Panas Dingin Hubungan PBNU dengan PKB, Adakah Upaya Islah?

Liputan6.com, Jakarta Konflik Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meruncing. PBNU ingin mengembalikan PKB ke pangkuan Nahdlatul Ulama (NU). Alasannya, PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, sudah melenceng.

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, menilai banyak elite PKB yang kerap membuat pernyataan melawan sejarah atau ahistoris.

Bahkan, kata Gus Ipul, ada upaya nyata dan sistematis dari para elite partai untuk menjauhkan PKB dari struktural Nahdlatul Ulama. Parahnya lagi, kata Gus Ipul, banyak pernyataan elite PKB yang menganggap PBNU tidak perlu didengarkan.

Keponakan Gus Dur itu menegaskan, PKB didirikan oleh struktur NU, dalam hal ini PBNU, hingga ke cabang dan ranting. Sehingga, ditegaskan Gus Ipul, tanpa struktur NU, PKB tidak akan pernah terbentuk.

Dari sekian banyak masalah yang menjadi sumber konflik, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengungkap salah satunya, yaitu klaim PKB terhadap suara warga NU.

"Pertama soal PKB ya, soal PKB. Ini concern NU yang paling mendasar itu soal warga (kader NU). Karena jelas ada banyak warga NU yang menjadi konstituen PKB, tapi juga banyak warga NU yang tersebar di partai-partai lain. Maka yang kami tolak adalah klaim eksklusif PKB terhadap NU," kata Gus Yahya usai rapat pleno di Jakarta, Minggu, 28 Juli 2024.

Gus Yahya menegaskan bahwa PKB tidak bisa mengeklaim atau menyalahkan apa pun hasil keputusan Nahdlatul Ulama, apalagi mencampuri urusan internal NU.

"Padahal jelas bahwa PKB tidak punya otoritas apa pun dalam pengambilan keputusan di lingkungan kelembagaan NU," ujar Gus Yahya.

Bekas juru bicara Gus Dur itu pun mengungkap salah satu gambaran bentuk ikut campur PKB terhadap urusan dapur NU yaitu terkait pencopotan KH Marzuqi Mustamar dari jabatan Ketua Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jawa Timur.

"Ya misalnya kemarin ada pernyataan yang menghakimi bahwa keputusan PBNU tentang PWNU Jawa Timur tidak bisa dibenarkan, dan mereka tidak bisa terima. Dan bahwa mereka (PKB) akan buatkan SK sendiri untuk pengurus PWNU Jawa Timur, ini kan masalah," kata Gus Yahya.

"Ini organisasi yang terpisah jadi kemarin kan memang PBNU memberhentikan Ketua PWNU Jawa Timur. Itu mekanisme kami sendiri, internal NU. Kan tidak bisa lalu menyalah-nyalahkan kemudian mau membuat SK PWNU Jawa Timur sendiri, kan tidak bisa," ujar Gus Yahya.

Puncaknya, PBNU membentuk tim lima atau panitia khusus (pansus). Tim ini dibentuk sebagai upaya PBNU mengembalikan PKB ke pangkuan NU.

Selain itu, tim ini juga dibuat untuk meluruskan sejarah partai yang saat ini sudah melenceng dari tujuan awal pendirian partai. Sebab, para pengurus PBNU melihat ada upaya pembelokan sejarah, termasuk penguasaan partai oleh segelintir orang dan keluarga Ketua Umum Muhaimin Iskandar.

Baca juga: Mantan Sekjen PKB Lukman Edy Penuhi Panggilan PBNU, Bawa Dokumen Sejarah PKB

Perang terbuka Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin makin terbuka. Aksi saling serang di media massa bahkan sudah terjadi sebelum pemilu 2024 berlangsung.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, menilai konflik PBNU dengan PKB bukan barang baru.

"Karena memang aktor kuncinya, aktor utamanya, kubu yang berseberangan, kubu yang berbeda secara politik. Jadi dalam konteks itu, ketika saat ini maka muncul lagi konflik lama antara kubu Gus Dur dan kubu Cak Imin," ujar Ujang kepada Liputan6.com, Rabu, 31 Juli 2024.

Diketahui, dua petinggi PBNU, Gus Yahya dan Saifullah Yusuf alias Gus Ipul merupakan loyalis Gus Dur alias Gusdurian. Gus Yahya pernah menjadi juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Sementara, Gus Ipul adalah keponakan Gus Dur. Sedangkan Cak Imin merupakan lawan Gus Dur sejak 2008 silam.

Gus Dur pernah terlibat konflik hebat dengan Cak Imin, yang merupakan keponakannya sendiri. Ketika itu Cak Imin merupakan ketua umum PKB, sedangkan Gus Dur menjabat ketua umum Dewan Syuro. Mereka saling berebut PKB. Gus Dur memecat Cak Imin dari jabatan ketua umum. Sebaliknya, Cak Imin menggugat Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz ke jalur hukum.

Aksi saling pecat pun dilakukan kedua kubu lewat muktamar. Usai menggelar muktamar, Cak Imin lantas mendaftarkan kepengurusannya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Kepengurusan PKB di bawah komando Cak Imin sebagai ketua umum, dan Lukman Edy sebagai sekjen, pun disahkan melalui surat keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH-70-AH.11.01 Thn 2008 tanggal 5 September 2008 tentang Susunan Kepengurusan PP PKB periode 2008-2013.

Tak terima, PKB kubu Gus Dur lantas menggugat keputusan Menkumham ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, gugatan itu ditolak. Dualisme kepengurusan PKB pun terjadi.

Hingga pada pendaftaran pemilu 2009, kedua kubu mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendaftarkan calon anggota legislatif. Berbekal surat keputusan Kemenkumham, KPU hanya memproses berkas pendaftaran caleg PKB kubu Cak Imin.

"Konflik hari ini bukan konflik tiba-tiba, bukan ujug-ujug, tapi konflik yang lama. Dulu pertarungan memperebutkan PKB yang dimenangkan oleh Cak Imin. Gus Yahya ini kan kubu Gus Dur, wasekjen di kubu Gus Dur. Tentu Ketika dia punya posisi ketua umum di PBNU, ya menggoyang-goyang, ingin menjatuhkan Cak Imin dari kepemimpinan di PKB," kata Ujang.

Lalu, sampai kapan konflik PBNU dengan PKB berakhir? Ujang menilai, perseteruan PBNU dengan PKB tidak akan berujung selama PBNU dipegang Gusdurian, seperti Gus Yahya dan Saefullah Yusuf alias Gus Ipul, serta PKB dipimpin oleh Cak Imin.

"Buktinya, kasus yang sudah lama di era pemerintahan SBY, sekarang muncul lagi, tumbuh lagi. Karena sekarang Gus Yahya punya power, ketua umum PBNU, sehingga menggoyang-goyang Cak Imin. Soal nanti apakah upaya islah ada, saya yakin sulit untuk ketemu islahnya. Sulit, berat," ucap Ujang.

Baca juga: Panas PKB-PBNU Merembet DPR Soal Pansus Haji

 Ujang melihat, dalam 10 tahun terakhir kepemimpinan KH Said Aqil Siraj, hubungan antara PBNU dengan PKB berjalan harmonis. Antara PKB dengan PBNU tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Selalu bersama-sama. Di politik, kata Ujang, PBNU dengan PKB saling mendukung.

"Karena Said Aqil dengan Cak Imin sangat dekat. Sekarang ini karena beda kubu, akhirnya PKB dan PBNU beda haluan, beda kepentingan. Akhirnya beda jalur politik," kata Ujang.

Senada, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai perseteruan antara PBNU dan PKB saat ini mempertebal bahwa PBNU di era Gus Yahya memang saling berhadap-hadapan dengan PKB Muhaimin Iskandar.

"Beda dengan PBNU di eranya Kiai Said, yang saya kira PKB dan PBNU sejalan dan memiliki mazhab politik yang sama. Saat itu PKB ya PBNU. PBNU ya PKB. Tapi ketika terjadi suksesi kepemimpimpinan, peralihan dari Kiai Said ke Gus Yahya, praktis hubungan PBNU dengan PKB mulai meruncing," kata Adi Prayitno kepada Liputan6.com, Rabu, 31 Juli 2024.

Bahkan, di awal terpilih sebagai ketua umum, Gus Yahya langsung menyatakan bahwa PBNU menjaga jarak dengan semua partai politik, tidak terkecuali dengan PKB. Termasuk juga menolak klaim bahwa PBNU bagian dari PKB.

"Tentu dalam banyak hal pernyataan itu sangat merugikan bagi PKB. Apalagi pernyataan itu dilakukan sebelum pemilu dilaksanakan," kata Adi.

Selain itu, dari perseteruan ini, hal yang paling mencolok adalah Gus Yahya dan Gus Ipul merupakan loyalis-loyalis Gus Dur. Mereka masih belum terima dengan sejarah kelam konflik memperebutkan PKB antara Gus Dur dengan Muhaimin Iskandar.

"Loyalis-loyalis Gus Dur ini dengan kubu Muhaimin Iskandar sampai hari ini memang belum islah politik. Karena bagi kubu Gusdurian, Muhaimin adalah sosok yang menggulingkan Gus Dur dari PKB. Jadi ini yang sepertinya semakin mempertebal kenapa PBNU di era Gus Yahya dengan PKB Muhaimin Iskandar itu saling bertabrakan satu dengan yang lain," jelas Adi.

Baca juga: Panas Dingin PKB Vs PBNU, 2 Tokoh NU Ini Diutus untuk Selesaikan Masalah

Terkait pansus yang dibentuk oleh PBNU, Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, melihat ada upaya mendelegitimasi PBNU terhadap PKB Muhaimin Iskandar. Karena saat ini PKB dinilai beda mazhab, tidak sejalan dengan PBNU. Sehingga, PKB harus direbut dan dikembalikan pada konsep awal terbentuk.

