BKSAP DPR Bertemu Parlemen Thailand, Bahas Peningkatkan Kerja Sama Pendidikan

Di samping itu, Putu mengatakan dalam pertemuan bilateral dengan Thailand juga membahas isu-isu sensitif di antaranya terkait resolusi Myanmar.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 23 Jun 2024, 08:28 WIB
Diterbitkan 23 Jun 2024, 08:28 WIB
DPR
Parlemen Thailand bertemu Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. (Foto: BKSAP DPR).

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengatakan Parlemen Thailand ingin meningkatkan kerja sama dengan Indonesia terutama bidang pendidikan. Hal itu disampaikan Putu usai menerima kunjungan bilateral Parlemen Thailand di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.

“Mereka lebih menekankan kepada kerja sama dalam bidang pendidikan, karena banyak beasiswa mahasiswa Thailand yang sedang bersekolah di Indonesia, salah satunya di Kota Yogyakarta. Kita terus ingin membangun kerja sama yang sudah terjalin sejak dahulu, sejak awal dan kita terus ingin meningkatkan kerja sama ini dalam berbagai bidang,” kata Putu melalui keterangannya, Minggu (23/6/2024). 

Menurut dia, Parlemen Thailand ingin mempererat hubungan dengan Indonesia. Untuk itu, mereka tidak hanya mengunjungi Jakarta saja tapi juga Yogyakarta mengingat banyak mahasiswanya yang mendapatkan beasiswa di kota tersebut. Selain itu, mereka juga mengunjungi Bali.

“Karena, hubungan Thailand-Indonesia merupakan kakak di negara ASEAN. Thailand juga memiliki banyak potensi kelebihan, di mana destinasi juga baik, di mana produk-produk mereka khususnya agriculture juga sangat terkenal di seluruh ASEAN,” jelas dia.

Di samping itu, Putu mengatakan dalam pertemuan bilateral dengan Thailand juga membahas isu-isu sensitif di antaranya terkait resolusi Myanmar. Menurut dia, resolusi itu telah diputuskan dan implementasinya telah dievaluasi dalam Forum AIPA di Brunei Darussalam yaitu Forum AIPA Kaukus.

“Memang Indonesia sangat aktif ingin memastikan implementasi dari resolusi yang telah dikeluarkan dan diputuskan oleh AIPA, agar segera diimplementasikan resolusi tersebut. Memang sampai saat ini implementasi resolusi yang dilakukan, kita ingin mengakselerasi implementasinya salah satunya adalah mendorong terbentuknya satuan tugas atau task force,” jelas dia.

 

Mediasi Proses Perdamaian di Myanmar

Menurut dia, satuan tugas atau task force ini diharapkan bisa melakukan engagement atau memediasi agar proses perdamaian dan demokrasi di Myanmar bisa segera terwujud. Tentu, Putu ingin Thailand serta negara-negara Asean seperti Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina dan lainnya mendukung resolusi Myanmar segera diimplementasikan.

“Nanti secara formal kita akan dorong terus agar task force ini juga didukung oleh semua parlemen di kawasan ASEAN yaitu 9 parlemen, baik parlemen yang menjadi tuan rumah yaitu chairnya tahun ini adalah Laos, Thailand, Cambodia, Vietnam, Singapura, Filipina, Malaysia,” jelasnya.

Putu menyatakan ingin mengawal pembentukan task force yang merupakan inisiasi Indonesia untuk mengimplementasikan resolusi Myanmar dalam AIPA nanti. Saat itu, Putu melakukan pengawalan untuk memasukkan resolusi hingga akhirnya disetujui dalam Forum AIPA di Kamboja.

“Task force ini inisiasi Indonesia, saya kawal pada saat memasukkan resolusi dan resolusi itu disetujui semua negara waktu di Kamboja. Sehingga resolusi itu bisa masuk dan bisa diputuskan saat diadopt di Jakarta mengenai resolusi tentang Myanmar,” pungkasnya.

 

 

Infografis PPP dan PSI Gagal, 10 Parpol Tidak Masuk ke DPR. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis PPP dan PSI Gagal, 10 Parpol Tidak Masuk ke DPR. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya