Menahan Godaan Korupsi Anggaran Besar Pemprov DKI

Liputan6.com, Jakarta - DKI Jakarta dikenal sebagai provinsi yang memiliki anggaran daerah sangat besar. Tanggung jawab besar pun mesti diemban para pejabat Pemprov DKI agar tidak terjadi penyelewengan anggaran.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung Pemprov DKI untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang bersih dan antikorupsi. Pemprov DKI pun membuka pintu selebar-lebarnya untuk KPK menjalankan program penanaman nilai integritas antikorupsi.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menyebut, anggaran daerah yang dimiliki DKI Jakarta sangat kaya. Nilai anggaran DKI bahkan nyaris sama dengan anggaran gabungan tiga provinsi di Pulau Jawa.

"Pemprov DKI sangat kaya, APBD-nya kalau saya hitung itu sama dengan seluruh provinsi di Sumatera. Gabungan APBD Pemprov Banten, Jawa barat, Jawa tengah dan itu APBD DKI dengan ruang lingkup wilayah yang lebih kecil," ungkap Alexander di Balai Kota, Jakarta, Kamis (17/3/2022).

Pria yang akrab disapa Alex ini berpendapat, sangat besarnya APBD DKI tentu juga memunculkan potensi terjadinya kebocoran yang tinggi. KPK mengapresiasi Pemprov DKI yang setuju dengan program penanaman nilai-nilai intergritas di lingkungan keluarga.

Alex mengingatkan, tanggung jawab bekerja di Pemprov DKI Jakarta sangat berat. Tugasnya tidak enteng, meski nanti ibu kota pindah ke Kalimantan.

"Jadi saya sudah mengingatkan kepada bapak ibu sekalian tanggung jawab kerja di Pemprov DKI sangat berat, beban tugasnya sangat berat meskipun nanti ibu kota nya pindah ke Kalimantan, tidak mengurangi beban hasil pencairan," tuturnya.

Menurutnya, Jakarta akan tetap menjadi pusat ekonomi meski nanti tak lagi menjadi ibu kota. Maka, potensi terjadinya kebocoran anggaran tetap ada.

"Karena Jakarta tetap jadi pusat ekonomi, pusat perkumpulan, 60 persen uang beredar di sini. Itu lah yang menyebabkan potensi-potensi," kata Alex.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengapresiasi program integritas keluarga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Pemprov DKI. Menurut dia, hal ini dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih antikorupsi.

Riza menyebut, progam itu penting untuk dilaksanakan. Sebab, anggaran DKI yang begitu besar memang cukup menggoda.

"Penting sekali program KPK ini untuk terus dilaksanakan dan diselenggarakan di lingkungan kami DKI Jakarta ini yang memang memiliki anggaran sangat besar ya, cukup menggoda ya bagi jajaran semua," katanya di Balai Kota, Jakarta, Kamis (17/3/2022).

Riza bersyukur sejauh ini pejabat di Pemprov DKI masih bisa dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dia berharap, pejabat DKI ke depan bersih dari korupsi.

"Mudah-mudahan ke depan seterusnya tidak ada pejabat-pejabat atau pimpinan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang menjadi tersangka kasus dan lain-lain di KPK di kepolisian maupun di kejaksaan," katanya.

Riza berterima kasih kepada KPK dengan program penanaman nilai-nilai intergritas di lingkungan keluarga. Dia meminta masyarakat menyampaikan kepada aparat bila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan.

"Jadi masyarakat menjadi mata telinga kita semua karena jumlah aparat itu terbatas jadi butuh sinergi untuk kerja sama masyarakat media tapi tentu sesuai dengan fakta dan data yang bijak ya," tutupnya.

Tak selamanya, pengungkapan dugaan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjalan mulus. Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta menceritakan kesulitan yang dihadapi petugas dalam memberantas korupsi.

Salah satunya, terkait dugaan korupsi yang dilakukan pensiunan pejabat eselon III DKI Jakarta.

Dia menuturkan, pejabat itu pernah mencairkan cek sebesar Rp 35 miliar usai pensiun. KPK mendapat laporan soal pencairan itu dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Saya sampaikan KPK pernah menerima laporan PPATK dari salah seorang pejabat eselon 3 di DKI, begitu yang bersangkutan pensiun dan mencairkan cek sejumlah 35 Miliar," kata Alex di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (17/3/2022).

KPK menduga cek itu terkait penerimaan gratifikasi.

Eks pejabat itu juga membeli rumah dengan membayar tunai Rp 3,5 miliar. Namun, ketika KPK ingin mengklarifikasi pencairan cek tersebut, pejabat itu sudah meninggal.

"Dia membeli rumah cash senilai 3,5 miliar. Saya bilang klarifikasi, klarifikasi, tetapi saya tidak tahu mungkin sudah jalan Tuhan tidak lama setelah kami klarifikasi beliau meninggal," ujar Alex.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com