Pungli di Rutan KPK, Ma’ruf Amin Minta Pemberantasan Korupsi Harus Dituntaskan

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan temuan dugaan praktik pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) Gedung Merah Putih KPK. Diduga, ada puluhan petugas rutan yang menerima pungli mencapai empat miliar rupiah.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 27 Jun 2023, 19:06 WIB
Diterbitkan 27 Jun 2023, 19:06 WIB
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin
Menyambut hari besar umat Islam tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengharapkan Muslim di Indonesia dapat berhijrah ke arah yang lebih baik lagi, baik sebagai pribadi, kelompok, maupun bangsa. (Foto: BPMI, Setwapres).

Liputan6.com, Jakarta Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan temuan dugaan praktik pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) Gedung Merah Putih KPK. Diduga, ada puluhan petugas rutan yang menerima pungli mencapai empat miliar rupiah. 

 Terkait hal tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta, upaya pemberantasan korupsi harus dituntaskan.

“Saya kira kita sepakat untuk memberantas korupsi melalui jalur yang sifatnya itu pendidikan, kemudian juga melalui penindakan ya. Di mana pun ada korupsi, supaya terus (diberantas),” kata dia dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (27/6/2023). 

Apalagi, kata Ma’ruf Amin, praktik korupsi itu terjadi di lingkungan KPK yang artinya berada di mata sendiri. Untuk itu, menurutnya, penting bagi lembaga antirasuah ini untuk membersihkan internalnya, sebelum melakukan penyelidikan di tempat-tempat lain. 

“Saya kira saya setuju itu terus dilanjutkan, dituntaskan. Jangan sampai KPK yang akan melakukan upaya pemberantasan korupsi, tapi di dalam sendiri justru terjadi ini (korupsi). Ini tentu harus lebih dulu dibersihkan ya,” kata Ma’ruf.

Ma’ruf Amin Singgung soal Reshuffle Kabinet

Dalam kesempatan yang sama, Ma’ruf Amin juga ditanyai awak media mengenai isu reshuffle kabinet, khususnya posisi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Wapres menekankan, pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden.

“Masalah reshuffle, saya kira yang tahu hanya Presiden, karena itu hak prerogatif Presiden. Jadi, kita tunggu saja,” kata dia.

“Nanti tidak baik (bila dibocorkan), itu mesti Presiden. Nanti tidak seru kalau saya bocorkan,” tambahnya.

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya