HEADLINE: Mahfud Md Minta Tiket Capres Anies Baswedan Dijaga, Respons Koalisi Perubahan?

Liputan6.com, Jakarta - Koalisi Perubahan untuk Persatuan diliputi kegalauan. Berbagai isu melanda koalisi ini. Isu penjegalan Anies Baswedan hingga kasus dugaan korupsi Formula E terus digosok.

Belum lagi cobaan yang menimpa Partai NasDem. Sekjennya yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, jadi tersangka. Terjerat korupsi proyek BTS 4G Kominfo.

Cobaan lain tak kalah besar, hampir semua lembaga survei menyebut elektabilitas Anies di posisi buncit di antara dua kompetitornya, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

Berbeda dengan Prabowo dan Ganjar yang saling salip menyalip, Anies justru stagnan di posisi tiga. Sulit nyodok ke posisi dua, apalagi pertama. Bahkan belakangan elektabilitasnya terus turun.

Bukan cuma itu, Partai Demokrat tampak sudah mulai gerah karena Anies tak kunjung mengumumkan siapa cawapresnya. Sebab, Demokrat yang mengusung ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai kandidat cawapres, butuh kepastian.

Apalagi AHY mulai digoda Puan Maharani. Putra sulung Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu masuk radar PDIP untuk disandingkan dengan Ganjar.

"Tentu Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini agak-agak galau, terutama siapa cawapres pendamping Anies, ya. Demokrat sudah bereaksi cukup keras bahwa mereka akan mengevaluasi dukungan politik jika bulan Juni tidak kunjung diumumkan siapa pendamping Anies," ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno, kepada Liputan6.com, Rabu, 7 Juni 2023.

"Itu jelas kalimat yang provokatif mengultimatum Anies ya, kalau tidak segera mengumumkan kandidat cawapres, terutama AHY, ya bukan tidak mungkin Demokrat ini akan angkat kaki dari dukungan Anies. Jadi tarikan soal siapa posisi cawapres ini akan menjadi batu ujian. Apakah poros perubahan ini akan solid ataupun tidak," Adi menambahkan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago menilai, rendahnya elektabilitas Anies Baswedan dibanding Prabowo dan Ganjar dipengaruhi beberapa faktor. Namun, faktor yang paling utama adalah Anies belum bisa melakukan kontra narasi perubahan yang diinginkan publik sebagaimana digaungkan koalisi pengusungnya.

"Narasi perubahan mungkin juga belum bisa menjadikan Anies antitesis untuk merebut suara pemilih yang antipati dengan Jokowi. Sehingga sebanyak apa pun narasi oposisi, Anies belum membungkusnya sebagai capres dan memberi dampak signifikan," ujar Arifki kepada Liputan6.com.

Selain itu, Arifki menilai, di internal Koalisi Perubahan juga terjadi kegalauan menentukan apakah benar-benar ingin mengusung Anies Baswedan sebagai capres untuk pilpres 2024 dengan melihat elektabilitasnya yang terus merosot.

Sebab, kalau tak kunjung menemukan titik temu, menurut Arifki, maka muncul isu-isu lain yang akan menggerogoti internal koalisi.

"Seperti Demokrat mau keluar dari koalisi. Puan Maharani (Ketua DPP PDIP) juga sempat bilang AHY potensial jadi cawapres Ganjar, yang bisa diartikan sinyal keretakan Demokrat di internal koalisi. Sebab Anies lama mengumumkan cawapresnya. Apalagi tidak ada narasi yang membangun kesepakatan siapa yang akan mengisi posisi tersebut," kata Arifki.

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menegaskan Koalisi Perubahan untuk Persatuan tetap solid. Partai Demokrat sampai saat ini berkomitmen untuk tetap berada di dalam koalisi bersama Partai NasDem dan PKS mengusung Anies sebagai capres.

"Partai Demokrat dan Mas Ketum AHY memiliki keimanan politik yang kuat dan akan senantiasa istikamah pada kesepakatan yang telah dibangun bersama di Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang telah menetapkan Mas Anies Baswedan sebagai capres," ujar Kamhar kepada Liputan6.com, Rabu, 7 Juni 2023.

Terkait sikap partai yang meminta agar Anies segera mengumumkan cawapresnya, Kamhar menyatakan hal itu bukan berarti menarik dukungan. Sikap itu semata untuk evaluasi menyeluruh bahwa faktor cawapres juga sangat penting untuk meningkatkan elektabilitas Anies.

Kamhar meyakini pengumuman cawapres Anies akan mendongkrak elektabilitas Anies yang saat ini stagnan.

Baca juga Survei SMRC: Elektabilitas Ganjar Naik Jadi 35,9 Persen, Anies Merosot

"Mencermati hasil survei yang memotret kecenderungan stagnannya elektabilitas Mas Anies Baswedan, maka kami menilai bahwa pengumuman bacawapres Mas Anies Baswedan akan memberikan perubahan dan dampak politik yang besar, utamanya di internal Koalisi Perubahan. Kami berpandangan akan ada peningkatan elektabiltas pada pasangan calon yang diusung Koalisi Perubahan serta partai politik yang tergabung di dalamnya," ujar Kamhar.

Setelah ada kepastian siapa cawapresnya, kata Kamhar, maka semua elemen partai koalisi akan bergerak. Mesin politik masing-masing partai akan dijalankan secara optimal.

"Berbeda dengan sekarang yang sebagian masih pada posisi wait and see. Itu antara lain yang menjadi hasil evaluasi kami. Jadi bukan untuk menarik dukungan. Ini menjadi evaluasi menyeluruh untuk pemenangan bersama," tegas Kamhar.

Kamhar berpandangan untuk deklarasi capres dan cawapres semakin cepat semakin baik. Bulan Juni ini, menurutnya, adalah waktu yang pas untuk mengejar ketertinggalan elektabilitas Anies dan membalik keadaan.

"Sebagai kader Demokrat, sesuai aspirasi dari segenap kader dan masyarakat yang terekam dan terpotret dari berbagai lembaga survei, Mas Ketum AHY adalah figur yang paling pas dan diinginkan menjadi pendamping Mas Anies," ucap Kamhar.

Senada, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menegaskan bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan sampai saat ini masih solid dan mendukung Anies Baswedan sebagai capres untuk pilpres 2024.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf mengungkapkan kembali komitmen tiga pimpinan partai koalisi.

Komitmen bersama itu telah ditegaskan oleh tiga pimpinan partai yakni, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat bertemu di wilayah Kepulauan Seribu, tempat Surya Paloh, pada 19 Mei 2023.

Pada pertemuan tersebut ditegaskan bahwa Koalisi Perubahan akan terus mendukung pencapresan Anies Baswedan.

"Pertemuan koalisi itu tanggal 19 Mei kemarin di Kepulauan Seribu di tempat Pak Surya Paloh. Tiga pimpinan partai, Demokrat diwakili AHY, NasDem Surya Paloh, PKS ada ketua Majelis Syuro dan Presiden PKS bahwa kita akan terus berkoalisi. Maju terus koalisi kita dengan capresnya, Pak Anies Baswedan," ungkap Muzammil melalui pesan singkat, Selasa, 6 Juni 2023.

Pertemuan tersebut juga menegaskan agenda bersama untuk memutuskan siapa calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan.

"Koalisi kita akan terus berjalan, koalisi kita tiga partai ini solid akan berjalan terus memilih cawapres. Tentu kita akan menyepakati karena kita komit," Muzzammil menegaskan.

Usai mengungkap bocoran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sistem pemilu 2024 yang akan dikembalikan menjadi sistem proporsional tertutup, kini Denny Indrayana melempar wacana pemakzulan Presiden Jokowi.

Melalui surat terbuka, pakar hukum tata negara itu meminta agar DPR RI mengeluarkan hak angket untuk memakzulkan Presiden Jokowi karena tengah mengatur desain pilpres 2024 hanya dua pasangan calon saja dan menjegal Anies Baswedan.

"Presiden Richard Nixon terpaksa mundur karena takut dimakzulkan akibat skandal Watergate. Yaitu, ketika kantor Partai Demokrat Amerika dibobol untuk memasang alat sadap. Pelanggaran konstitusi yang dilakukan Presiden Jokowi jauh lebih berbahaya, sehingga lebih layak dimakzulkan," ujar Denny dalam surat terbuka yang diunggah dalam akun Twitter pribadinya, Rabu, 7 Juni 2023.

Denny menduga Presiden Jokowi selaku kepala negara telah melakukan skenario pemilu 2024 melalui alat-alat negara agar Anies Baswedan tidak dapat menjadi kontestan.

