa dan situasi," tutur Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo saat dikonfirmasi, Jumat (25/2/2022).

Sambodo mengatakan, pengguna jalan dan pengendara dapat beraktivitas seperti biasa dengan tetap mematuhi peraturan lalu lintas yang ada. Adapun demonstrasi rencananya digelar usai salat Jumat.

"Rencana nanti di Kuningan, setelah Jumatan," kata Sambodo.

Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) akan menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kedubes India. Demonstrasi ini ditujukan untuk menunjukan solidaritas terhadap aksi diskriminatif yang diterima muslim di India.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Jenderal PA 212 Novel Bamukmin. Novel membenarkan hal itu dengan mengirim poster seruan aksi pada Jumat mendatang.

Ada sejumlah tuntutan yang bakal disuarakan pada aksi mendatang, yakni PA 212 meminta menghapus pelarangan hijab di India.

Novel juga meminta Pemerintah Indonesia untuk memutuskan hubungan diplomatik dan mengusir utusan India dari Tanah Air, bila India tidak menghentikan pelarangan hijab dan diskriminasi umat Islam di sana.

"Meminta kepada Pemerintah Indonesia agar proaktif terhadap pembelaan terhadap umat Islam di India. Usir seluruh warga India di Indonesia yang proterhadap pembantaian dan pelarangan jilbab di India," ucap dia kepada Liputan6.com, Rabu (23/2/2022).

Novel juga meminta masyarakat memboikot produk India. "Menyerukan juga kepada pemerintah dan rakyat Indonesia untuk melindungi warga muslim India di Indonesia serta produk muslim India dan keturunan India muslim," serunya.

Aksi akan dilakukan pascasalat Jumat. "Salat Jumat di sekitar Kedubes India," imbau tulisan dalam poster tersebut.

Poster itu juga berisi ajakan untuk mengikuti aksi di depan Kedubes India.

Sejumlah sekolah di negara bagian Karnataka di India melarang para siswi memakai hijab di dalam kelas. Kasus itu menjadi sorotan di India dan para siswi berdemo di depan sekolah.

Dilaporkan ABC News, Selasa (8/2/2022), protes yang terjadi tak membuat staf sekolah tergerak terhadap aksi para murid yang protes di gerbang sekolah yang berlokasi di distrik Udupi. Sekolah itu merupakan milik pemerintah.

Pihak sekolah menyebut para siswi melanggar aturan seragam sekolah. Ternyata, banyak sekolah yang ikutan aksi melarang hijab.

Ratusan siswi dan orang tua lantas berdemo di jalan karena tidak terima anak-anak perempuan mereka tidak boleh masuk kelas.

"Kita menyaksikan bentuk dari aparteid religi. Dekrit itu diskriminatif dan secara luas berdampak ke wanita-wanita Muslim secara tak proporsional," ujar A.H. Almas, seorang siswi berusia 18 tahun.

Para staf, perwakilan pemerintah, dan murid-murid telah melakukan pertemuan, tetapi belum ada solusi.

Menteri pendidikan di negara bagian tersebut bahkan ogah mencabut larangan. Menurutnya, para siswi itu harus taat mengikuti aturan seragam.

Pemakaian hijab sebetulnya bukan hal langka di India. Kasus ini lantas membuat aktivis merasa khawatir terkait kenaikan Islamofobia.

Selama pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi, kekerasan dan ujaran kebencian terhadap kelompok Muslim dilaporkan naik di India. Partai Modi berhaluan nasional religius Hindu. Negara bagian yang menuai kontroversi itu juga dipegang oleh partai Modi.

Seorang aktivis murid dari New Delhi, Afreen Fatima, berkat diskriminasi yang terjadi di Karnataka adalah upaya agar wanita Muslim tidak terlihat.

"Apa yang kita saksikan adalah upaya untuk membuat wanita Muslim tidak terlhat dan didorong keluar dari ruang publik," ujarnya.