Wapres Ma'ruf Amin Minta APPSI 2022 Jadi Momentum Perbaikan Evaluasi Kebijakan

Wakil Presiden atau Wapres Ma'ruf Amin membuka membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2022 pada Senin (9/5/2022).

oleh Nanda Perdana Putra diperbarui 10 Mei 2022, 05:10 WIB
Diterbitkan 10 Mei 2022, 05:10 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut, konsep sustainable development menjadi dasar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin (Ist)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden atau Wapres Ma'ruf Amin membuka membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2022 pada Senin (9/5/2022).

Dalam kesempatan itu, Ma'ruf meminta kepada seluruh kepala daerah yang hadir, untuk menjadikan agenda tersebut sebagai momentum perbaikan evaluasi kebijakan.

"Pembangunan berkelanjutan pada intinya adalah tentang bagaimana kita dapat mewujudkan kemakmuran bagi generasi sekarang tanpa mengobarkan kebutuhan generasi masa depan," jelas Wapres Ma'ruf dalam sambutannya dalam APPSI di Discovery Kartika Plaza Hotel, Badung, Bali, Senin (9/5/2022).

"Sehingga orientasi pembangunan di masa depan bersifat mendorong kegiatan ekonomi yang non ekstraktif, ramah lingkungan, dan melibatkan partisipasi seluruh warga negara," tuturnya.

Menurut Ma'ruf Amin, sesuai dengan amanat konstitusi bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mempercepat pembangunan. Termasuk meningkatkan pelayanan publik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, serta peningkatan daya saing daerah.

"Pemerintah daerah seyogyanya mengambil kebijakan yang lebih dekat dengan aspirasi rakyat. Pemerintah daerah mesti menerapkan prinsip yakni merubah paradigma dari sekedar menata atau order, menjadi melayani atau memenuhi kebutuhan rakyat termasuk membangun interaksi dengan berbagai pemangku kepentingan," jelas dia.


Efektif

Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (Biro Pers Sekretariat Wapres)
Pemerintahan yang efektif, lanjut Wapres Ma'ruf, tidaklah sekadar melakukan intervensi, namun membangun misi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan. Setidaknya ada enam hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk mengawal pembangunan yang berkelanjutan. "Pertama, visi diterjemahkan ke dalam tujuan yang jelas, berani mengambil risiko dan melakukan inovasi, ketiganya mendinamisasi birokrasi dan organisasi," ucap Ma'ruf. "Kemudian kolaborasi dengan multi pihak, kelimanya anggaran yang fokus pada hasil, dan keenam kemitraan yang efektif antar sektor publik dan swasta," tandas Ma'ruf. 
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya