Hasto Sebut Ada Bansos Ditimbun di Kantor Golkar, TKN: Silakan Saja Dibuktikan

Sebaliknya, Habiburokhman mengatakan juga banyak mendapat laporan terkait praktik kecurangan paslon lain yang meminta warga di wilayah tertentu dengan imbalan.

oleh Winda Nelfira diperbarui 06 Feb 2024, 05:44 WIB
Diterbitkan 05 Feb 2024, 16:01 WIB
Habiburokhman
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman. (Merdeka.com)

Liputan6.com, Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka merespons Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang menyebut adanya bantuan sosial (bansos) yang ditimbun di Kantor DPD Partai Golkar Yogjakarta. TKN, meminta Hasto memberikan bukti nyata.

"Ya silakan saja dibuktikan," kata Wakil Ketua TKN Habiburokhman di Media Center TKN, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Senin (5/2/2024).

Sebaliknya, Habiburokhman mengatakan juga banyak mendapat laporan terkait praktik kecurangan paslon lain yang meminta warga di wilayah tertentu dengan imbalan.

"Saya juga banyak dapet What's App sebaliknya, ada ketua RW yang mengatakan kepada warganya di Jaktim agar mencoblos paslon tertentu dan akan mendapat imbalan Rp50 ribu per suara," kata dia.

Meski begitu, Habiburokhman tidak menyampaikan secara detail kubu paslon mana yang dimaksud. Dia mengeklaim tengah mengumpulkan bukti di lapangan.

"Saya nggak mau nuduh tapi saya memilih untuk nanti cari buktinya di lapangan untuk dilaporkan," ujar dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut bahwa program bantuan sosial (bansos) semakin dipolitisasi jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dia menyebut, ada paket bansos yang ditumpuk di Kantor DPD Partai Golkar Yogyakarta.

"Hari ini kami menerima laporan ada bansos yang berada di Kantor Golkar, di DPD Jogja," kata Hasto saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2024).

Menurutnya, foto-foto adanya penumpukan bansos itu merupakan bukti kuat bahwa program pemerintah yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat, justru digunakan demi memenangkan pasangan calon tertentu.

Kendati demikian, dia meyakini akan ada arus balik negatif kepada pihak yang memanfaatkan bansos demi kepentingan politik.

"Itu merupakan contoh bahwa penyalahgunaan bansos untuk rakyat, untuk kepentingan elektoral itu hanya akan menimbulkan arus balik yang negatif bagi yang menyalahgunakan bansos," ucap Hasto.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Pagu Anggaran Perlindungan Sosial

Diberitakan sebelumnya, pagu anggaran perlindungan sosial pada 2023 yaitu sebesar Rp476 triliun, kemudian naik sebesar Rp20,5 triliun menjadi Rp493,5 triliun pada 2024.

Bahkan jumlah anggaran Bansos 2024 beda tipis dari masa awal pandemi Covid-19 pada 2020 yang mencapai Rp498 triliun.

Kebijakan bansos ini diduga bermuatan politis. Sebab, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka ikut kontestasi Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden, mendampingi Prabowo Subianto.

Infografis Prabowo Usung Gibran Jadi Cawapres di Pilpres 2024. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Prabowo Usung Gibran Jadi Cawapres di Pilpres 2024. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya