Menteri ATR Siap Jalankan Perintah Jokowi Terkait Sertifikat Tanah Bagi Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan sertifikat tanah sebanyak 1.552.000 kepada masyarakat yang tersebar di 34 Provinsi.

Terkait hal tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menegaskan komitmen seluruh jajarannya untuk menindaklanjuti amanat Presiden Jokowi.

Adapun amanat tersebut diantaranya, menyelesaikan konflik agraria seperti sengketa sertifikat yang tumpang tindih, pendaftaran bidang tanah, dan menata Ibu Kota Negara atau IKN yang baru.

"Dalam melaksanakan amanat tersebut, kami juga memastikan bandul kebijakan ATR BPN bermuara pada rakyat sesuai dengan pesan Pak Presiden," kata Hadi dalam keterangannya, Kamis (1/12/2022).

Mantan Panglima TNI ini mencontohkan, pembagian sertifikat tanah kepada 744 Kepala Keluarga Suku Anak Dalam di Jambi, dipandang bisa menyelesaikan masalah yang puluhan tahun terjadi.

"Konfliknya dimulai tahun 1985 dan berlarut karena sulitnya mempertemukan kepentingan korporasi dengan kepastian hukum yang diminta masyarakat. Saya turun langsung dan bersikap tegas untuk menyelesaikan kasus ini. Alhamdulillah, Agustus lalu masalahnya selesai dan hari ini kita bisa saksikan sertifikat tersebut dibagikan," jelas Hadi.

Selain itu, terdapat 119.699 sertifikat hasil program redistribusi pertanahan, diantaranya di Cilacap dan Cianjur.

"Upaya redistribusi di kedua daerah ini telah melalui proses panjang dan penantian cukup lama. Alhamdulillah diselesaikan melalui koordinasi dan kerjasama yang cepat dan baik," kata Hadi.

**Liputan6.com bersama BAZNAS bekerja sama membangun solidaritas dengan mengajak masyarakat Indonesia bersedekah untuk korban gempa Cianjur melalui transfer ke rekening:

1. BSI 900.0055.740 atas nama BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)2. BCA 686.073.7777 atas nama BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyerahkan sertifikat tanah sebanyak 1.552.000 kepada masyarakat yang tersebar di 34 Provinsi. Pemberian sertifikat digelar di Istana Negara Jakarta secara langsung dan virtual.

Dalam arahannya, Kepala Negara mengimbau masyarakat untuk mengetahui berapa luas tanahnya. Tujuannya, untuk menghindari konflik tanah.

"Tolong kalau pegang sertifikat itu tahu berapa meter persegi tanah yang kita miliki. Semua harus tahu. Karena sertifikat adalah tanda hak hukum atas tanah yang kita miliki. Jadi semuanya harus tahu. Kalau yang belum tahu itu dibaca semuanya ada disitu berapa meter persegi," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12/2022).

Jokowi memaparkan, pemerintah hanya bisa menyelesaikan sertifikat tanah sebanyak 500 ribu dalam setahun. Sementara, masih ada 80 juta rakyat yang belum memegang sertifikat tanah. Kedepan, dia berharap target penyerahan sertifikat tanah sebanyak 26 juta bisa dikejar.

"Tinggal 26 juta lagi yang akan kita selesaikan dalam tahun tahun mendatang, kurang lebih 2 atau 3 tahun Insya Allah rampung," kata Mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

"Kalau sudah pegang semuanya, adem semuanya, rakyat ini akan adem semuanya, konflik enggak ada, sengketa tanah enggak ada. Pegangannya sudah jelas semuanya. Sudah diukur oleh BPN. Ukur semuanya. Inilah pekerjaan besar," papar Jokowi.

Jokowi mengkalkulasi, bila ada 80 juta rakyat yang belum memegang sertifikat tanah, dan kemampuan pemerintah hanya 500 ribu sertifikat setahun, maka masyarakat menunggu selama 160 tahun untuk mendapatkan sertifikat.

"Siapa yang mau nunggu 160 tahun, silakan tunjuk jari saya beri sepeda. Tunjuk jari saya beri sepeda. 160 tahun. Tapi ternyata setelah kita perintah ternyata BPN dengankerja keras bisa menyelesaikan sertifikat sertifikat yang ada," ucap Jokowi.

Reporter: Genantan Saputra/Merdeka.com