Optimalkan Satuan Siber dan Drone, Panglima TNI Gandeng Industri Pertahanan Dalam Negeri

Liputan6.com, Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto akan mengoptimalkan satuan siber dan satuan pesawat nirawak atau drone sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis internasional.

"Kami akan membuat atau mengoptimalkan satuan siber yang sudah ada, kemudian juga kami akan mengoptimalkan satuan drone," kata Agus dalam jumpa pers di Markas Besar TNI AD (Mabesad), Jakarta, Jumat (1/12/2023).

Agus menjelaskan TNI menggandeng sejumlah industri pertahanan di dalam negeri dalam mengoptimalkan satuan siber dan satuan drone.

"Kami juga akan menggandeng inhan (industri pertahanan) dalam negeri, contohnya PT Len," tambahnya.

Selain itu, lanjut dia, TNI juga akan melakukan pelatihan dan transfer pengetahuan untuk prajurit TNI dengan negara lain guna meningkatkan standar pasukan, khususnya dalam bidang siber dan drone.

"Kami akan TOT (training of trainer) dan TOK (transfer of knowledge) dengan negara lain. Sehingga, standarisasi pasukan kami tingkatan untuk mempunyai kapabilitas bidang siber, drone, dan alutsistanya (alat utama sistem persenjataan) akan kami tingkatan," tegas Agus yang dilansir dari Antara.

Sebelumnya, Agus Subiyanto menyatakan visi TNI Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif (PRIMA), salah satunya dilakukan dengan penggunaan alutsista buatan dalam negeri.

"Saya akan melanjutkan program-program panglima TNI yang lalu dan sesuai visi misi saat fit and proper test saya, yakni TNI yang PRIMA," kata Agus Subiyanto usai dilantik sebagai panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11).

Menurut Agus, TNI yang profesional dapat diwujudkan dengan memastikan para prajurit terlatih dengan baik (well-trained) dan dilengkapi alutsista modern buatan dalam negeri (well-equipped).

Jenderal Agus Subiyanto mengangkat tiga isu utama setelah resmi menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI). Adapun, ketiga isu yang diangkat Agus Subiyanto yakni persoalan Organisasi Papua Merdeka (OPM), bencana alam dan Pemilu 2024.

"Jadi memang Perkembangan Lingkungan Strategis (Banglingstra) yang sekarang kita hadapi di Indonesia ada 3 yang pertama masalah OPM, kedua bencana alam, ketiga kita menghadapi Pemilu 2024," kata Agus setalah sertijab Panglima TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Rabu (22/11/2023) siang.

Dalam menghadapi masalah Papua, kata Agus, TNI akan menggunakan dua pedekatan yaitu smart power dan soft power.

"Kita akan kedepankan operasi teritotial. kemudian hard power-nya, karena mereka masih kombatan jadi tetap akan kita lawan dengan senjata. Tentunya pasukan kita yang terlatih tadi yang saya sampaikan di awal well-trained," ujar Agus.

Sementara itu, dalam mengatasi masalah bencana, Agus mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan metode dengan memodifikasi quick response.

"Kalau personel Insyaallah kita selalu terdepan. Hanya perlengkapannya yang harus kita tingkatkan misal kita akan siapkan nanti per wilayah itu dapur lapangan. Ada dapur lapangan, ada water treatment. Kemudian kita buat juga perahu-perahu dari fiber," ujar dia.

"Sehingga kalau banjir perahu-perahu fiber bisa masuk ke gang-gang itu nyenggol-nyengol pagar rumah tidak bocor. Jadi kita akan memodifikasi sehingga tujuannya dalam rangka membantu masyarakat bisa terwujud dengan baik," sambung Jenderal Agus Subiyanto.

Terakhir soal Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Agus kembali memastikan bahwa TNI bersikap netral dalam mengawal setiap tahapan pesta demokrasi. Agus kemudian menyinggung Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Pemilu No 7 Tahun 2017.

"Di situ pada Pasal 39 kita tidak boleh berpolitik praktis, kemudian Undang-Undang Pemilu No 7 tahun 2017 apabila TNI aktif melakukan politik praktis akan ada tindakannya pidana dan teguran dari komandannya. Jadi kalau penjara 1 tahun kalau dengan dana itu Rp 12 juta sesuai undang-undang tersebut," ujar dia.

Dalam hal ini, Agus mengatakan, bahwa pihaknya bakal membuat posko pengaduan di tiap wilayah dengan tujuan untuk memonitor anggota TNI yang bertugas mengamankan Pemilu 2024.

"Jadi nanti di tiap-tiap wilayah ada posko, kalau ada TNI yang tidak netral silakan diadukan ke posko tersebut. Di situ ada nomor teleponnya dan sebagainya," ujar dia.