Bendum Projo: PDIP Jangan Jadi Oposisi Setengah Hati

Liputan6.com, Jakarta - Bendahara Umum (Bendum) relawan Pro Jokowi (Projo) Panel Barus mengingatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait sikap politiknya terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dia meminta, PDIP tegas dengan sikap politiknya. Jika ingin berada di luar pemerintahan atau menjadi oposisi, maka harus menjadi oposisi yang tangguh.

"Saya berharap PDIP kalau mau jadi oposisi jadilah oposisi yang tangguh jangan oposisi setengah hati. Oposisi yang pragu, apa maksudnya itu? Gitu loh opisisi yang setengah hati itu," kata Panel kepada wartawan di Kantor DPP Projo, Jakarta, Jumat (31/5/2024).

Dia menduga, tidak tegasnya sikap politik PDIP sejauh ini lantaran partai berlambang banteng itu tengah bermain strategi untuk menaikkan harga tawar.

"Kenapa saya bilang begitu juga? Karena banyak spekulasi di PDIP lagi mainkan strategi naikin harga gitu loh, bargaining, tawar dan ini enggak bagus juga buat PDIP," ujar dia.

Oleh sebab itu, dia meminta agar PDIP secara tegas menyatakan sikap apakah ingin bergabung di pemerintahan Prabowo-Gibran atau berada di luar pemerintahan.

"Jadi oposisi yang tangguh gitu loh, biasanya dia akan dapat bonus yang besar dari rakyat dari elektoral berikutnya. Tapi kalau oposisinya enggak tangguh?" kata Panel Barus.

Sebelumnya, Sekretaris Tim Pemenangan Pilkada PDIP Aria Bima mengakui, partainya tengah berkomunikasi dengan semua partai politik di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Hasil dari komunikasi tersebut akan dilaporkan ke DPP PDIP.

"Saya sebagai sekretaris tim pilkada masih terus membuka berbagai komunikasi politik dengan siapapun partai politik kami siap melakukan berbagai komunikasi yang nanti akan kita laporkan ke DPP," kata Aria Bima saat diwawancarai di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5/2024).

"Ya termasuk pengusung 01 dan 02," sambungnya.

Dia menegaskan, dalam proses Pilkada PDIP tidak melihat rivalitas pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sebab, jika sosok yang diusung PDIP menang dalam Pilkada, maka akan menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sehingga, PDIP tidak memutuskan menjadi partai oposisi di pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Karena, cara pandang kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa juga PDI Perjuangan sekarang tidak memutuskan sebagai partai oposisi, tapi partai penyimbang dan penguatan di fungsi check and balance di legislatif," jelas dia.

"Karena, kita melihat bahwa Kepala Daerah yang diusung PDI Perjuangan, baik itu di gubernur dan di Bupati/Wali Kota, kalau jadi mendapatkan dukungan rakyat, itu juga bagian daripada pemerintah pusat yang ke depan akan dipimpin oleh Pak Prabowo," imbuh Aria Bima.

Reporter: Alma Fikhasari

Merdeka.com