Nyesel Pernah Calonkan Gibran Jadi Wali Kota Solo, PDIP: Jujur, Kami Khilaf

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku khilaf pernah mencalonkan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, sebagai wali Kota Solo.

Hasto menjelaskan PDIP berani mencalonkan Gibran kala itu lantaran melihat kepemimpinan Presiden Jokowi yang dinilai telah memberikan dampak cukup baik bagi Indonesia.

"Ya, kami jujur saja khilaf ketika dulu ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan Pak Jokowi," kata Hasto saat diskusi secara virtual, Sabtu (30/3/2024).

Namun, Hasto menyadari kemajuan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi justru memicu utang yang meningkat. Hasto menilai dengan utang yang semakin banyak akan berdampak buruk bagi bangsa Indonesia ke depannya.

"Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar dolar AS, ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 milair dolar AS," jelas Hasto.

"Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius," sambungnya.

Lebih lanjut, politikus PDIP itu menyebut, bukan cuma utang yang ditinggalkan Jokowi, masalah lain yang tak kalah berat maraknya nepotisme di lingkaran kekuasaan. Bahkan semakin terang-terangan.

"Kita lihat, nepotisme itu kita lihat ternyata justru semakin telanjang di depan mata kita. Misalnya, Sekretaris Pak Jokowi, Devid dicalonkan sebagai calon bupati di Boyolali. Itu kan akan merebut basis dari PDI Perjuangan yang selama ini membesarkan," ujar Hasto.

Hasto pun lantas mengungkap alasan Jokowi melakukan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), bahkan kecurangan dari hulu ke hilir, karena sadar terhadap kekuatan PDIP.

"Kenapa Pak Jokowi pada akhirnya memutuskan langkah untuk melakukan kecurangan masif melalui abuse of power presiden, dari hulu ke hilir, karena kita melihat beliau kan tahu persis kondisi PDI Perjuangan," ungkap Hasto.

Hasto juga menambahkan bahwa saat pencalonan Jokowi pun semua kader PDIP ikut bergotong royong mengumpulkan dana.

"Kita, ketika mencalonkan Pak Jokowi, berapa banyak anak ranting-ranting yang semuanya ikut bergotong royong yang saya sebut Mas Prananda saja, ketika Pak Jokowi menjadi calon gubernur bergotong royong Rp6,2 miliar," ungkapnya.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai pemilu 2024 yang terjadi bukan karena faktor Jokowi effect. Menurutnya, ada pula faktor bantuan sosial (bansos) hingga intimidasi effect yang diterapkan sedemikian rupa.

"Yang ada bukan Jokowi effect, tetapi adalah bansos effect, penggunaan aparatur negara effect, intimidasi effect, itu yang terjadi," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024).

Meski begitu, kata Hasto, PDIP tetap mampu hattrick atau menang tiga kali berturut-turut di pemilihan legislatif (pileg). Menurut dia, hal itu lantaran PDIP melalui proses kelembagaan yang kuat.

"PDI Perjuangan kan dibangun sebagai kekuatan kolektif yang menyatu dengan rakyat," ujar dia.

Oleh sebab itu, kata Hasto, meskipun terjadi pergeseran pemilu mengarah kepada aspek-aspek elektoral dan dominan pada praktik-praktik politik yang liberal, PDIP tidak goyah.

"Buktinya, PSI kan juga tidak lolos pemilu meskipun dari sumber-sumber terpercaya itu sudah dilakukan berbagai upaya untuk menggolkan itu," kata Hasto.

Lebih lanjut, Hasto menyebut operasi politik yang dilakukan Jokowi di pemilu 2024 telah mengabaikan supremasi hukum. PDIP, kata dia, bakal berupaya menjamin proses demokrasi berjalan sebagaimana mestinya ke depan dengan memperlihatkan keteladanan.

"Ada conflict of interest, karena Bapak Jokowi memberikan preferensi akibat anaknya, Mas Gibran, maju ketika beliau masih menjabat sebagai presiden, sehingga ini juga terjadi bias. Tetapi ini juga menjadi ancaman bagi demokrasi ke depan," ujar Hasto.

Reporter: Alma Fikhasari

Sumber: Merdeka.com