Jokowi Minta Jaga Stabilitas Jelang Pemilu 2024 hingga Pemulihan Keamanan Papua

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya menjaga stabilitas menjelang tahun politik Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.

Arahan tersebut disampaikan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna yang membahas Laporan Semester I Pelaksanaan APBN Tahun 2023 di Istana Negara, Senin (3/7/2023).

"Jaga stabilitas politik keamanan masyarakat dalam tahapan Pemilu 2024 agar pemilu berjalan dengan baik," ujar Presiden Jokowi, Senin (3/7/2023).

Jokowi juga meminta para menteri mengawal penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan percepatan pemulihan keamanan di Papua.

"Kawal terus penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu," ucap dia.

"Dan lakukan pemulihan keamanan di Papua secepat-cepatnya khususnya di Nduga, di Intan Jaya dan kabupaten-kabupaten lainnya," sambung Jokowi.

Selain itu, Jokowi meminta antisipasi musim kemarau panjang akibat El Nino, terutama potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

"Antisipasi musim kemarau panjang, akibat El Nino. Meskipun riil kita sudah bangun ribuan lebih dari 5.000 embung, bendungan juga sudah selesai 38 akan selesai menjadi 61 tahun depan, tapi tetap ini harus urusan pasokan air di embung dan bendungan betul betul harus dikelola dengan baik dan juga potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan," pungkas Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang membahas Pelaksanaan APBN Tahun 2023. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menyampaikan rasa syukurnya atas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif tinggi.

"Sidang kabinet paripurna pagi ini akan membahas Laporan Semester I Pelaksanaan APBN Tahun 2023, dan kita patut bersyukur karena pertumbuhan ekonomi tetap berada di atas 5% dan selama 6 kuartal berturut-turut ekonomi kita tumbuh di atas 5%," ujar Jokowi di Istana Negara Jakarta, pada Senin (3/7/2023).

Selain itu, Jokowi juga meminta para menteri untuk tetap fokus pada inflasi global yang relatif tinggi dan berpotensi menyebabkan krisis. Ia mengingatkan agar tahun politik dan persaingan politik tidak menghambat jalannya pemerintahan.

"Saya ingin menekankan beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita semua. Pertama, kita harus tetap fokus dan waspada terhadap potensi krisis. Utamakan kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional. Jangan biarkan persaingan politik menghambat program pemerintah," tegas Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga mengumumkan bahwa Indonesia kembali masuk dalam kategori Upper Middle Income Countries pada tahun 2023. Sebelumnya, Indonesia sempat turun ke kategori Lower Income Countries pada tahun 2020.

"Menurut Bank Dunia pada Juli 2023, Indonesia kembali masuk dalam kelompok Upper Middle Income Countries. Ini menunjukkan pemulihan yang cepat setelah kita turun ke kategori Lower Income Countries pada tahun 2020 akibat pandemi," ungkap Jokowi.

Meskipun demikian, Jokowi mengingatkan jajaran pemerintahannya untuk tetap waspada terhadap beberapa hal, seperti ketidakstabilan lingkungan global, ketegangan geopolitik, dan perlambatan ekonomi global.

"Paruh kedua tahun 2023 ini tidak akan mudah, dan kita harus mewaspadai beberapa hal, seperti ketidakstabilan lingkungan global yang masih berlangsung, ketegangan geopolitik yang masih ada, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan aktivitas perdagangan yang melemah. Kita juga perlu memperhatikan berbagai prediksi perlambatan ekonomi global yang diberikan oleh lembaga-lembaga internasional," jelas Jokowi.

Dengan demikian, dalam pidatonya Jokowi menegaskan pentingnya memprioritaskan kepentingan masyarakat dan nasional, serta menghindari hambatan program pemerintah akibat persaingan politik.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah tetap waspada terhadap kondisi global yang belum stabil, ketegangan geopolitik, dan perlambatan ekonomi global.