Kebutuhan Pangan di DKI 2022 Meningkat hingga 12 Persen, Tertinggi Telur Ayam 12,72 Persen

Liputan6.com, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pihaknya terus memantau harga dan stok kebutuhan pangan bagi warga Jakarta. Dia menyebut kebutuhan pangan di DKI Jakarta meningkat sekitar 1-12 persen pada Desember 2022 dibandingkan November 2022.

"Peningkatan kebutuhan tertinggi ada pada komoditas telur ayam sebesar 12,72 persen. Sementara peningkatan kebutuhan terendah ada pada bawang putih sebesar 0,76 persen," kata Heru dalam keterangan resminya, Selasa (6/12/2022).

Adapun kemungkinan-kemungkinan ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis pada Desember 2022 hingga Januari 2023 berada pada level cukup aman dengan gambaran kebutuhan antara lain beras 168.875 ton, daging sapi 8.723 ton, daging ayam 49.494 ton.

Kemudian telur ayam 38.789 ton, cabe merah keriting 6.994 ton, cabe rawit merah 5.323 ton, bawang putih 3.769 ton, bawang merah 13.688 ton, gula pasir 12.514 ton, dan minyak goreng 35.923 ton.

Sementara itu, perkembangan inflasi Jakarta mengalami inflasi ringan sejak November 2022 sebesar 0,05 persen secara bulanan. Inflasi bulanan Jakarta yang sebesar 0,05 persen tersebut dipicu tingginya andil komoditas emas perhiasan (0,014 persen), sewa rumah (0,013 persen), dan tomat (0,012 persen).

"Sedangkan, sejak Januari hingga November 2022, laju inflasi tahun kalender sebesar 3,64," kata Heru.

Heru menyampaikan bahwa ia sudah melaksanakan rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), guna menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting di ibu kota jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Selain itu, Heru menyebut guna menindaklanjuti arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mencanangkan Gerakan Menanam demi ketahanan pangan.

Kegiatan itu akan dilaksanakan dengan melakukan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan.

Tak hanya itu, Pemprov juga akan membangun komunikasi efektif dan memperluas cakupan kerja sama antardaerah, serta merealisasikan BTT (Bantuan Tak Terduga) untuk dukungan pengendalian inflasi.