KPU Usulkan Pangkas Anggaran Pemilu 2024 dari Aspek Infrastruktur dan APD

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menyatakan, penyelenggara Pemilu dan pemerintah telah sepakat melakukan efisiensi anggaran Pemilu 2024.

Diketahui, anggaran Pemilu 2024 mencapai Rp 110,4 triliun dengan rincian untuk KPU Rp 76,6 triliun dan untuk Bawaslu Rp 33,8 triliun.

"Kesepahaman yang diperoleh. Misalkan, perlu ada efisiensi anggaran ini, kemudian yang disimpulkan untuk di-review ulang ya," kata Hasyim di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/4/2022).

Beberapa sektor yang anggarannya bisa dipotong, menurut Hasyim, adalah infrastruktur dan alat kesehatan untuk protokol kesehatan petugas Pemilu 2024.

"Ada infrastruktur, dukungan untuk kantor. Kemudian untuk APD untuk penanggulangan Covid," kata dia.

Untuk itu, Hasyim mengusulkan agar KPU hanya fokus pada anggaran elektoral saja. Sementara anggaran lain seperti infrastruktur dan APD dialihkan ke kementerian dan lembaga terkait serta Pemerintah Daerah.

"Kami mintakan didukung oleh pemerintah di luar anggaran aspek elektoral kepemiluan. Jadi KPU fokus pada anggaran yang berkaitan dengan elektoral saja sehingga, dengan begitu, review-nya lebih jelas," ucap Hasyim Asy'ari memungkasi.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan sejumlah saran pada KPU terkait pelaksanaan Pemilu 2024.

"Pertama, untuk pelaksanaan Pemilu sendiri kita harapkan lancar. Mulai dari persiapan, pendaftaran, kemudian penghitungan itu tepat sesuai dengan waktunya masing-masing," kata Tito di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (13/4/2022).

Pemerintah juga meminta agar Pemilu 2024 berjalan aman, baik bagi pemilih maupun penyelenggara. Ia berharap tak ada perpecahan atau politik SARA saat masa kampanye.

"Aman ini dalam arti aman buat rakyat. Kemudian rakyat kita belajar di 2019 di mana masa kampanye hampir 7 bulan kita lihat ada politik identitas, politik SARA yang keluar. Itu rawan," kata Tito.

Mantan Kapolri itu juga mengingatkan agar korban jiwa dari petugas KPU saat Pemilu 2019 tidak terulang.

"Aman juga bagi penyelenggara. Kenapa, karena kita berkaca pada 2019. Semua paham, saya kira cukup banyak yang wafat karena sakit, kelelahan, dan lain-lain. Kita perlu membuat perencanaan yang benar-benar matang agar hal itu tidak terulang lagi," ujarnya.

"Kemudian juga aman bagi peserta. Kita tidak ingin ada peserta kemudian nanti ada yang terganggu, terancam, apalagi terkena kekerasan dan lain-lain. Dan ini pesertanya nggak sedikit, tidak cuma capres dan cawapres yang perlu diamankan, yang perlu diamankan adalah caleg dari pusat hingga daerah yang jumlahnya ribuan," sambungnya.

Kelancaran Pemilu, lanjut Tito, memang utama, namun keamana dan keselamatan juga harus menjadi fokus KPU-Bawaslu.

"Tolong kita tidak hanya mempertimbangkan lancar-lancar saja, tapi faktor keamanan juga kita pertimbangkan. Ini jangan sampai rakyat kita ada konflik kemudian mereka saling menghancurkan karena perbedaan," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisioner KPU, Hasyim Asyari mengatakan, pihaknya langsung tancap gas mempersiapkan tahapan Pemilu 2024 usai dilantik Presiden Jokowi.

Mereka akan melakukan rapat dengar pendapat dan rapat kerja bersama DPR, pemerintah, serta Badan Penyelenggara Pemilu (Bappilu), Rabu 13 April 2022. Hal ini mengingat tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada 14 Juni 2022.

Dengan begitu, KPU bisa secepatnya menyusun peraturan mengenai tahapan Pemilu 2024. Hal ini juga untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan yakni, 14 Februari 2024.

 "Semoga dalam waktu dekat kita dapat menetapkan peraturan KPU tentang tahapan Pemilu 2024 dalam rangka untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 akan berjalan sesuai dengan rencana jadwal yang telah ditentukan," ujar Hasyim usai pelantikan anggota KPU dan Bawaslu di Istana Negara Jakarta, Selasa (12/4/2022).

Selain itu, kata dia, KPU akan melakukan konsolidasi internal untuk mempelajari apa yang sudah disiapkan oleh KPU periode sebelumnya. Nantinya, hasil konsolidasi ini akan menjadi bahan untuk rapat bersama DPR, pemerintah, dan Bappilu.

"Kami menyadari bahwa KPU periode 2022-2027 ini tidak sendirian karena kami ini tentu akan melanjutkan program-program, persiapan-persiapan yang sudah dilakukan oleh KPU periode sebelumnya," ujarnya.

Hasyim meminta dukungan masyarakat terkait penyelenggaraan Pemilu 2024. Dia juga mengharapkan dukungan dari presiden, pemerintah, DPR, partai politik, organisasi kemasyarakatan, hingga LSM agar Pemilu 2024 berjalan demokratis, transparan, jujur, dan adil.

"Kami mohon dukungan dan kami akan membangun kerjasama kolaborasi dalam rangka untuk menjalankan mandat tugas amanah sebagai penyelenggara Pemilu tahun 2024," tutur Hasyim. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan pemilihan umum (pemilu) tetap digelar sesuai jadwal, yakni pada 14 Februari 2024. Dia pun meminta masyarakat optimistis, Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada waktu yang telah ditetapkan tersebut.

Hal ini disampaikan anggota KPU terpilih, Hasyim Asyari usai dilantik Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/4/2022).

"Kami harus yakin pemilu dapat diselenggarakan dan harus dapat diselenggarakan secara reguler lima tahunan sebagaimana jadwal yang sudah kita tetapkan yaitu 14 Februari 2024 untuk hari pencoblosan atau hari pemungutannya," kata Hasyim.

Sebelumnya, mahasiswa berunjuk rasa pada 11 April 2022 di depan Gedung DPR/MPR. Salah satu tuntutannya, mereka menolak wacana penundaan Pemilu 2024.

Semenatara, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para menteri berhenti bicara mengenai penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Jokowi mengingatkan jajarannya tak menimbulkan polemik dan fokus bekerja.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndaak," sambung Jokowi.

Dia menekankan para menteri harus memiliki sense of crisis dan sensitif terhadap kesulitan-kesulitan yang dialami masyarakat saat ini. Jokowi memerintahkan menteri menjelaskan kepada masyarakat situasi global yang saat ini sedang sulit.

"Sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi," ujar Jokowi.