Jokowi Kumpulkan Ketum Parpol di Istana, Partai Garuda Sebut Tak Salah dan Sesuai Amanat Konstitusi

Liputan6.com, Jakarta - Pada Selasa 2 Mei 2023, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan enam ketua umum partai politik koalisi pemerintah di Istana Merdeka Jakarta.

Namun hal itu justru dinilai cawe-cawe atau ikut-ikutan dalam urusan Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024. Meski Jokowi telah langsung membantah hal tersebut.

Jokowi menyebut tak ada yang salah apabila dirinya juga berbicara soal politik. Selain seorang pejabat publik, Jokowi juga seorang politisi.

Hal itu pun ditanggapi Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi. Senada dengan Jokowi, Teddy juga menegaskan tak ada salahnya mengumpulkan ketum parpol.

"Presiden dituding negatif karena cawe-cawe urus Pilpres 2024. Apa salahnya Presiden cawe-cawe urus Pilpres 2024? Dan memang harus cawe-cawe karena itu bagian dari peran Presiden. Jadi salah besar jika cawe-cawe dianggap hal negatif, karena memang harus cawe-cawe," ujar Teddy yang disampaikan melalui keterangan tertulis, Jumat (5/5/2023).

Sebab, Teddy menjelaskan, cawe-cawe itu artinya ikut membantu mengerjakan, membereskan, merampungkan, atau ikut menangani.

"Jadi Jokowi wajib ikut mengerjakan bagaimana Pilpres ini berjalan dengan baik, bahkan ikut menangani agar supaya Pemerintahan selanjutnya berjalan sesuai dengan rel konstitusi," ucap dia.

Termasuk, lanjut Teddy, ikut mengarahkan siapa saja para tokoh yang punya semangat dan jiwa nasionalisme untuk berlaga di Pilpres 2024.

"Jadi siapapun dari para tokoh itu yang dipilih rakyat, mereka akan menjalankan tugas sesuai dengan amanat konstitusi," tutur dia.

Menurut Teddy, meskipun tidak diminta oleh partai politik (parpol), Presiden Jokowi mempunyai kewajiban mengarahkan sosok-sosok yang bisa dipilih oleh rakyat.

"Dan ini sudah beliau (Jokowi) lakukan 2 tahun belakangan ini. Apalagi jika diminta oleh partai politik, tentu lebih baik lagi. Dan saat ini, memang partai politik sengaja melibatkan Presiden," ucap dia.

"Sebagai Presiden, tentu beliau mendapatkan informasi intelijen yang valid, sehingga Presiden wajib cawe-cawe untuk kemaslahatan negeri ini. Tentu Presiden Jokowi punya kewajiban sesuai dengan sumpahnya dalam UUD 1945, menghalau orang-orang yang jelas akan menjerumuskan dan merusak negeri ini untuk berkuasa," jelas Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi membantah anggapan dirinya cawe-cawe atau ikut-ikutan dalam urusan Pilpres 2024.

Anggapan ini muncul usai Jokowi mengumpulkan enam ketua umum partai politik koalisi pemerintah di Istana Merdeka Jakarta, Selasa 2 Mei 2023.

"Bukan cawe-cawe. Wong itu diskusi aja kok (disebut) cawe-cawe. Diskusi. Saya tadi sampaikan, saya ini juga pejabat politik. Saya bukan cawe cawe," jelas Jokowi kepada wartawan di Sarinah Jakarta, Kamis 4 Mei 2023.

Jokowi mengatakan urusan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024 merupakan urusan partai serta gabungan partai. Jokowi menilai dirinya tak melanggar konstitusi dengan mengundang para ketua umum partai ke Istana.

"Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah bolak-balik saya sampaikan kan? Tapi kalau mereka mengundang saya, saya mengundang mereka boleh-boleh saja," kata dia.

"Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Enggak ada," sambung Jokowi.

Jokowi menyebut tak ada yang salah apabila dirinya juga berbicara soal politik. Selain seorang pejabat publik, Jokowi juga seorang politisi.

"Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik," tutur Jokowi.

Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menilai, pertemuan enam ketua umum partai politik pro pemerintah di Istana Negara Jakarta pada Selasa, 2 Mei malam tidak etis. Menurut dia, Istana menjadi lambang negara dan tempat presiden memimpin bawahannya, sedangkan ketua partai bukanlah bawahan presiden.

"Istana itu kan tempat presiden memimpin para bawahannya. Ketua umum pimpinan partai politik itu kan bukan bawahannya. Jadi menurut saya enggak etis sih mempertontonkan itu di depan rakyat," kata Andi kepada awak media saat dihubungi, Rabu 3 Mei 2023.

Andi mengamini, tidak ada peraturan tertulis yang melarang presiden menghelat pertemuan dengan siapa pun di Istana. Hanya saja, hal itu terasa kurang etis bila dipakai untuk tempat kumpul-kumpul.

"Kalau mau kongkow-kongkow ya silakan di rumah, di tempat mana gitu, tempat yang tidak mengandung unsur negara, silakan. Mau di kafe kek, mau di rumah ketua partai lain kek," saran Andi.

Andi mencontohkan, peristiwa kumpulnya ketua umum partai politik bersama Presiden Jokowi di Kantor DPP PAN pada momentum buka puasa adalah cara yang benar. Menurut dia, tidak ada fasilitas negara yang digunakan untuk kepentingan partai.

"Jokowi di kantor PAN, itu menurut saya paling tepat. Tidak cocok kalau di Istana, dia kan presiden seluruh rakyat itu. Menyakiti hati rakyat itu," kritik dia.