Rakernas V PDIP: Pemilu 2024, Pemilu Paling Buruk dalam Sejarah Demokrasi Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah merampungkan proses rapat kerja nasional (rakernas) V. Dalam rapat itu disimpulkan kalau penyelenggaraan Pemilu 2024 merupakan yang terburuk dalam sejarah demokrasi Indonesia.

Kesimpulan itu disampaikan Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI, Puan Maharani saat membacakan beberapa poin dari hasil Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium, Minggu, (26/5/2024).

"Rakernas V Partai menilai bahwa Pemilu 2024 merupakan pemilu yang paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia," kata Puan.

Menurutnya, kesimpulan itu diberikan karena banyaknya penyalahgunaan kekuasaan, intervensi penegak hukum, pelanggaran etika, penyalahgunaan sumber daya negara, dan masifnya praktik politik uang (money politics).

"Buruknya penyelenggaraan pemilu ini juga disebabkan oleh ketidaknetralan penyelenggara pemilu," tuturnya.

Oleh sebab itu, Puan mengatakan dalam Rakernas V PDIP ini turut merekomendasikan peningkatan kualitas demokrasi melalui peninjauan kembali sistem pemilu dengan melibatkan segala unsur masyarakat.

"Dengan konsolidasi demokrasi, pelembagaan partai politik, penguatan pers dan masyarakat sipil, serta mendorong reformasi sistem hukum yang berkeadilan," tuturnya.

Selain itu, Puan juga menyampaikan kesimpulan kedua yakni bagaimana perlunya peningkatan kualitas demokrasi Indonesia. Dengan fungsi kontrol dan penyeimbang sebagai tujuan partai politik untuk mendapatkan kekuasaan secara konstitusional melalui Pemilu.

"Untuk itu, Rakernas V Partai merekomendasikan kepada Fraksi PDI Perjuangan DPR RI agar mendorong kebijakan legislasi bagi peningkatan kualitas demokrasi Pancasila; untuk penguatan pelembagaan partai, dan mendorong perlakuan setara dan adil antara partai politik yang berada di dalam pemerintahan dan yang berada diluar pemerintahan," beber dia.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani berkaca-kaca dan tampak sedih dan hampir menitikkan air mata saat membacakan poin nomor 7 dalam rekomendasi rapat kerja nasional (Rakernas) ke-V PDIP. Kalimat yang membuat Puan menitikkan air mata adalah ketika dia membacakan sikap kader yang berbelok arah tidak sesuai perintah partai.

"Sehubungan dengan adanya perilaku kader partai yang tdak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi, Rakernas V Partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia," kata Puan Maharani sambil sedikit terisak di atas podium Rakernas, di Beach City International Stadium, Minggu (26/5/2024).

Oleh karena itu, kata Puan, Rakernas PDIP merekomendasikan untuk menyempurnakan sistem rekrutmen, pelatihan, kaderisasi, dan penugasan partai.

"Agar apa yang terjadi dengan penyimpangan perilaku kader pada Pemilu 2024 tidak terulang kembali," harap Puan.

Dalam rekomendasi tersebut memang tidak disebutkan siapa kader PDIP yang melakukan penyimpangan.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak diundang di acara Rakernas V PDIP. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan partainya tidak mengundang Jokowi.

Hasto menegaskan yang diundang ke Rakernas PDIP adalah mereka yang menjaga demokrasi, hukum dan mau menegakkan hukum.

Sebab, kata Hasto, Rakernas PDIP ke-V ini digelar dalam momentum semangat reformasi untuk melawan sisi gelap kekuasaan. Di sisi lain, lanjut Hasto, publik telah merekam bahwa pemilu 2024 merupakan pemilu yang paling brutal.

Seluruh pengurus PDI Perjuangan (PDIP) seluruh Indonesia meminta kesediaan Megawati Soekarnoputri untuk kembali menjadi ketua umum dari partai berlambang kepala banteng moncong putih untuk periode tahun 2025-2030.

Permintaan itu disampaikan dan menjadi salah satu keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP yang berlangsung saat penutupan di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Minggu (26/5/2024).

"Rakernas V Partai setelah mendengarkan pandangan umum DPD PDI Perjuangan se-Indonesia memohon kesediaan Prof. DR. Megawati Soekarnoputri untuk dapat diangkat dan ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, periode 2025-2030 pada Kongres VI tahun 2025," kata Ketua DPP PDIP bidang Politik, Puan Maharani membacakan hasil rapat.

Puan membacakan naskah rekomendasi Rakernas V, di hadapan seluruh peserta dalam sidang penutupan. Dengan menyampaikan kalau keputusan itu telah melalui kajian mendalam terhadap berbagai persoalan bangsa dan negara, baik nasional maupun internasional.

Berbagai persoalan tersebut di atas mengandung potensi kerawanan yang harus dicermati langkah mitigasinya agar tidak menciptakan krisis. Rakernas V memandang pentingnya keteguhan kepemimpinan Partai di dalam menghadapi transisi pemerintahan ke depan.

Maka itu, Rakernas memberikan kewenangan penuh kepada Megawati untuk menentukan sikap partai terhadap pemerintahan ke depan.

"Oleh karena itu Rakernas V partai memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDI Perjuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintah," tegas Puan.

Reporter: Bachtiarudin Alam

Sumber: Merdeka.com