Debat Perdana Pilkada Jakarta 2024, Siapa Diprediksi Unggul?

Jokowi Pastikan 20 WNI Korban TPPO di Myanmar Akan Segera Dievakuasi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan pemerintah akan segera mengevakuasi 20 warga negara Indonesia (WNI), yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Myanmar.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 04 Mei 2023, 21:45 WIB

Diterbitkan 04 Mei 2023, 21:45 WIB

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan pentingnya vaksinasi mengingat kenaikan kasus COVID-19 yang terjadi beberapa hari terakhir. Foto: Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan pemerintah akan segera mengevakuasi 20 warga negara Indonesia (WNI), yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Myanmar.

"Kemenlu (Kementerian Luar Negeri) sudah dan sedang berusaha melakukan evakuasi," kata Jokowi kepada wartawan di Sarinah Jakarta, Kamis (4/5/2023).

Dia menyampaikan saat ini Kemenlu sedang berkomunikasi dengan Myanmar agar para WNI bisa segera dipulangkan ke Indonesia. Jokowi menekankan pemerintah akan berusaha membawa dan mengevakuasi 20 WNI di Myanmar.

"Kemenlu sedang berkomunikasi dengan Myanmar agar WNI kita yang ada disana bisa dipulangkan. Ini kan penipuan dibawa ke tempat yang tidak diinginkan mereka," jelasnya.

"Kita sedang berusaha membawa dan mengevakuasi agar mereka keluar. Kemenlu sudah dan sedang berusaha melakukan evakuasi," sambung Jokowi.

Sebelumnya, 20 Warga negara Indonesia (WNI) diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). 20 WNI tersebut saat ini diketahui berada di Myawaddy, Myanmar.

Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan proses penyelamatan atau evakuasi 20 orang WNI itu terkendala dengan kondisi konflik yang saat ini terjadi di Myanmar. Kondisi konflik ini dinilai menyulitkan proses hubungan diplomatis antara Myanmar dan Indonesia.

"Yang jadi agak bermasalah, yang di Myanmar karena mereka terjebak dalam satu situasi konflik. Sehingga kita sulit masuk dan menentukan satu per satu secara diplomatis, secara hubungan antarnegara," ujar Mahfud di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kamis (4/5/2023).

Mahfud menjamin jika ada WNI yang menjadi korban perdagangan orang di luar negeri maka pemerintah Indonesia akan berusaha untuk menjemput dan membebaskannya.

"Yang (WNI menjadi korban perdagangan orang di) negara-negara lain sejauh bisa dijemput, kita pulangkan," tutur Mahfud.

Kantongi Sejumlah Nama Pelaku

Menko Polhukam Mahfud MD Bersama DPR Bahas RUU Perubahan Tentang MK

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (15/2/2023). Rapat membahas penjelasan DPR terhadap RUU Perubahan tentang Mahkamah Konstitusi (MK). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Terkait sindikat perdagangan orang di Indonesia, Mahfud menyebut dirinya telah mengantongi sejumlah nama terduga pelaku. Saat ini, nama-nama itu telah diberikan Mahfud ke Bareskrim Mabes Polri.

"Mungkin hari ini, atau besok, atau minggu depan, itu sudah akan dilakukan, kita akan menangkap, pelaku, penyalur, sindikat ini di satu daerah. Nama-nama dan targetnya sudah kita berikan ke Bareskrim Polri," urai Mahfud.

"Ditangkap pelakunya dulu baru sesudah itu kami akan ke daerah-daerah di pemerintahan, Kementerian Dalam Negeri, Kemenkumham, itu yang urusan paspor, kemudian macam-macam, izin di kepolisian, kepariwisataan dan sebagainya, itu semua punya andil," tegas Mahfud.