Mantan Sekjen PKB Lukman Edy Penuhi Panggilan PBNU, Bawa Dokumen Sejarah PKB

Liputan6.com, Jakarta Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Lukman Edy, memenuhi panggilan Panitia Khusus (Pansus) PKB. Pansus itu dibentuk oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Lukman Edy yang datang sendiri dengan mengenakan batik warna ungu ini mengaku membawa sejumlah dokumen terkait dengan organisasi PKB. Dia merupakan orang pertama yang dipanggil Pansus PKB.

Diketahui, pemanggilan ini buntut kekisruhan dan perseteruan antara PBNU dengan PKB.

"(Bawa) macam-macamlah. Ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga," kata Lukman Edy kepada wartawan di Gedung PBNU, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Meski membawa sejumlah dokumen, namun Edy belum mengetahui apa yang akan ditanyakan kepadanya pada pemanggilan hari ini.

"Saya belum tahu nih yang mau ditanya PBNU apa, tapi ya saya siapin aja dokumen-dokumen yang saya punya ya. Ada AD/ART, ada dokumen-dokumen pendirian partai, sejarah singkat partai, intinya hubungannya hubungan antara PBNU sama PKB seperti apa," ujar Lukman Edy.

Selain itu, Lukman Edy mengatakan menyebut akan ada beberapa orang lagi yang akan dilakukan pemanggilan. Akan tetapi, Lukman Edy tidak menyebutkan siapa saja yang akan dipanggil.

"Kalau beritanya sih next gitu, next. Kan enggak mungkin saya sendiri ya yang memberikan keterangan. Pasti yang lain juga," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) Umarsyah, mengatakan Pansus PKB yang mengurus hubungan antara PBNU dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah mulai bekerja hari ini.

Hal ini akan dimulai dengan melakukan pemanggilan terhadap mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Lukman Edy.

"Memang mulai besok tim yang dipimpin KH Anwar Iskandar bekerja. Tapi detailnya seperti apa, kita lihat saja besok di kantor PBNU,” kata Umarsyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Sebelumnya, PBNU memang telah berencana membentuk tim lima atau pansus yang bertujuan untuk merebut PKB agar kembali kepada ideologi awalnya.

Hal tersebut dilakukan lantaran elite PBNU melihat PKB tidak lagi berada dalam jalur ideologi NU dan hanya dikuasai oleh Muhaimin Iskandar serta kroni-kroninya saja.

Pembentukan pansus ini akan menyerupai tim yang awalnya melahirkan PKB di masa lalu. Pansus ini pun dipastikan akan bekerja secara efektif ketika mendapatkan persetujuan dari Rais Aam KH Miftachul Ahyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf.

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan tim lima merupakan upaya dari PBNU untuk meluruskan sejarah sekaligus mengembalikan PKB ke pemilik sahnya yakni PBNU.

Gus Ipul beralasan, saat ini elite di PKB banyak membuat pernyataan melenceng dari fatsun awal berdirinya. Bahkan ada upaya yang nyata dan sistematis dari para elite partai guna menjauhkan PKB dari struktural Nahdlatul Ulama (NU).

"Pernyataan elite-elite PKB yang ahistoris. Ada tanda-tanda mereka akan membawa lari dari sejarah berdirinya PKB," ucap Gus Ipul.

Gus Ipul menjelaskan, PKB didirikan oleh struktur NU, dalam hal ini PBNU hingga ke cabang, MWC dan ranting NU. Sehingga, ditegaskan Gus Ipul, tanpa struktur NU, PKB tidak akan pernah terbentuk.

Keponakan Gus Dur itu mencontohkan, pernyataan elite PKB yang menganggap PBNU tidak perlu didengarkan. Buktinya, kata Gus Ipul, PKB gagal dalam pemilihan presiden 2024. Ketua Umumnya, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang menjadi cawapres berpasangan dengan Anies Baswedan, kalah dari Prabowo-Gibran.

Gus Ipul memastikan, tim lima yang akan dibentuk ini akan menyerupai tim lima pada awal reformasi terdahulu, yang pernah dibentuk PBNU untuk mendirikan PKB.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, mengatakan jika partainya dari awal telah menyadari hubungan antara PKB dengan Nahdlatul Ulama.

"Dari awal PKB menyadari hubungan historis antara PKB dan NU, dan kami tidak pernah mempermasalahkan jika PBNU posisinya berjarak dengan seluruh partai politik, termasuk PKB," kata Jazilul kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

"Meskipun faktanya, saya rasa Gus Yahya-Gus Ipul itu sering menggembosi PKB. Yang kedua bahwa PKB bukan badan otonom PBNU. PKB berdaulat menjalankan Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang nomor 2 tahun 2011. Sedangkan NU berjalan dengan Undang-Undang Ormas. Jadi kamarnya berbeda," sambungnya.

Menurut Jazilul, kisruh yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul itu menunjukkan tidak paham dengan konstitusi, tata kelola organisasi dan tata krama.

"Jadi disayangkan organisasi yang di situ membawa didasari keulamaan ternyata tidak menunjukkan etika keulamaan. Mau nyerobot, mau ambil alih, mau ngambil sesuatu yang bukan haknya, itu pantang bagi ulama," ujar Jazilul.

"Itu adalah tindakan yang batil, tindakan yang tidak hak. Kita tidak menduga-duga," tambahnya.

Selain itu, rencana pembentukan pansus oleh PBNU, ditegaskan Jazilul, batal demi hukum.

"Pansus PBNU itu batal demi hukum kalau menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan Undang-Undang Ormas. Enggak ada itu. Maka dengan sendirinya enggak ada pansus itu, enggak ada pansus itu," tegasnya.

Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka.com