Tim Komisi I DPR Kunker Spesifik ke Kodam II Sriwijaya Terkait Pengamanan Pemilu 2024

Lodewijk mengungkapkan men dapatkan cukup banyak informasi mengenai anggaran, mulai dari anggaran operasional, pengawasan terhadap Tempat Pemungutan Suara (TPS), hingga perlengkapan kebutuhan lain, khususnya untuk alat Penindakan Hura-Hara (PHH).

oleh stella maris diperbarui 19 Jun 2023, 14:28 WIB
Diterbitkan 19 Jun 2023, 14:26 WIB
DPR
Anggota Komisi I DPR RI Letjen TNI (Purn) Lodewijk F. Paulus saat bertukar cinderamata usai melakukan pertemuan dengan Kasdam II/ Sriwijaya beserta jajaran di Markas Kodam II/Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (15/6)/Ridwan-nr/Parlementaria.

Liputan6.com, Jakarta Dalam rangka mendapatkan informasi persiapan mendukung dan mengamankan Pemilu 2024, Tim Komisi I DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) ke Kodam II/Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Kunjungan tersebut dipimpin oleh Anggota Komisi I DPR RI Letjen TNI (Purn) Lodewijk F. Paulus yang diterima Kasdam II/Sriwijaya, Brigjen TNI Ruslan Effendy, mewakili Pangdam II/Sriwijaya, beserta seluruh prajurit di Kodam II/ Sriwijaya. 

Berkaitan dengan kunjungan tersebut, Lodewijk mengungkapkan men dapatkan cukup banyak informasi mengenai anggaran, mulai dari anggaran operasional, pengawasan terhadap Tempat Pemungutan Suara (TPS), hingga perlengkapan kebutuhan lain, khususnya untuk alat Penindakan Hura-Hara (PHH).

"Faktanya ada 640 (alat PHH) tapi itu yang diterima dari 2002 lalu, artinya itu sudah lama dan tidak bisa dioperasionalkan secara utuh. Tadi kasdam menyarankan agar bagaimana tiap Korem punya satuan PHH setingkat Kompi, atau satu SKK. Kemudian ada satu SKK lagi sebagai cadangan di tingkat Kodam," ujar Lodewijk usai melakukan pertemuan dengan Kasdam II/ Sriwijaya beserta jajaran di Markas Kodam II/Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan seperti dikutip laman Parlementaria, Kamis (15/6).

Oleh karena itu, Politisi Fraksi Partai Golkar ini menegaskan, persoalan anggaran akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan pihak Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kopgawilham) II/Sriwijaya untuk mengecek apakah dari Kodam yang berada di wilayah tersebut memiliki konsep yang sama. 

"Kami juga akan cek bagaimana realisasi anggaran yang diajukan. Tentunya dari fungsi anggaran dari Anggota Komisi I DPR RI kita akan tindaklanjuti kepada Kemhan dan Panglima TNI tentunya bagaimana realisasi dari dukungan anggaran ini," ujar Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini.

Diketahui, Kodam II/Sriwijaya meliputi Provinsi Bangka Belitung (Babel), Sumatera Selatan (Sumsel), Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Adapun total pengerahan personil Kodam II/Sriwijaya berjumlah 12.720 orang, dengan rincian 1.740 orang di Provinsi Jambi, 3.230 orang di Provinsi Sumsel, 1.035 orang di Provinsi Bengkulu, 770 orang di Provinsi Babel, 2.034 orang di Provinsi Lampung, 1.269 orang sebagai pasukan cadangan, dan 2.747 sebagai pasukan siap BP.

Adapun hal-hal yang menonjol yang disampaikan dalam paparan adalah perbandingan jumlah TPS yang ada sebanyak 73.212 TPS, yang tidak sebanding dengan jumlah personil pengamanan sebanyak 12.720 orang. Sehingga, satu orang personil bisa meng-cover lebih dari satu TPS atau 1:6.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut Anggota Komisi I DPR RI lainnya, yaitu Irmadi Lubis, Mukhlis Basri,dan Sturman Panjaitan dari Fraksi PDI-Perjuangan; Bobby Adhityo Rizaldi dari Fraksi Partai Golkar; Elnino Mohammad Husein Mohi dan Fadhlullah dari Fraksi Partai Gerindra; Darizal Basir dari Fraksi Partai Demokrat; hasbi Anshory dari Fraksi Partai NasDem, dan Jazuli Juwaini dari Fraksi PKS.

 

(*)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya