Komnas HAM Minta Tambahan Anggaran Rp37,15 Miliar, Salah Satunya untuk Pembangunan di IKN

Liputan6.com, Jakarta Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro meminta tambahan anggaran sebesar Rp37,15 miliar. Dia menjelaskan, salah satu tambahan anggaran tersebut untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal itu dia sampaikan, saat rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2024).

"Komnas HAM berharap Komisi III memberi dukungan untuk realisasi usulan tambahan anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp37,15 miliar," kata Atnike.

"Yang diarahkan untuk mengakomodiasi kebutuhan kekurangan belanja pegawai, mengawal pembangunan IKN yang berkesuaian dengan HAM, penguatan tusi komnas HAM, dan pemenuhan sarana dan prasarana Komnas HAM," sambungnya.

Untuk pembangunan IKN, Komnas HAM juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) pada 19 Desember 2023.

"Dengan ruang lingkup, pertama pengamatan hak asasi manusia dalam pembanguna IKN, penyusunan kajian HAM dalam pembangunan IKN, pengarusutamaan HAM dalam kebijakan pembangunn IKN, penguatan kesadaran HAM dan dukungan sarana dan prasarana mandat Komnas HAM di IKN," jelas dia.

Oleh karena itu, dia menyampaikan pihaknya meminta tambahan anggaran sebesar Rp5 miliar untuk pembangunan IKN.

"Mohon maaf tadi untuk yang IKN usulan tanbahan anggaran sebesar Rp5 miliar," imbuhnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bakal membantu menuntaskan permasalahan lahan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) demi mempercepat pembangunan ibu kota baru Republik Indonesia yang berada di Kalimantan Timur tersebut.

Dia pun berpendapat jika ada PNS yang mau dipindahkan ke IKN maka sudah seharusnya bisa segera dipromosikan untuk naik jabatan. Dia mengaku pernah menerapkan hal serupa terkait perpindahan pegawai ketika berdinas di Polda Papua.

"Dulu waktu saya bikin kebijakan di Polda Papua, untuk mendorong orang mau ke Papua, tempat itu dijadikan test case. Berhasil, naik pangkat," ucap dia dikutip dari Antara, Selasa (11/6/2024).

Selain itu, dia menilai adanya pergantian Kepala Otorita IKN, dia justru ingin terlibat lebih jauh dalam pembangunan itu. Sebagai Mendagri, dia mampu mengoordinasikan pemerintah daerah untuk mendukung percepatan.

"Saya bisa menghubungkan dengan cepat (pemerintah daerah) dengan Pak Basuki (Plt Kepala Otorita IKN)," kata Tito usai menghadiri rapat kerja bersama DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Sejauh ini, menurutnya isu lahan menjadi salah satu permasalahan yang utama dalam pembangunan IKN. Dia mengatakan permasalahan lahan itu pun melibatkan pemerintah daerah.

Dia mengatakan bahwa Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara yakni Makmur Marbun merupakan salah seorang stafnya di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Pj Gubernur Kalimantan Timur yakni Akmal Malik juga merupakan salah seorang Direktur Jenderal (Dirjen) di Kemendagri.

"Jadi saya memiliki hubungan emosional," kata mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia itu.

Secara pribadi, dia pun mengaku ingin segera pindah ke IKN Nusantara karena faktor alam yang menjadi daya tarik baginya. Selama bertugas di kepolisian, dia mengaku selalu menikmati jika ditugaskan untuk berdinas di daerah-daerah karena daya tarik lingkungan alam tersebut.

Reporter: Alma Fikhasari/Merdeka.com