Gerindra Belum Punya Sikap soal Usulan Penundaan Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta - Partai Gerindra hingga saat ini belum memiliki sikap resmi terkait usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemuli) 2024. 

"Saya tidak bisa berkomentar karena memang belum mengikuti wacana itu," ujar Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Ahmad Muzani usai bertemu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Jumat, (25/2/2022) malam.

Ia mengaku telah mendapat laporan dan cerita dari beberapa rekannya, namun belum sempat diikutinya secara detil sehingga perlu waktu untuk mempelajarinya.

"Saya juga masih sedang berada di Jatim dan berkunjung ke beberapa daerah, termasuk di Madura, sehingga belum bisa memberikan respons terkait persoalan di Jakarta," ucap dia seperti dikutip dari Antara.

Namun, kata Muzani, saat ini Partai Gerindra tetap fokus mempersiapkan Pemilu 2024, termasuk terus melakukan safari politik ke berbagai daerah. 

Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda. Pernyataan itu disampaikan Cak Imin usai menerima pelaku UMKM, para pengusaha dan para analis ekonomi Perbankan.

“Dari seluruh masukkan itu saya mengusulkan pemilu 2024 itu ditunda satu atau dua tahun. Agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze (pembekuan ekonomi) untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi,” kata Cak Imin dalam Keterangannya, Rabu (23/2/2022).

“Ya setahunlah, maksimal dua tahun,” tambahnya

Pria yang kerap disapa Gus Muhaimin ini juga mengaku, banyak masukan dari kalangan dunia usaha, terutama memasuki tahun 2022 sangat optimis melihat peluang ekonomi, dan untuk untuk recovery dibutuhkan dua tahun

“Mereka menyatakan bahwa 2022-2023 akan ada tren momentum-momentum perbaikan yang dahsyat dan akan ada peluang untuk bangkit lebih baik dibanding negara-negara mana pun,” katanya

Beranjak dari masukan masukan itu, pun hasil kunjungannya dari berbagai daerah, setelah mengalami masa dua tahun, menurut Gus Muhaimin bisa dikatakan terjadi inefficient dan stagnasi kegiatan sosial politik, ekonomi masyarakat dan yang paling terpukul adalah UMKM.

“UMKM mengalami masa sulit. Ekonomi, sosial, pendidikan dan politik juga mengalami stagnasi 2 tahun. Dari kunjungan saya ke daerah dan melihat prospek yang sangat positif ke depan ini, momentum ini tidak boleh diabaikan,” bebernya.