Hadapi Banyak Kasus, Komisi III DPR Dukung Kapolri Reformasi Internal Kepolisian

Liputan6.com, Jakarta Kepolisian Republik Indonesia saat ini menghadapi banyak tantangan dan kasus besar yang harus diselesaikan, baik dari eksternal maupun internal. Presiden Joko Widodo sampai turun tangan langsung memberikan arahan kepada jajaran 600 perwira Polri di Istana Negara, Jakarta.

Komisi III DPR RI sebagai mitra kerja Polri mendukung langkah-langkah strategis Kapolri untuk melakukan reformasi internal Polri dan mewujudkan seluruh arahan Presiden Joko Widodo.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh menyampaikan ada lima arahan yang disampaikan secara khusus oleh Presiden Jokowi kepada jajaran Polri yaitu reformasi Polri, jaga kesolidan, bantu pemda, jaga tahun politik, berantas judi online, narkoba dan gaya hidup oknum aparat yang berlebihan.

“Semua arahan Presiden itu tentunya harus ditindaklanjuti Kapolri dan segera diikuti dengan pembenahan internal,” kata Pangeran Khairul Saleh di Jakarta, Kamis (20/10).

Politisi PAN ini menilai arahan Presiden Joko Widodo terhadap 600 perwira Polri merupakan peristiwa penting dan memiliki makna khusus karena digelar saat institusi penegakan hukum itu sedang jadi sorotan masyarakat.

Legislator asal Dapil Kalimantan Selatan ini menyebut Polri saat ini sedang menghadapi masalah serius seperti kasus Irjen Ferdy Sambo, tragedi Kanjuruhan, mafia judi daring, dan kasus narkoba yang diduga melibatkan Irjen Teddy Minahasa.

“Kapolri jangan segan-segan melakukan terobosan penting. Tidak boleh terlambat untuk lakukan reformasi dan pembenahan internal Polri untuk menaikkan kembali citra Kepolisian RI di mata rakyat,” ujarnya.

Dia setuju dengan pendapat Indonesia Police Watch (IPW) yang menyebutkan bahwa pertemuan Presiden Jokowi dengan seluruh Kapolda dan Kapolres seluruh Indonesia ini sebagai bermuatan khusus.

Hal itu menurut dia tidak lepas dari hasil temuan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) terkait Tragedi Kanjuruhan yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD.

“Karena itu jika disebutkan bahwa pertemuan Presiden Jokowi dengan seluruh Kapolda dan Kapolres seluruh Indonesia ini sebagai bermuatan khusus seperti sinyalemen Ketua IPW berkenaan adanya eskalasi gangguan keamanan dan gerakan bawah tanah, saya menilainya bukan hal yang mustahil juga,” ujarnya.

Pangeran menilai satu hal utama dari arahan Presiden Jokowi yang harus menjadi catatan krusial bagi seluruh jajaran Polri yaitu terkait dengan pentingnya segera dilakukan reformasi internal di Kepolisian.

Lebih lanjut, Pangeran mengaku mendukung penuh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera melakukan evaluasi dan kajian mendasar untuk meningkatkan kinerja serta profesionalisme seluruh jajaran Kepolisian.

“Ini menjadi tantangan Kapolri sebenarnya, apakah beliau mampu memanfaatkan ‘back up’ dari Presiden Jokowi atau tidak? Pesan saya untuk Kapolri, jangan ada keraguan untuk lakukan pembenahan dan terobosan berharga di Polri,” katanya.

(*)