Survei CSIS: Kejagung Jadi Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik

Liputan6.com, Jakarta Survei dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menyebutkan Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi institusi penegak hukum yang paling dipercaya publik. Survei dilakukan pada periode 13-18 Desember 2023.

"Yang paling tinggi tentu TNI, 91,2 persen pemilih kita mengaku percaya pada TNI," ujar Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes kepada wartawan, Jumat (29/12/2023).

"Kemudian presiden. Jadi, trust pada presiden masih tinggi di angka 86,1 persen. Angka yang cukup tinggi. Kemudian, baru dilanjut dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) 73,8 persen," sambungnya.

Arya merinci, lembaga selanjutnya yang dipercaya publik adalah Mahkamah Agung (MA) dengan 73,5 persen, kemudian Mahkamah Konstitusi (MK) 67,3 persen, Polri 65,5 persen, DPD RI 60,4 persen, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 58,8 persen. Sementara yang terendah adalah DPR dengan 56,2 persen.

Menurut Arya, rendahnya kepercayaan publik terhadap KPK sebagai lembaga penegak hukum cukup mengkhawatirkan. Pasalnya, hal itu berbanding terbalik dengan beberapa tahun terakhir.

"Tentu ini juga kabar buruk sebenarnya karena di awal-awal dulu dan beberapa tahun kemarin, tiga tahun sebelumnya trust KPK itu bahkan tiga teratas. Sekarang, drop cukup dalam," jelas dia.

Survei CSIS tersebut melibatkan 1.300 responden WNI yang telah memiliki hak pilih dan tersebar di 34 provinsi.

Mereka ditentukan dengan metode multistage random sampling lewat wawancara secara langsung. Adapun margin of error dalam survei tersebut sekitar 2,7 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) mencatatkan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK terendah kedua. Di antara lembaga penegakan hukum, KPK terhitung paling bawah.

KPK berada sedikit di atas DPR dengan angka 58,8 persen. DPR yang di bawahnya ada di angka 56,2 persen.

"Saat ini trust publik terhadap KPK berada di angka 58,8 persen. Ini kabar buruk," ujar Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes saat rilis survei CSIS di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (27/12/2023).

Lembaga paling tinggi dipercaya publik adalah TNI dengan angka 91,2 persen. Di bawahnya adalah presiden dengan angka 86,1 persen.

Berikutnya ada Kejaksaan Agung (Kejagung) 73,8 persen, Mahkamah Agung 73,5 persen, Mahkamah Konstitusi 67,3 persen, kepolisian 65,5 persen, serta DPD 60,4 persen.

Arya mengatakan, di antara lembaga penegak hukum KPK berada di polisi paling buncit. Hal ini sangat mengkhawatirkan bagi pemberantasan korupsi. Apalagi KPK sebelum-sebelumnya kerap berada di tiga teratas pada tiga tahun lalu.

"Kalau dibandingkan dengan lembaga-lembaga penegak hukum, trust terhadap KPK saat ini angkanya cukup mengkhawatirkan," kata Arya.

"Karena di awal-awal dulu dan tiga tahun sebelumnya trust KPK itu bahkan tiga teratas. Sekarang drop cukup dalam dan ini tentu mengkhawatirkan bagi agenda-agenda pemberantasan korupsi ke depan," jelasnya.

Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengakui adanya penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah pasca-ditetapkanya Firli Bahuri sebagai tersangka korupsi berupa pemerasan dalam jabatan, penerimaan gratifikasi dan hadiah atau janji.

Nawawi menegaskan akan bekerja keras untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK.

"Satu hal yang paling menjadi beban di kita adalah tergerusnya rasa kepercayaan masyarakat. Itu yang menjadi modal lembaga ini selama ini dan itu yang tergerus, dan itu menjadi pekerjaan yang berat," ujar Nawawi Pomolango usai dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Senin (27/11/2023).

Usai dilantik, Nawawi langsung menggelar pertemuan dengan pimpinan KPK lainnya dan pejabat struktural untuk membahas berbagai masalah yang dialami lembaga yang dipimpinnya saat ini.

Dia berharap dengan rapat internal itu akan menghasilkan sesuatu yang bisa dijadikan landasan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK.

"Saya akan ke kantor meminta teman-teman pimpinan dan pejabat struktural eselon satu dan dua untuk rapim dan berbincang apa yang harus kita lakukan dan menjadi skala priroritas kita ke depannya, menyikapi situasi yang dihadapi oleh KPK," kata Nawawi.

Nawawi menegaskan, dalam pimpinan lembaga antirasuah memegang prinsip kolektif kelogial, di mana setiap keputusan harus diambil secara bersama-sama.

"Saya katakan tadi, hal apa yang harus kita lakukan di situasi mendesak seperti sekarang ini? Terpenting itu tadi, bagaimana sedikit dalam tanda kutip, memulihkan tergerusnya rasa kepercayaan terhadap lembaga ini," ucap Nawawi.