"Cuma problemnya PKB itu sudah menjadi institusi tersendiri ya, berada di luar PBNU. PKB itu adalah partai politik, dilindungi undang-undang, ikut pemilu secara regular setiap lima tahun sekali," kata Adi.

Sehingga, apa pun alasannya, PKB tidak bisa diintervensi oleh pihak-pihak luar. Sekalipun PKB itu adalah partai politik yang lahir dari rahim NU, tapi tidak serta merta NU itu bisa mendikte, mengintervensi segala urusan yang ada di PKB.

"Karena PKB ini sudah menjelma sebagai sebuah institusi politik yang secara formal sudah terlembaga, secara formal itu sudah terdaftar secara kelembagaan di Kemkumham sebagai partai yang secara legal dilindungi oleh undang-undang," kata Adi.

"Jadi soal keanggotaan, struktur dan sirkulasi yang ada di PKB, itu yang bisa membuat proses dan perubahan hanyalah internal PKB. Sejauh ini belum ada usulan-usulan apa pun yang terkait dengan PKB," ujar Adi.

Setali tiga uang, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai PBNU dan PKB merupakan dua entitas yang berbeda. PBNU sebagai organisasi masyarakat (ormas), sedangkan PKB adalah partai politik. Keduanya diatur dalam undang-undang berbeda.

"Walaupun memang PBNU yang melahirkan PKB, tapi kalau dilihat tidak bisa PBNU mengintervensi PKB. Tim PBNU tidak bisa mengintervensi PKB, karena dalam AD ART-nya berbeda, dalam aturan juga beda," kata Ujang.

"Cak Imin bisa diganti kalau ada muktamar luar biasa. Itu harus dari internal PKB sendiri. Kalau ingin merebut PKB, harus dari internal PKB sendiri, tidak bisa dari entitas yang berbeda," Ujang menambahkan.

Baca juga Cak Imin soal Pansus Haji: Enggak Ada Urusannya dengan PKB atau PBNU

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid mengatakan jika partainya dari awal telah menyadari hubungan antara PKB dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

"Dari awal PKB menyadari hubungan historis antara PKB dan NU, dan kami tidak pernah mempermasalahkan jika PBNU posisinya berjarak dengan seluruh partai politik, termasuk PKB," kata Jazilul kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Juli 2024.

"Meskipun faktanya, saya rasa Gus Yahya-Gus Ipul itu sering menggembosi PKB. Yang kedua bahwa PKB bukan badan otonom PBNU. PKB berdaulat menjalankan Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang nomor 2 tahun 2011. Sedangkan NU berjalan dengan Undang-Undang Ormas. Jadi kamarnya berbeda," sambungnya.

Menurut Jazilul, kisruh yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul itu menunjukkan tidak paham dengan konstitusi, tata kelola organisasi dan tata krama.

"Jadi disayangkan organisasi yang di situ membawa didasari keulamaan ternyata tidak menunjukkan etika keulamaan. Mau nyerobot, mau ambil alih, mau ngambil sesuatu yang bukan haknya, itu pantang bagi ulama," ujar Jazilul.

"Itu adalah tindakan yang batil, tindakan yang tidak hak. Kita tidak menduga-duga," tambahnya.

Selain itu, rencana pembentukan pansus oleh PBNU, ditegaskan Jazilul, batal demi hukum.

"Pansus PBNU itu batal demi hukum kalau menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan Undang-Undang Ormas. Enggak ada itu. Maka dengan sendirinya enggak ada pansus itu, enggak ada pansus itu," tegasnya.

Selain itu, Jazilul mengomentari mengenai tudingan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang menyebut PKB tidak menghormati PBNU.

Jazilul justru menilai kini PBNU di bawah kepemimpinan Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) selalu menggembosi dan mengganggu PKB.

"Sebenarnya PKB ini sudah menghormati apa yang menjadi hak PBNU untuk menjaga jarak dari seluruh partai politik. Tapi faktanya, misalnya Gus Yahya, Gus Ipul, PBNU itu selalu menggembosi, mengganggu apa yang dilakukan PKB," ujar Jazilul.

Menurut Wakil Ketua MPR itu, tudingan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf yang menyebut PKB melecehkan atau tidak menghormati PBNU adalah salah dan terkesan gila hormat.

"PBNU kok tiba-tiba gila hormat. Enggak ada hubungannya, kita ini memperjuangkan aspirasi, ajaran, tuntunan al sunnah wal jamaah di bidang politik. Itulah cara menghormati. Maksudnya gimana menghormati? Menghormatinya begitu. Menjalankan apa yang menjadi ide ideologi perjuangan al sunnah wal jamaah seperti juga NU," kata Jazilul.