Eksponen Golkar Minta Airlangga Hartarto Mundur dan Gelar Munaslub

Liputan6.com, Jakarta - Eksponen Partai Golkar atau Pemrakarsa Kebangkitan Partai Golkar mendesak, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mundur dari jabatan ketua umum, Airlangga dinilai membahayakan Golkar sebab saat ini terseret kasus hukum.

Politikus Partai Golkar, Lawrence TP Siburian menyebut dengan mundurnya Airlangga, maka Munaslub dapat segera terlaksana.

"Yang paling cepat, simpel, dan berbiaya ringan Pak Airlangga menyatakan mengundurkan diri. Kemudian, DPP Golkar melakukan pleno menetapkan rapat pimpinan, kemudian menetapkan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub)," kata Lawrence di Hotel Sultan, Kamis (27/7/2023).

Lawrence menyebut bila Airlangga tak mau mengundurkan diri, maka pihaknya bisa meminta para Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat 1 untuk melaksanakan Munaslub meski tanpa 2/3 DPD tingkat 1 yang mengajukan Munasib.

"Kalau beliau tetap ngotot bertahan tidak mau melaksanakan Munaslub maka terpaksa kita yang melaksanakan Munaslub, dengan mengundang seluruh pemegang hak suara," kata Lawrence.

Lawrence mengklaim, seluruh pengurus dan DPD sepakat melakukan Munaslub. Meski saat ini belum ada yang resmi menyatakan sepakat Munaslub.

"Pada prinsipnya mereka ikut dengan kita. Kalau memang kita minta Munaslub mereka siap, ikut melaksanakan Munaslub, jadi tidak satu pun yang melawan, percayalah," ujar Lawrence.

Sementara itu, Eksponen Partai Golkar sekaligus Mantan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham meminta para Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar tidak takut untuk mengganti ketua umum Airlangga Hartarto.

Menurut Idrus, tiap kader partai Golkar harus menyadari ada banyaknya kasus yang diduga melibatkan Airlangga beberapa waktu terakhir. "Enggak usah takut DPD I itu kalau ketua umumnya diganti, yang penting ada tidak kesadaran besar untuk melihat ada kasus-kasus yang mengaitkan ketum," ujar Idrus. 

Menurut Idrus, para kader tidak perlu takut dipecat Airlangga.

"Kita tidak perlu takut dipecat. Kenapa susah-susah? Ini kan persoalan ini. Kan kasihan Golkar kalau DPD 1 dan 2 ada semacam informasi yang tidak benar," ucapnya.