"Sebagai bukti awal, saya tuliskan kesaksian seorang tokoh bangsa, yang pernah menjadi wakil presiden, bahwa Presiden Jokowi sedari awal memang mendesain hanya ada dua capres dalam pilpres 2024, tanpa Anies Baswedan," kata Denny.

Denny mengungkapkan ada sosok wakil presiden yang memberikan informasi meresahkan kepada Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Awalnya, tokoh tersebut sempat menemui Jokowi dan dijelaskan bahwa pada pilpres 2024 hanya akan ada dua capres, tidak ada Anies Baswedan yang akan dijerat kasus di KPK.

"Hak Angket DPR harus dilakukan untuk menyelidiki, apakah ada tangan dan pengaruh kekuasaan Presiden Jokowi yang menggunakan KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian, untuk menjegal Anies Baswedan menjadi kontestan dalam pilpres 2024?" ujar Denny.

Sebelum melempar isu pemakzulan, Denny lebih dulu mengungkap bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sistem pemilu 2024 akan dikembalikan menjadi sistem proporsional tertutup atau coblos partai.

Denny mengaku sudah mengetahui putusan MK itu berdasarkan informasi dari orang yang kredibilitasnya dia percaya.

"Jadi putusan kembali memilih tanda gambar partai saja. Info tersebut menyatakan, komposisi putusan 6 berbanding 3 dissenting," kata Denny dalam keterangan tertulis yang disiarkan via media sosial pribadinya, Minggu, 28 Mei 2023.

"Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan Hakim Konstitusi," kata Denny.

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan informasi adanya penjegalan terhadap Anies Baswedan yang disampaikan Denny Indrayana memang benar adanya.

Baca juga: Tim 8 Ungkap Tanda-tanda Penjegalan Anies Baswedan

"Beliau mendapatkan informasi itu dari sumber yang terpercaya. Ini sudah disampaikan pada surat terbukanya untuk pimpinan DPR," kata Kamhar, Rabu, 7 Juni 2023.

Menurut Kamhar, wacana hanya mendorong dua pasang calon saja pada pilpres 2024 sudah menjadi konsumsi publik sejak catur wulan empat tahun 2022 lalu.

"Karenanya penting keterlibatan civil society dan elemen demokrasi lainnya untuk melakukan kontrol demokrasi terhadap penguasa, agar niat jahat melalui operasi politik kotor ini tidak terjadi," tegas Kamhar.

Terkait wacana pemakzulan, Kamhar menilai, sebagai pakar hukum tata negara, Denny Indrayana pasti memiliki dasar dan alasan yang kuat.

Dalam surat terbukanya, Denny telah mengemukakan alasan-alasan terkait dugaan pelanggaran Jokowi hingga mendorong DPR untuk menyelidiki melalui hak angket.

"Berdasarkan argumentasi yang disampaikan Prof. Denny Indrayana tentu layak untuk ditindaklanjuti. Apakah Jokowi akan dimakzulkan atau tidak? Atau ini akan menjadi isu besar di DPR atau tidak, ini bergantung pada proses politik yang terjadi di DPR," ujar Kamhar.

Namun melihat peta koalisi di parlemen saat ini, Kamhar tidak yakin wacana ini bisa berjalan. "Koalisi parpol pendukung pemerintah masih yang terbesar di parlemen. Sebagian besar partai politik masih di bawah kendali Pak Jokowi," kata Kamhar.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud Md, menegaskan tidak benar pemerintah melakukan penjegalan terhadap Anies Baswedan.

Justru, Mahfud mewanti-wanti Koalisi Perubahan untuk tetap menjaga soliditas di internalnya sendiri dan mengamankan tiket Anies untuk maju dalam pilpres 2024.

"Bukan hanya Denny Indrayana yang saya minta, Ketua Umum PKS juga saya minta, tolong Anies dijaga agar tetap mendapat tiket. Nanti yang dituduh kalau ndak dapat tiket, pemerintah," ujar Mahfud di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/6/2023).

Mahfud Md mengingatkan untuk tidak menyalahkan pemerintah bila Anies Baswedan akhirnya gagal maju di pilpres 2024. Apalagi kalau sumbernya adalah masalah internal koalisi.

"Karena nuduhnya pemerintah terus mengganjal Anies. Saya pesan ke Denny, tolong itu dijaga (Anies). Jangan sampai dari internalnya nanti yang gagal. Kalau pemerintah enggak akan ikut-ikut," ujar Mahfud.

