Jokowi: Pelaku TPPU Terus Cari Cara Baru, Kita Tak Boleh Kalah Canggih

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk terus mempelajari metode-metode baru tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Pasalnya, kata dia, saat ini pelaku TPPU kerap memiliki cara-cara baru dengan memanfaatkan teknologi terkini.

"Pelaku TPPU terus menerus mencari cara cara baru. Nah, ini kita tidak boleh kalah, tidak boleh kalah canggih, tidak boleh jadul, tidak boleh kalah melangkah, harus bergerak cepat, harus di depan mereka. Kalau ndak, ya kita akan ketinggalan terus," jelas Jokowi saat memberikan pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Istana Negara Jakarta, Rabu (17/4/2024).

Dia menyampaikan pola baru berbasis teknologi dalam TPPU harus terus diwaspadai seperti, crypto currency, assetvirtual, hingga NFT.

Selain itu, Jokowi juga meminta agar aktivitas lokapasar, uang elektronik, dan artificial intelligence (AI) untuk otomasi transaksi harus diwaspadai.

"Karena teknologi sekarang ini cepat sekali berubah," ujarnya.

Jokowi mengungkapkan berdasarkan data Crypto Crime Report menemukan ada indikasi pencucian uang melalui aset krypto. Tak tanggung-tanggung, totalnya mencapai USD 8,6 miliar pada 2022.

"Ini setara dengan Rp139 triliiun, secara global. Bukan besar tapi sangat besar sekali," tutur Jokowi.

Selain TPPU, dia juga mewanti-wanti terhadap ancaman pendanaan terorisme. Jokowi meminta agar pendanaan terorisme harus terus dimonitor dan dicegah.

"Saya berharap PPATK serta kementerian/lembaga yang terkait dapat terus meningkatkan sinergi dan inovasinya," pungkas Jokowi.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengapresiasi upaya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian/lembaga lainnya sehingga Indonesia berhasil menjadi anggota penuh Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrrorism Financing (FATF) mulai Oktober 2023.

Jokowi meminta keanggotaan ini dapat memperkuat komitmen pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia.

"Saya berharap bahwa keanggotaan penuh ini menjadi momentum yang baik untuk terus menguatkan komitmen pencegahan dan pemberantasan TPPU," kata Jokowi saat memberikan pengarahan dalam acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Istana Negara Jakarta, Rabu (17/4/2024).

Dia menekankan, pencegahan TPPU sangat penting untuk meningkatkan kredibilitas ekonomi dan persepsi sistem keuangan Indonesia di dunia internasional. Dengan begitu, investor akan semakin banuak masuk ke Indonesia untuk menanamkan modalnya.

"Ini penting sekali, dan akhirnya ini akan mendorong berbondong-bondongnya investasi untuk masuk ke negara kita indonesia. Reputasi itu penting. Penilaian dunia internasional itu penting," ucap kepala negara.

Jokowi Sempat MaluJokowi mengatakan, dirinya sempat malu saat Indonesia belum menjadi anggota penuh FATF. Pasalnya di antara negara G20, hanya Indonesia yang belum masuk menjadi anggota penuh FATF.

"Sehingga ini memang kita harus harus harus harus tepuk tangan, untuk kerja kerasa PPATK dan kementerian/lembaga, karena ini bukan hal yang mudah untuk bisa diterima," ujar Jokowi.

Menurut dia, diterimanya Indonesia menjadi anggota FATF merupakan pengakuan dunia internasional atas efektivitas regulasi dan koordinasi yang dimiliki. Selain itu, hal ini menandakan bahwa Indonesia dianggap baik dalam implementasi anti-pencucian uang dan pendanaan terorisme.

"Ini merupakan pengakuan dunia internasional atas efektivitas regulasi kita, atas efektivitas koordinasi kita, atas efektivitas implementasi di lapangan terhadap anti-pencucian uang dan juga pendanaan terorisme di negara kita Indonesia," tutur Jokowi.