Mahfud MD Pastikan Tidak Ada Keterlambatan Pencairan Anggaran Pemilu

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD memastikan tidak ada keterlambatan pencairan anggaran Pemilu 2024. Pemerintah sudah membahas dengan penyelenggara pemilu.

"Supaya tidak ada salah paham, misalnya ada berita hari hari ini, bahwa Pemilu agak tersendat karena pemerintah dananya lambat cair, itu tidak juga. Karena sudah dibicarakan dengan KPU dan semua stakeholders. Dana yang diperlukan disediakan sepenuhnya oleh pemerintah," ujar Mahfud dikutip dari keterangannya, Rabu (3/8/2022).

Pemerintah sudah menyetujui tambahan anggaran KPU sebesar Rp1,24 triliun.

Mahfud mengatakan, kalau saat ini belum cair, KPU bisa membuat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Karena itu pemerintah menjamin sudah ada anggaran yang disediakan untuk Pemilu 2024.

"Cuma kalau sekarang belum cair, itu gampang, KPU tinggal membuat DIPA-nya saja. Kalau DIPA-nya sudah jadi kan gampang. Kalau belum ada, DIPA belum bisa, karena itu melanggar keuangan negara. Oleh sebab itu pemerintah menjamin hal ini. Tahun berikutnya anggaran disediakan, berikutnya lagi disediakan," jelas Mahfud.

Usulan KPU sudah disetujui seperti kenaikan biaya panitia meski tidak 10 persen. Soal pembangunan gedung-gedung di daerah belum disetujui.

"Saudara, kepada KPU saya ingin menyampaikan pesan, anda harus sungguh-sungguh bekerja, menyelenggarakan Pemilu ini dengan sebaik baiknya, dengan penuh profesionalitas, karena apapun yang anda lakukan, itu pasti ada yang menggugat. Tidak ada Pemilu yang tidak ada gugatan. Sejak dulu terjadi seperti itu," ujar Mahfud.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendesak kepada pemerintah agar dana penyelenggaraan Pemilu 2024 segera dicairkan secara menyeluruh. Pasalnya sampai saat ini, pemerintah belum mencairkan anggaran sebesar Rp 4,415 triliun.

Ketua Divisi Bidang Teknis KPU Idham Kholid meminta, kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk segera mencairkan dana tersebut, karena tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai.

"Yang jelas keterpenuhan anggaran itu sangat mempengaruhi kepada optimalisasi pelaksanaan manajemen penyelenggaraan pemilu serentak 2024 yang telah direncanakan sebaik mungkin dan hal ini sudah disepakati dalam rapat konsultasi dengan DPR RI," kata Idham, saat ditemui di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin 2 Agustus 2022.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS