Demokrat Minta Jokowi Beri Sanksi ke Menteri yang Wacanakan Penundaan Pemilu

Liputan6.com, Jakarta Partai Demokrat meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memberikan sanksi kepada para menteri yang mewacanakan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Adapun menteri-menteri yang sempat mewacanakan ini adalah Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menuturkan, publik menuntut Jokowi bersikap tegas kepada para pembantunya untuk segera memberi sanksi.

"Publik kini menantikan sikap tegas Presiden Jokowi untuk menertibkan dan memberi sanksi tegas terhadap pembantu-pembantunya yang ikut aktif atau menjadi penggerak beredar dan berkembangnya wacana penundaan pemilu, penambahan masa jabatan presiden, dan presiden tiga periode," kata dia, Kamis (14/4/2022).

Terlebih, kata Kamhar, para menteri yang mewacanakan tersebut terang-terangan mendukung dan mencoba mengaplikasikan penundaan pemilu di publik.

"Jejak digital para pembantunya terkait dengan gerakan dan wacana ini sangat banyak," jelas dia.

Menurut Kambar secara etika dan moral para menteri tersebut sudah tak bisa dibenarkan.

"Secara etik dan secara moral telah cacat, oleh sebab itu tak ada alasan untuk tetap dipertahankan menempati jabatan publik," kata dia.

Kamhar pun berharap, Presiden Jokowi tak akan membiarkan begitu saja menteri yang membuat gaduh. "Presiden Jokowi tak bisa membiarkan begitu saja kandasnya upaya terorisme konstitusi ini tanpa ada konsekuensi," kata Kamhar.

Ketua DPR RI Puan Maharani menjamin DPR tidak akan mengkhianati konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Ia menjamin, parlemen tidak akan melakukan amandemen UUD 1945 untuk menambah masa jabatan presiden.

Hal itu menanggapi tuntutan demonstrasi mahasiswa di DPR RI, Senin (11/4/2022). Puan mengatakan DPR hari ini buah reformasi yang didorong mahasiswa.

"DPR hari ini adalah buah dari reformasi yang didorong oleh teman-teman mahasiswa 24 tahun lalu. Jadi tidak mungkin DPR mengkhianati konstitusi dan amanat reformasi demi melanggengkan kekuasaan pihak-pihak tertentu," ujar Senin (11/4/2022).

Puan mengatakan, fraksi-fraksi di DPR, termasuk PDIP sudah berulang kali menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Ketua DPP PDIP ini pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dan bergotong-royong menghadapi tantangan di masa transisi Covid-19.

"Mari kita satukan energi bangsa untuk bisa mengatasi tantangan ekonomi saat ini, agar kita semua bisa bersama-sama memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi transisi Covid-19 dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai momentum ini lepas karena hal-hal yang kontraproduktif," ujar Puan.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa pemilihan umum (Pemilu) 2024 akan tetap dilakukan sesuai jadwal yakni, 14 Februari. Jokowi meminta para menteri untuk menyampaikan penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat.

"Saya kira sudah jelas, semua sudah tau bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan," kata Jokowi dalam rapat terbatas Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (10/4/2022).

Hal ini agar tak muncul isu dan spekulasi bahwa pemerintah berupaya menunda Pemilu. Jokowi juga tak mau ada spekulasi beredar di masyarakat terkait adanya upaya untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi 3 periode.

"Jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi perpanjangan masa jabatan presiden juga yang berkaitan dengan 3 periode," ujarnya.

Jokowi menekankan bahwa pemerintah dan DPR telah sepakat bahwa Pemilu akan digelar 14 Februari. Sementara itu, Pilkada Serentak dilaksanakan pada November 2024.

"Kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan Pilkada dilaksanakan nanti di November 2024. Sudah jelas semuanya," jelas Jokowi.

Selain itu, dia juga meminta para menteri untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa tahapan Pemilu 2022 akan dimulai Juni 2022. Hal ini sesuai dengan ketentuangan perundang-undangan.

"Dijelaskan sekalian, tahapan Pemilu itu sudah dimulai nanti di bulan Juni 2022, pertengahan Juni 2022 sudah dimulai karena memang ketentuan UU-nya nya 20 bulan sebelum pemungutan suara," tutur Jokowi.

Reporter: Ahda Bayhaqi/Merdeka.com