Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menegaskan partainya tidak pernah mengintervensi Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal reshuffle kabinet yang rencananya akan dilakukan pada Rabu Pon atau 1 Februari 2023. Dia menyebut urusan reshuffle sepenuhnya adalah hak Presiden.
“Kan bapak presiden sendiri yang mengumumkan bahwa akan ada reshuffle ya monggo. Kami tidak punya potensi oke kalau bapak presiden mau reshuffle si A reshuffle si B. Kami tidak mendikte bapak presiden, kami tidak akan melakukan itu,” ucap Said di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (30/1/2023).
Baca Juga
Said mengakui memang Jokowi biasa melakukan reshuffle di hari teretntu seperti Rabu Pon. Namun, menurutnya hal itu merupakan hal yang biasa dan tidak perlu diperdebatkan.
Advertisement
“Bagi saya itu konvensi bapak presiden, kan bapak presiden sukanya Rabu Pon, ya sudah Rabu Pon. Kan kita tidak akan mempertanyakan kenapa hari Rabu, kan tidak,” ucapnya.
Keputusan Tetap di Tangan Presiden
Terkait menteri mana saja yang berpotensi direshuffle, menurut Said itu pandangan masing-masing atau subjektif saja. Sebab, keputusan tetaplah di tangan Jokowi.
"Kalau bapak presiden menilai timnya kompak, solid, masih bagus, ya pasti dipertahankan. Kalau ada yang tidak kompak, kinerjanya menurun, boleh jadi akan diganti oleh Bapak Presiden. Memang semua ini kewenagan Bapak Presiden," pungkasnya.
Advertisement