BUMD DKI Jamin Distribusi Subsidi Pangan Murah KJP di Jakarta Tepat Sasaran

Liputan6.com, Jakarta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Perumda Dharma Jaya, menjamin pendistribusian subsidi pangan murah berjalan aman dan lancar.

Caranya, dengan menerapkan kebijakan subsidi pangan murah melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP), sehingga pendistribusian dapat tepat sasaran.

Direktur Utama Perumda Dharma Jaya Raditya Endra Budiman mengatakan, berbagai kebijakan salah satunya yakni kebijakan untuk mencegah penumpukan antrean. Masyarakat penerima manfaat diminta untuk mengambil nomor antrean sehari sebelum kegiatan pendistribusian.

Dengan begitu, kata dia, masyarakat tidak harus mengantre saat pengambilan subsidi pangan murah, karena mereka bisa datang dengan perkiraan waktu sesuai nomor antrean. Selain itu, jumlah masyarakat penerima manfaat dibatasi sebanyak 300 orang per hari.

"Jadi saat pengambilan daging sudah tidak mengantre, masyarakat sudah bergiliran datang sesuai nomor antrean. Untuk pembatasan kuota, bukan karena tidak ada stok barang, tetapi lebih kepada ketertiban. Bayangkan kalau dalam sehari ada 1.000 orang datang, pasti sangat ramai. Jadi kita batasi 300 orang per hari saja," kata Dirut Perumda Dharma Jaya Raditya Endra Budiman kepada wartawan, Rabu (11/10/2023).

Kebijakan lain yang diterapkan, lanjut Raditya, pihaknya juga melibatkan aparat penegak hukum dalam kegiatan pendistribusian pangan murah bersubsidi di setiap lokasi yang telah ditentukan. Lokasi pendistribusian pangan murah bersubsidi yang dilakukan Perumda Dharma Jaya ada di kawasan Cakung, Kapuk dan Pulogadung.

"Ini kita lakukan agar kegiatan berjalan dengan tertib dan aman. Sehingga masyarakat pun bisa tenang dan senang saat menerima subsidi pangan murah tersebut," ujar Raditya.

Dengan diterapkannya sejumlah aturan tersebut, Raditya optimis pendistribusian pangan murah bersubsidi dapat berjalan dengan baik, lancar, aman dan tepat sasaran.

"Kalau semua aturan itu dapat dijalankan dengan baik, kami yakin pungli tidak terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi. Hingga saat ini tidak pernah terjadi dan belum ada laporan masyarakat terkait pungli tersebut. Kita intensifkan pengawasan itu, karena program pangan bersubsidi ini rutin," jelas Raditya.