DPRD Jabar Usulan Nama Bey Machmudin Jadi Pj Gubernur Jabar Gantikan Ridwan Kamil

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat mengusulkan tiga nama yang nantinya akan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat menggantikan Ridwan Kamil. Emil, sapaan Ridwan Kamil, akan memasuki massa habis jabatan September 2023. Di antara nama-nama tersebut terdapat satu nama yang menarik perhatian, yaitu Deputi Kepala Sekretariat Presiden Bidang Protokol, Pers dan Media, Bey Machmudin.

Adapun dua nama lainnya yang diusulkan DPRD Jabar adalah Dirjen Perundangan Kememkum HAM Asep Mulyana dan Guru Besar Unpad Keri Lestari. 

"Usulan dari beberap fraksi dengan berbagai pertimbangan," kata Wakil Ketua DPRD Achmad Ru'yat, Rabu 2 Agustus 2023, di Bandung.

Setelah menjaring dan menentukan tiga nama tersebut, DPRD tinggal menunggu usulan tiga nama lainnya dari Kementerian Dalam Negeri sebelum ditentukan Presiden Joko Widodo.

Ru'yat berharap nantinya siapapun yang terpilih menjadi Penjabat Gubernur Jabar dapat menjalankan tugas dan fungsingnya hingga gelaran Pilkada Serentak selesai 2024 nanti.

"Kami berharap nanti sampai Pilkada Jabar Penjabat Gubernur Jabar dapat melaksanakan tugas dengan sebenarnya dan seoptimal mungkin," kata Ru'yat.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah mengantongi sejumlah nama calon Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat pengganti Ridwan Kamil. Adapun masa jabatan Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat akan berakhir pada September 2022.

"Ya satu dua (nama) adalah," kata Jokowi di Tol Cisumdawu Kabupaten Sumedang Jawa Barat, Selasa (11/7/2023).

Kendati begitu, dia belum mau mengungkapkan siapa sana nama-nama yang disiapkannya untuk mengisi posisi Ridwan Kamil. Jokowi menyebut masih ada beberapa bulan sebelum jabatan Ridwan Kamil berakhir.

"Belom. Wong masih lama. Masih lama. Ini bulan apa? Kan masih lama," jelas Jokowi.

Sebagai informasi, masa jabatan Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat selesai pada 5 September tahun 2023. Calon pengisi posisi Penjabat (Pj) gubernur yang akan diusulkan disebut harus tepat, karena akan menghadapi kompleksitas pemerintahan dan pemilu.

Pemilihan mengenai sosok Pj gubernur yang akan diusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah mulai dibahas oleh DPRD Jabar. Meski belum mengerucut pada nama, namun ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi.

Ketua Komisi I DPRD Jabar, Bedi Budiman menargetkan pengusulan nama ditentukan pada September 2023. Ia menyadari usulan itu tidak serta merta bisa disetujui oleh Kemendagri. Hanya saja, ia ingin memastikan bahwa daftar nama sudah melalui proses pertimbangan yang matang.

"Mendagri punya hak juga (mengusulkan dan memutuskan siapa Pj). Tapi yang jelas, kami akan memilih sosok yang kompeten, tidak asal pilih," ujar Bedi, Rabu (31/5/2023).

Pj Gubernur Jabar terpilih nantinya akan memimpin selama satu tahun lebih. Ia menyadari bahwa momen krusial adalah fase pergantian pemimpin. Proses adaptasi harus cepat. Apalagi, Pj Gubernur Jawa Barat dihadapkan pada pemilu 2024.

Wilayah Jawa Barat memiliki pemilih yang terbesar tentu memiliki tingkat kompleksitas tinggi. Sehingga, kecakapan dalam mengurusi hal ini menjadi kriteria yang harus dimiliki.

"(Pj gubernur) harus memahami Jawa Barat dengan kompleksitas tinggi. Penduduk banyak. Selain itu Pj ini kan hadapi pemilu. Biasanya politik di Jakarta bisa imbas ke Jabar," lanjutnya.

"Saya kira siapapun yang penting paham Jabar. Karena Pj bisa selesai lama. Pilkada November ditambah sampai pengumuan dan pelantikan jadi panjang. Sosok harus paham pemerintahan, kompleksitas, kerawanan," sambung Bedi.