Muktamar PKB di Bali Bahas Sikap Politik Gabung Pemerintahan Prabowo

Liputan6.com, Jakarta - PKB akan menggelar Muktamar ke-6 di Bali pada 24-25 Agustus mendatang. Wasekjen PKB Syaiful Huda menyebut, dalam Muktamar tersebut akan dibahas sikap politik PKB apakah merapat ke pemerintahan Presiden terpilih RI Prabowo Subianto.

Huda menerangkan, belum lama ini Ketum PKB Muhaimin Iskandar juga sudah bertemu Prabowo. Menurutnya, PKB siap mensukseskan pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Tentu (membahas sikap mendukung pemerintahan 2024-2029). Mungkin pada posisi diformalkan ya, karena sebenarnya berkali-kali Gus Muhaimin juga menyampaikan termasuk terakhir ketemu Pak Prabowo, PKB siap di bagian mensukseskan pemerintahan Pak Prabowo," kata Huda di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Selain itu, agenda Muktamar turut membahas kebijakan-kebijakan besar politik pemenangan pemilu untuk tahun 2029. Nantinya, akan dibuat strategi pemenangan pemilu selanjutnya.

"Kemudian yang kedua memastikan paltform strategi perjuangan pemenangan strategi pemilu 2029. Itu nanti yang akan ditetapkan dalam muktamar," ucapnya.

Berikutnya, PKB akan membahas pemilihan ketua umum partai. Menurutnya, sejauh ini tidak ada kandidat lain selain Cak Imin.

"Selain akan membahas rekomendasi politik termasuk rekomendasi ekonomi yang berlaku intern maupun eksternal termasuk pemilihan ketua umum yang nanti menjadi salah satu agenda dari muktamar," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-6 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Faisol Riza menjelaskan alasan pemilihn Bali sebagai lokasi muktamar pada akhir Agustus 2024. Faisol mengatakan muktamar PKB sebelumnya juga digelar di Bali.

"Aman sukses, nah ini mengulang kembali pelaksanaan di Bali," kata Faisol.

Faisol menegaskan, bahwa dimajukannya Muktamar ke-6 PKB juga terkait dengan dinamika Pilkada 2024. Menurutnya, ada situasi dimana PKB harus memutuskan dengan cepat terkait Pilkada.

"Jadi usulan-usulan di PKB sudah kita selesaikan sebelum tanggal 27, sehingga kita tidak punya lagi beban untuk memutuskan siapa menggandeng siapa di dalam pilkada dan kita bisa fokus konsentrasi kepada muktamar," kata dia.

"Dan muktamar PKB ini sebagaimana diputuskan dalam mukernas kemarin selambat-lambatnya dilaksanakan proses pilkada selesai," pungkas Ketua Komisi VI DPR RI itu.

Ketua Steering Committee Muktamar ke-6 PKB, Faisol Riza menyatakan bahwa posisi Anies Baswedan bukanlah soerang ketua umum partai politik. Hal ini menjadi pertimbangan PKB apakah mengundang Anies atau tidak pada Muktamar PKB di Bali akhir Agustus ini.

PKB sendiri bakal turut mengundang para pimpinan partai dalam acara tersebut termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pak Anies kan bukan ketum partai," kata Faisol di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa (13/8).

Faisol lalu disinggung soal kedekatan PKB dengan Anies saat Pilpres 2024. Namun, ia kembali tak menegaskan apakah Anies diundang atau tidak. Menurutnya, hal itu menjadi urusan panitia Muktamar.

"Oh iya ya tentu, biar panitia yang memutuskan nanti," kata Faisol.

Sebelumnya, Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Teknologi DPP PKB, Ahmad Iman Sukri mengaku tidak tahu-menahu soal apakah ada undangan ke Anies untuk hadir Muktamar PKB.

Ia justru bertanya balik apakah Anies diundang atau tidak saat menanggapi pertanyaan awak media perihal tersebut

"Saya belum tahu, panitia ya. Teman-teman mau diundang ngggak, Pak Anies, kira kira?" kata Iman di kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (12/8).

Sementara itu, Iman memastikan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto akan hadir di Muktamar PKB. Ia juga berkeyakinan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan hadir.

"Kita undang dua duanya (Jokowi dan Prabowo). Kalau pak Prabowo kan sudah mengatakan akan hadir di muktamar. Pak Jokowi juga sudah kita undang, saya insyallah yakin Pak Jokowi akan hadir," kata Iman.