Mahfud memastikan pemerintah tidak akan mengintervensi pencapresan Anies. Apalagi melakukan penjegalan. Sebagai Menkopolhukam, Mahfud menjamin akan menjaga penyelenggaraan pemilu dengan baik.

"Ndak ada menjegal, malah saya katakan kepada dia (Denny), kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak, agar Anies tidak dijegal oleh internalnya sendiri," jelas Mahfud.

Terkait cawe-cawe Presiden Joko Widodo, Mahfud juga membantahnya. Menurut dia, hal itu hanyalah isu politik untuk memantik emosi pendukung, relawan dan simpatisan.

Mahfud meyakini, apa yang dilakukan Presiden Jokowi saat ini hanya demi pesta demokrasi berjalan jujur dan adil. Selain itu juga demi memastikan semua calon yang berlaga memiliki hak yang sama rata.

"Ndak ada, itu isu politik, itu bagian dari perlombaan kontestasi politik, mungkin biar pendukungnya muncul," kata Mahfud.

Istana juga menjelaskan maksud pernyataan Presiden Jokowi yang tetap ingin cawe-cawe demi bangsa dan negara. Salah satu tujuannya ialah Jokowi ingin memastikan pemilu serentak 2024 berjalan aman.

"Presiden ingin memastikan pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil. Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Selasa, 29 Mei 2023.

Selain itu, Kepala negara ingin pemimpin selanjutnya tetap mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis. Contohnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Presiden ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, transisi energi bersih, dan lain-lain," ujar Bey.

Kemudian Jokowi berharap seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara adil. Dalam hal ini, Jokowi bakal mengawasi netralitas TNI, Polri, hingga Aparatur Sipil Negara.

"Presiden mengharapkan seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara free dan fair, karenanya Presiden akan menjaga netralitas TNI Polri dan ASN," kata Bey.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meminta Denny Indrayana menggunakan kerangka berpikir intelektual ketika melayangkan pernyataan ke publik.

"Beliau (Denny) kan sosok akademisi ya, harus berbicara menggunakan kerangka berpikir intelektual. Jangan berbicara tentang perasaan, apalagi berbicara tentang pemakzulan," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023).

Dia mengatakan presiden dan wakil presiden dalam sistem politik di Indonesia dipilih langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, Hasto mengingatkan Denny, presiden tidak bisa asal dimakzulkan.

"Legitimasi dan legalitas pemimpin nasional itu sangat kuat. Tidak bisa diberhentikan di tengah jalan. Itu harus melalui mekanisme yang tidak mudah," ujar Hasto.

Hasto kemudian mengajak Denny untuk melihat pemilu 2009. Menurut Hasto, pada pemilu 2009, di mana ketika itu SBY berkuasa, diduga instrumen negara dipakai. Sehingga satu partai politik di lingkaran rezim kala itu bisa mengalami lonjakan suara secara signifikan sebesar 300 persen.

"Nah, kalau berbicara pemakzulan, Pak Denny saya ajak untuk coba evaluasi pemilu yang terjadi pada tahun 2009, ketika instrumen negara digunakan, sehingga ada partai politik yang bisa mencapai kenaikan 300 persen," ujar Hasto.

Peristiwa seperti pada 2009 itu, tidak terjadi pada era pemerintahan Jokowi. PDIP sebagai partai pendukung pemerintah Jokowi, tidak mengalami kenaikan secara signifikan sampai 300 persen. Padahal, Jokowi juga merupakan kader PDIP.

"Kalau PDI Perjuangan ini, kan, kemarin naiknya hanya satu, berapa lah sampai 8 persen. Itu pun dengan berbagai upaya kerja lima tahun, sehingga jangan lah apa yang dahulu dilakukan oleh Pak Denny Indrayana yang merupakan bagian dari rezim pemerintahan saat itu, kemudian dipersepsikan akan terjadi pada pemerintahan Pak Jokowi yang sudah teruji dalam komitmen menjaga demokrasi," kata Hasto.

"Pak Jokowi ini pemimpin yang berdialog, yang tidak punya dendam politik. Sama dengan Ibu Megawati Soekarnoputri mengedepankan rekonsiliasi nasional," sambung Hasto.

"Presiden Jokowi cawe-cawe demi loncatan kemajuan agar bonus demografi yang akan datang 13 tahun lagi betul-betul dapat dipersiapkan sebaiknya agar kita jadi bangsa yang hebat," kata Hasto.