Jawaban Anies Saat Ditanya soal Penyelesaian Kasus Wadas

Liputan6.com, Jakarta - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan ditanya soal bagaimana cara menyelesaikan kasus Wadas di Purworejo di program Desak Anies. 

"Prinsip yang kami adopsi adalah prinsip keadilan kesejahteraan. Jadi, bagi kami solusi yang dibuat harus mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan," kata Anies di Half Patiunus, Jakarta, Kamis, (18/1/2024).

"Jadi undang semuanya, ada deadlock, deadlock itu terjadi di semua urusan. Tapi selalu ada jalan keluar dan itu membutuhkan endurance, endurance itu daya tahan untuk menjalaninya," sambungnya.

Ia pun kemudian menceritakan kisahnya dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan angkot saat dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Bahkan, untuk menyelesaikan masalah tersebut sampai melakukan pertemuan sebanyak 77 kali.

"Kami mau mempersatukan pengelola angkot di Jakarta ikut bekerja dalam satu sistem berapa kali pertemuan untuk bisa sepakat? di awalnya deadlock pertemuan paling keras yang saya pernah rasakan di Pemprov DKI adalah ketemu dengan orang-orang yang mengelola angkot itu, kerasnya luar biasa, keras sekali," ungkapnya.

"Tapi kemudian kita jalani terus sampai tuntas sepakat ketemu, berapa kali ketemu? 77 kali ketemuan selesai. Kesepakatan ada kesepakatan, kita tuh sekarang di pemerintah enggak memiliki data tahan untuk mengerjakan itu semua, yang nambah perbedaan pasti kita bisa sampai pada titik temu," tambahnya.

Ia pun menjelaskan, 77 kali pertemuan tersebut merupakan negosiasi yang cukup panjang. Karena, menurutnya memang tak bisa diburu-diburu dalam menyelesaikan persoalannya.

"Pasti ini harus duduk bersama, dan harus ada take and gift ini juga proses negosiasi yang panjang, dan harus ada take and gift negosiasi yang panjang untuk itu, tapi kalau kita diburu-diburui kalau dulu ya," jelasnya.

Anies menegaskan, dalam menyelesaikan suatu masalah harus adil serta sepemahaman.

"Menurut saya bisa dicarikan titik temu, tapi prinsipnya adil, sepaham, semua pihak harus sepaham kalau prinsip itu tidak ada maka negosiasi akan sulit," tegasnya.

"Duduk bersama kalau kita ingin prinsip keadilan, itu yang akan saya kerjakan dan kita harus sabar sampai prosesnya tuntas," pungkasnya.

Calon presiden (capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo usul proyek pengerjaan tambang batu andesit Wadas dibahas dalam debat calon wakil presiden (cawapres) yang diselenggarakan KPU RI dengan tema lingkungan nanti. Usulan itu diungkapkan Ganjar Pranowo saat megunjungi Pos Bloc Pasar Baru.

"Sebaiknya dibahas, karena tadi saya ceritakan ke kawan-kawan yang ada di ruangan ini, bertanya tentang semen Rembang yang saya selesaikan, meskipun itu bukan program pemprov, Wadas yang itu saya selesaikan, itu BSN, karena kami dilatih bertanggung jawab ya dan selesai, Insyaallah selesai," tutur Ganjar di Pos Bloc, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Minggu (14/1/2024).

Menurut dia, pemerintah secara terstrukur telah menyiapkan pendanaan untuk proyek pembangunan tambang batu Wadas. Sebab itu, dia melanjutkan estafet penyelesaian meski menerima sentimen negatif publik.

"Nah kami menyelesaikan itu dengan baik. Tapi saya ceritakan juga, tahukah kalian saya pernah menolak semen yang ada di Kebumen, saya tolak semen yang ada di Rembang, tapi bukan yang itu, saya tolak tambang emas yang ada di Wonogiri," jelas dia.

"Karena tidak memenuhi syarat lingkungan," sambung dia.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan siap melanjutkan estafet kepemimpinan dan program Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dia mencontohkan bukti dirinya menjalankan program pusat, meski mendapatkan risiko, yakni sentimen negatif dari masyarakat.

Ganjar menyinggung pembangunan tambang batu andesit di Wadas dan pabrik semen Rembang di Jawa Tengah di mana ia pasang badan agar proyek bisa terus berlanjut.

"Kami amankan seluruh pekerjaan. Mau saya sebut di Jawa Tengah? Di demo pertama saya adalah Pabrik Semen di Rembang, kami amankan, karena itu punya BUMN, biarkan kami ambil seluruh tanggung jawabnya, dengan catatan mungkin Ganjar menjadi negatif," kata Ganjar di Nganjuk, Jawa Timur, Jumat (12/1/2024).

Untuk kasus Wadas, ia mengaku ambil tanggung jawab dan tidak mempersoalkan saat disalahkan masyarakat, saat proyek itu berjalan.

"Wadas, saya amankan itu karena belasan tahun tidak pernah jadi dan pemerintahan harus menyelesaikan. Saya ambil tanggung jawabnya, tertuduhnya saya tidak apa-apa, tapi tugas saya menyelesaikan persoalan ketika persoalan itu muncul," kata Ganjar.

Reporter: Nur Habibie/Merdeka