Wasekjen soal PBNU Diminta Benahi PKB: Ranahnya Beda, Tidak Bisa Saling Intervensi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda, buka suara soal hasil pertemuan para kiai di Pesantren Tebuireng, Jombang. Pertemuan itu meminta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk memperbaiki PKB.

Menanggapi hal itu, Huda menegaskan PBNU dan PKB mempunyai wilayahnya masing-masing, karena berada pada ranah yang berbeda.

Huda bilang, PKB sebagai partai politik (Parpol) dan PBNU sebagai organisasi masyarakat (Ormas) tidak bisa saling intervensi satu sama lain.

"Semua ada tempatnya masing-masing, semua punya wilayah masing-masing yang tidak bisa saling intervensi," kata Huda di DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024)

Lebih lanjut, Huda mengutip perkataan Ma'ruf Amin atau Kiai Ma'ruf yang juga merupakan salah satu pendiri sekaligus ketua dewan syuro pertama PKB sebelum KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Menurutnya, PBNU dan PKB tak memiliki hubungan struktural.

"Kiai Ma'ruf sendiri sebagai pendiri PKB menyampaikan juga bahwa hubungan PKB dengan NU itu hubungan tiga hal, hubungan aspiratif, kultural, dan historis. Tidak ada hubungan struktural," kata dia.

Selain itu, lanjut Huda konstitusi pun dengan tegas membedakan ranah partai politik dengan ormas. Undang-undang, kata dia mengatur secara struktural ranah partai politik dan ormas.

"Nah pada konteks hubungan struktural, konstitusi dengan tegas memberikan koridor partai politik berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011, Ormas berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017. Jadi ranah yang beda," jelas Huda.

"Karena itu dinamika yang terjadi terakhir itu menjadi wilayah di tempat masing-masing, tidak bisa saling intervensi," tandasnya.

Sebelumnya, ratusan kiai struktural dan pengasuh pondok pesantren berkumpul di Pesantren Tebuireng, Jombang, Senin sore (12/8/2024).

Diketahui dalam pertemuan yang dipimpin oleh KH Anwar Iskandar dan KH Amin Said Husni itu, para kiai dan pengasuh pondok pesantren menyampaikan masukan dan kritik terkait panas dingin hubungan PBNU dan PKB.

"Bisa saya simpulkan ada dua kesepakatan dalam pertemuan ini yakni pertama, para kiai sepakat bahwa antara PBNU dan PKB memiliki hubungan ideologis, historis, politis, organisatoris dan kultural," kata KH Anwar Iskandar selaku Tim Pansus PKB (tim bentukan PBNU) saat membacakan hasil kesepakatan seperti dikutip dari siaran pers, Selasa (13/8/2024).

Kesepakatan kedua, lanjut KH Anwar Iskandar, para kiai dan pengasuh pondok pesantren meminta PBNU segera mengambil langkah strategis dalam rangka perbaikan PKB ke depan.

"Kesepakatan ini diambil setelah para kiai merasa bahwa PKB selama ini semakin jauh dari marwah utama saat partai itu didirikan," sebut KH Anwar.

Sementra itu, KH Amin Said Husni menilai, karena PKB didirikan PBNU maka kepengurusannya mulai level DPP hingga bawah semestinya hampir sama dengan struktur di Nahdlatul Ulama.

"Ada Rais Syuriah di PKB dinamakan Dewan Syuro. Ada Tanfidziyah di PKB dinamakan Dewan Tanfidz. Hanya beda nama dikit, tapi fungsinya hampir sama," kata KH Amin.

Sayangnya, KH Amin menyebut, saat ini fungsi Dewan Syuro telah tiada di PKB. Padahal Dewan Syuro harusnya menjadi penentu utama partai.

"Dulu sama dengan NU, malah calon ketua Dewan Tanfidz harus seizin Dewan Syuro. Tapi sekarang ketua Dewan Tanfidz penunjukan DPP yang dalam hal ini Ketua Umum," ujar KH Amin.

Pada pertemuan di Pesantren Tebuireng kemarin sore dihadiri Pengasuh Pesantren Lirboyo KH Anwar Manshur, pengasuh pesantren Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfudz serta para Rais Syuriah PCNU maupun kiai pesantren dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.