Kaltim Berhasil Bertahan di Peringkat Pertama di Indeks Kemerdekaan Pers 2023

Liputan6.com, Samarinda Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Tahun 2023 menunjukkan hasil bahwa bahwa Kalimantan Timur (Kaltim) berhasil mempertahankan prestasinya sebagai provinsi dengan nilai tertinggi. Dalam survei tersebut, Kaltim berhasil bertahan di posisi peringkat pertama sama seperti tahun lalu. Demikian juga tahun sebelumnya pada 2021 dan pada 2020, Provinsi Kaltim juga bertahan selama dua tahun berada di peringkat ketiga.

"Alhamdulillah dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, Provinsi Kaltim berada di posisi pertama dalam survey IKP tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Dewan Pers. Artinya secara umum iklim kebebasan pers di provinsi kita masih baik dan terbaik se Indonesia," kata Muhammad Faisal kepada awak media, Jumat (10/11) sore.

Nilai yang didapat tahun ini naik sebesar 0,60 dibandingkan tahun lalu, yaitu dari nilai 83,78 di pada 2022 menjadi 84,38 pada 2023. Nilai tersebut menempatkan Kaltim pada peringkat pertama secara nasional.

"Kendati terjadi penurunan pada IKP Nasional tahun ini, dari angka 77,88 tahun 2022 turun menjadi 71,57 tahun 2023. Namun Provinsi Kaltim tetap naik. Artinya masyarakat kita keren dong ya kepedulian terhadap kebebasan pers," katanya. 

Faisal juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait. Baik pemda, swasta, dan seluruh masyarakat Kaltim atas apresiasi yang tinggi terhadap kebebasan pers di Bumi Etam.

"Ini bukan hasil kerja pemerintah saja.  Tapi semua pihak di Kaltim yang peduli dan menghargai kebebasan pers. Hasil menunjukkan bagaimana kita telah berupaya maksimal empat tahun ini. Dan ini juga bukan hasil sempurna, pasti ada riak-riak kecil dalam perjalanan tahun 2022-2023 tetapi insidennya tidak sebanyak provinsi-provinsi lain. Semangat saja dan thanks all," ucap Kadiskominfo Kaltim dan mantan kabag Humas Pemkot Samarinda ini.

Sementara itu, menurut anggota Dewan Pers Sapto Anggoro, IKP nasional 2023 menurun disebabkan sejumlah faktor, antara lain faktor politik, ekonomi, maupun hukum.

"Hasil survei menunjukkan terjadi penurunan di 20 indikator yang ada pada lingkungan fisik, lingkungan, politik, dan ekonomi," ujar Sapto saat acara Launching IKP 2023 di Hotel Borobudur, Jakarta akhir Agustus lalu.

(*)