Jokowi Tawarkan Demokrat Kursi Menteri, PDIP Ingatkan soal Oposisi

Partai Demokrat dikabarkan ditawari kursi menteri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terkait kabar itu, PDIP mengingatkan posisi Partai Demokrat sebagai oposisi pemerintahan Presiden Jokowi.

oleh Liputan6.com diperbarui 04 Okt 2023, 18:55 WIB
Diterbitkan 04 Okt 2023, 18:55 WIB
Presiden Jokowi dan SBY mengenakan baju batik
Presiden Joko Widodo berbincang dengan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono

Liputan6.com, Jakarta Partai Demokrat dikabarkan ditawari kursi menteri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terkait kabar itu, PDIP mengingatkan posisi Partai Demokrat sebagai oposisi pemerintahan Presiden Jokowi. 

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai sikap oposisi Demokrat tersebut harus menjadi pertimbangan penting apabila partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu ditawarkan kursi menteri.

"Ya posisi Partai Demokrat memang di luar pemerintahan, bahkan menyatakan oposisi. Sikap sebagai oposisi dalam rekam jejaknya kan memang di dalam membangun demokrasi yang sehat itu membangun opposite dengan yang ada di pemerintahan. Tentu saja itu ikut menjadi kalkulasi di dalam menentukan," kata Hasto ditemui di Gedung High End, Jakarta, Rabu (4/10/2023).

Kecuali, kata Hasto, Partai Demokrat sudah menyatakan bergabung dengan koalisi pemerintah. Namun faktanya, sampai saat ini sikap politik Demokrat mengambil peran sebagai oposisi pemerintahan Jokowi.

"Kecuali partai-partai tersebut menyatakan bergabung, tetapi dari pilihan sikap politik selama lima tahun terakhir, itu kan nyata-nyata memang menjadi oposisi dari pemerintahan Presiden Jokowi. Ini akan menjadi suatu konsideran yang sangat penting," ujar Hasto.

Meski demikian, kata Hasto, PDIP menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi mengenai reshuffle. PDIP tidak ingin menanggapi lebih jauh kocok ulang kabinet karena menjadi hak prerogatif presiden.

Hasto mengatakan, sebelum melakukan reshuffle, biasanya Jokowi akan menyampaikan kepada ketua umum partai pengusungnya.

"Khususnya PDIP. Apalagi PDIP baru saja mengusung suatu tema yang sangat penting terkait kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat," jelas Hasto.

Hasto tidak menjawab apakah sudah ada komunikasi antara Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal rencana reshuffle.

Tetapi, Hasto menilai, perlu ada respons cepat terhadap masalah di Kementerian Pertanian yang menterinya, Syahrul Yasin Limpo diduga sudah menjadi tersangka kasus korupsi.

"Yang penting adalah bagaimana di tengah persoalan hukum yang terjadi di Kementerian Pertanian, kepentingan petani yang sebentar lagi masuk masa tanam itu tidak boleh diabaikan," kata Hasto.

"Sekali lagi, terkait dengan reshuffle, kami sepenuhnya serahkan kepada Pak Presiden dan apakah mau dilakukan atau tidak, itu akan menentukan efektivitas pemerintahan sampai menyelesaikan tugasnya. Dan kami berharap Presiden Jokowi membangun legasi terbaik," jelas Hasto.

Puan Ogah Tanggapi Kabar Jokowi Tawarkan Kursi Menteri ke Demokrat

Agus Harimurti Yudhoyono dan Puan Maharani Bertemu di Senayan
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu, Minggu (18/6/2023). (merdeka.com/ Arie Basuki)

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani tidak ingin menanggapi kabar Jokowi menawarkan kursi menteri ke Partai Demokrat. Kalaupun tahu, Puan menyatakan tidak akan bicara ke publik.

"Kalau saya tahu pun saya enggak bisa bicara di sini, yang harus menjawab Pak Jokowi maupun pihak Istana. Jadi harus tanya ke Istana," kata Puan usai bertemu dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu (4/10/2023).

Perihal isu perombakan kabinet atau reshuffle, Puan pun enggan menanggapi. Sebab, hal itu merupakan kewenangan dari Presiden Jokowi.

"Itu tanyakan ke Pak Jokowi. Itu prerogratif dari presiden, jadi saya tidak bisa menjawab hal tersebut, karenanya hak prerogatif dari presiden," kata Puan Maharani.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi dan SBY melakukan pertemuan secara tertutup dan rahasia di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (2/10/2023).

Pembahasan seputar pemilu 2024 sampai dinamika koalisi. Satu topik mengejutkan yang turut dibahas adalah tawaran Jokowi agar Demokrat masuk kabinet.

Sumber merdeka.com di Koalisi Indonesia Maju membenarkan datang tawaran jabatan menteri dari Jokowi untuk Demokrat. Jokowi meminta SBY mendiskusikan tawaran tersebut di internal Partai Demokrat.

"Ada tawaran menteri untuk Demokrat," kata sumber tersebut dikutip Rabu (4/10/2023).

Sehari setelahnya, SBY mengumpulkan elite-elite Partai Demokrat di Bandung, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, SBY menyampaikan ada tawaran kursi menteri dari Jokowi.

Demokrat diminta berembuk segera mengambil sikap. Termasuk soal siapa kader yang bakal diplot sebagai menteri.

"Pak SBY menyampaikan hasil pertemuan di Istana Bogor," ungkap sumber itu.

 

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com

 

Infografis Jokowi Akan Cawe-Cawe Urusan Politik demi Kepentingan Negara. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Jokowi Akan Cawe-Cawe Urusan Politik demi Kepentingan Negara. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya