Menko Airlangga Temui Sekjen OECD, Bahas Akselerasi Keanggotaan Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann dalam rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri OECD di Paris, Prancis.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 02 Mei 2024, 17:46 WIB
Diterbitkan 02 Mei 2024, 17:36 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann dalam rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri OECD di Paris, Perancis. (Foto: Istimewa).

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann dalam rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri OECD di Paris, Prancis. Adapun, pertemuan itu dilangsungkan dari Kamis 2 April sampai Jumat 3 April 2024.

Pertemuan Airlangga dan Cormann dilakukan di markas besar OECD di Chateau de la Muette.

Dalam keterangan yang diterima, Kamis (2/5/2024), Menko Perekonomian itu pun menyampaikan apresiasi atas dukungan Cormann yang mengawal proses aksesi OECD Indonesia sehingga bisa berlangsung cepat.

Airlangga pun menyampaikan Peta Jalan Aksesi Indonesia di PTM OECD.  Dia pun mengaku Indonesia bakal menyerahkan Initial Memorandum pada awal 2025.

Initial Memorandum merupakan dokumen yang disampaikan negara kandidat aksesi OECD untuk mengukur tingkat keselarasan regulasi, kebijakan, dan praktik negara kandidat dengan OECD.

"Dokumen ini merupakan proses awal dari rangkaian proses penyelarasan dari regulasi, kebijakan, dan standar suatu negara dengan OECD," kata dia.

Airlangga yang juga Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD mengaku proses koordinasi domestik serta komunikasi dengan negara mitra anggota OECD dan mitra internasional lainnya telah dilakukan secara intensif.

"Hal ini untuk memastikan proses keanggotaan Indonesia berjalan cepat dan lancar," tutur dia.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Sektor Prioritas

Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menyebut, sebagai quick wins, Indonesia akan memprioritaskan sektor yang selama ini telah mengadopsi standar dan kebijakan OECD untuk dapat terlebih dahulu diselesaikan.

Sementara, Sekjen Cormann mengakui bergabungnya Indonesia turut meningkatkan nilai strategis bagi OECD.

Menurut dia, sebagai negara dengan perekonomian terbesar dan satu-satunya anggota G20 di kawasan Asia Tenggara, Indonesia merupakan aktor signifikan dalam pemerintahan global.

Cormann menyampaikan akan berkunjung ke Indonesia pada akhir Mei 2024.

Dalam kunjungan tersebut, Cormann diagendakan bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam rangka peluncuran Peta Jalan Aksesi Indonesia.

Turut hadir mendampingi Menko Perekonmian dalam pertemuan ini adalah Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Internasional, Kemenko Perekonomian, dan Duta Besar RI untuk Prancis, Andorra, Monako, serta Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO.


Menko Airlangga Wakili Jokowi Terima Peta Jalan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili Presiden Joko Widodo, akan menerima penyerahan peta jalan menandai kenaikan status sebagai negara aksesi (accession country) keanggotaan The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Penyerahan akan dilakukan oleh Sekjen OECD.

Menko Airlangga mengatakan Indonesia sebagai negara Asia Tenggara pertama dan negara Asia ketiga akan menerima Peta Jalan Aksesi Indonesia pada keanggotaan OECD setelah menjajaki sebagai mitra utama (key partner) OECD sejak 2007.

"Proses awal aksesi berlangsung tergolong cepat sejak penyampaian surat minat sebagai anggota OECD pada Juli 2023, OECD sepakat membuka diskusi aksesi dengan Indonesia secara resmi pada Februari 2024 atau dalam waktu hanya tujuh bulan. Sekretariat OECD menyatakan sebagai momen bersejarah," kata Airlangga, di Paris, Kamis (2/5/2024).

Selama ini, kata Airlangga, OECD berperan sebagai narasumber sekaligus sumber studi bagi kebijakan-kebijakan strategis lembaga dunia. Peran lainnya sebagai pengamat resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya