Istana Bantah Tudingan Jokowi Jegal Pencalonan Anies Baswedan di Pilkada

Pencalonan kepala daerah diputuskan di internal partai politik. Ari pun meminta semua pihak tak mengkait-kaitkan putusan internal partai dengan Jokowi.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 30 Agu 2024, 12:07 WIB
Diterbitkan 30 Agu 2024, 12:06 WIB
Presiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara soal dia mengenakan kemeja berwarna biru khas pasangan Prabowo-Gibran.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara soal dia mengenakan kemeja berwarna biru khas pasangan Prabowo-Gibran. (Biro Pers Sekretariat Presiden)

Liputan6.com, Jakarta - Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana membantah narasi yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan upaya penjegalan pencalonan kepala daerah pada Pilkada Serentak 2024. Ari menyampaikan pencalonan kepala daerah merupakan wewenang partai politik dan koalisi.

"Pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilukada adalah sepenuhnya menjadi urusan partai politik atau gabungan partai politik," kata Ari kepada wartawan, Jumat (30/8/2024).

Menurut dia, pencalonan kepala daerah diputuskan di internal partai politik. Ari pun meminta semua pihak tak mengkait-kaitkan putusan internal partai dengan Jokowi.

"Keputusan pencalonan atau tidak dicalonkannya seseorang diputuskan melalui mekanisme internal partai masing-masing. Setiap partai memiki kedaulatan untuk memutuskannya," jelasnya.

"Jangan sampai, semua problem putusan internal partai, selalu dikait-kaitkan dengan Presiden," sambung Ari.

Sebelumnya, PDI Perjuangan sempat hampir dipastikan bakal mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jawa Barat (Jabar). Namun, upaya mereka gagal di momen krusial karena campur tangan pihak luar yang msemua tiba-tiba berubah pada malam hari. Dia menegaskan, semua upaya yang sudah dilakukan diganggu oleh pihak luar. elakukan penjegalan.

Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono mengatakan, Anies Baswedan memenuhi semua unsur kriteria untuk memimpin Jawa Barat. Kapasitas dan pengalaman memimpin wilayah DKI Jakarta, bisa diterapkan di wilayah Jabar. Komunikasi di antara kedua belah pihak sudah intens sejak Rabu,28 Agustus 2024). Hingga Kamis, 29 Agustus 2024 sore, pembahasan pengurus partai di tingkat pusat sudah positif.

Pengurus PDIP di Jabar bahkan sudah diminta untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar. Namun, semua tiba-tiba berubah pada malam hari. Dia menegaskan, semua upaya yang sudah dilakukan diganggu oleh pihak luar.

"Kita menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar, tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung oleh PDIP Perjuangan, kekuatan-kekuatan yang sangat besar itu pada akhirnya membuat Pak Anies tidak jadi diusung oleh PDI Perjuangan,” kata Ono di Kantor KPU Jabar, Jumat (30/8) dini hari.

"Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat. Kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jabar,” dia melanjutkan.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Tuding 'Mulyono dan Geng"

Mengenai bentuk penjegalan upaya pencalonan Anies, Ono mengaku tidak bisa mengungkapnya secara detil. Hanya saja, ia memberikan petunjuk siapa dalang dari dinamika yang terjadi.

"Mulyono dan geng, Tulis saja Mulyono” tegas dia.

Ono tidak menjelaskan secara rinci maksud Mulyono dalam pernyataan mengenai penjegal Anies di Pilkada Jabar.

Tanpa menjelaskan, siapa sebenarnya Mulyono yang dimaksud, Ono meminta Mulyono tidak lagi ikut campur terkait masalah Pilkada.

"Mulyono enggak usah cawa-cawe lagi lah di pilkada. biarkan rakyat mempunyai piliha sesuai hati nuraninya. hingga terpilih pemimpin terbaik untuk indonesia,” ucap dia.

Diketahui, pembahasan soal Mulyono ramai di media sosial. sejumlah pihak menyebut sosok Mulyono mengacu pada sosok Joko Widodo.

Hal itu merujuk pada buku berjudul ‘Jokowi Menuju Cahaya’ Karya Alberthiene Endah yang terbit pada tahun 2018. Dalam buku itu tertulis bahwa Mulyono adalah nama yang diberikan oleh orang tua saat Joko Widodo masih kecil.

Namun, karena saat kecil sering sakit-sakitan, nama Mulyono berganti dengan Joko Widodo.

Infografis Gelombang Demonstrasi Marak, DPR Batalkan Pengesahan Revisi UU Pilkada. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Gelombang Demonstrasi Marak, DPR Batalkan Pengesahan Revisi UU Pilkada. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya