Dilantik Jadi Mensos, Gus Ipul Pastikan Kinerjanya Tak Terganggu dengan Polemik PKB-PBNU

Gus Ipul sendiri memutuskan mundur dari Walikota Pasuruan, usai dilantik menjadi Mensos. Disisi lain, dia masih menjabat sebagai Sekjen PBNU.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 11 Sep 2024, 12:59 WIB
Diterbitkan 11 Sep 2024, 12:59 WIB
Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai Menteri Sosial (Mensos) di Istana Negara Jakarta, Rabu (11/9/2024).
Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai Menteri Sosial (Mensos) di Istana Negara Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Liputan6.com, Jakarta - Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan kinerjanya sebagai Menteri Sosial (Mensos) tak terganggu ditengah polemik antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Gus Ipul saat ini menjabat Sekjen PBNU, sedangkan di kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi ada dua kader PKB.

"Saya kira enggak lah (terganggu)," kata Gus Ipul kepada wartawan di Istana Negara Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Menurut dia, urusan partai politik dan pemerintahan atau eksekutif harus dipisahkan. Dalam eksekutif, kata Gus Ipul, semua menteri harus mengikuti arahan presiden sebagai pemimpin tertinggi.

"Partai ya partai itu sendiri. Ini eksekutif ya eksekutif. Ya, jelas imam kita kan di eksekutif ya presiden," jelasnya.

"Ini yang jelas di sini kita bantu presiden. Siapapun yang dipunyai oleh presiden itu adalah bagian dari upaya kita untuk mensukseskan apa yang menjadi misi presiden," sambung Gus Ipul.

Gus Ipul sendiri memutuskan mundur dari Walikota Pasuruan, usai dilantik menjadi Mensos. Disisi lain, dia masih menjabat sebagai Sekjen PBNU.

"Ya masih (Sekjen PBNU). Nanti lihat perkembangan saja. Sementara ya tetap," ucap dia.

PBNU: Akan Kami Bersihkan PKB Sesuai Harapan Alim Ulama

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengaku bakal membersihkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hal ini menyusul isu renggangnya hubungan PBNU dan PKB yang kembali mencuat dalam beberapa waktu belakangan.

"Ini yang akan kami bereskan, akan kami bersihkan DPP PKB itu menjadi PKB sesuai dengan harapan para alim ulama, para pendiri dan para pengurus NU,” ucap Ketua PBNU Umarsyah di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).

Sementara itu, Rais Syuriah PBNU Muhammad Cholil Nafis menyampaikan, hubungan PBNU dan PKB tidak bisa dipandang secara formal hukum. Namun, mesti dipandang secara historis.

"Memang menurut legal formalnya berdiri sendiri (PKB) karena memang saat pendirian itu NU tidak mungkin menjadi parpol, kemudian para ulama dan secara formal PBNU membentuk tim untuk membentuk PKB, artinya secara historis PKB itu ada ikatannya dengan PBNU," katanya.

Oleh karena itu, sumber proses politik PKB dinilai harus dikembalikan sesuai kekuatan para ulama. Ketua umum, kata dia, tidak boleh menjadi sumber kekuatan tunggal partai.

"Kita ingin mengembalikan proses berpolitiknya pun menjadi proses ada nilai-nilai keulamaan, kemudian menyerap visi-visi kebangsaan, religiusitas juga terisi. Itu yang ingin kita kembalikan di situ. Sehingga kembali pada Mabda' Siyasi-nya, pada prinsip dasarnya di dalam pendirian partai politik," ujar Cholil.

"Termasuk juga prinsip dasar bagaimana memperjuangkan nilai-nilai keagamaan, keulamaan, dalam konteks politik praktis dan politik kebangsaan," katanya menandaskan.

PBNU Segera Umumkan Hasil Temuan Sebelum Muktamar PKB

Panel Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berencana mengumumkan hasil temuannya untuk membenahi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam 1-2 hari ke depan.

Adapun pengumuman ini akan dilakukan panel PBNU sebelum Muktamar PKB digelar pada 24-25 Agustus 2024. Hal ini disampaikan Ketua PBNU Umarsyah di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).

"Terkait dengan pembacaan hasil atau konklusi dari tim panel ini menjadi kewenangan Kiai Anwar dan Kiai Amin, InsyaAllah 1-2 hari ini akan disampaikan," kata Umar.

Menurut Umar, kesimpulan tersebut juga akan berkaitan dengan Muktamar PKB yang berlangsung di Bali. Meski begitu, dia mengaku tim panel menunggu arahan Ketua Umum (Ketum) PBNU Yahya Cholil Staquf.

"Apa sih yang dilakukan dalam menghadapi Muktamar PKB ini, nah kita sedang menunggu instruksi ketua umum PBNU karena semua apa yang kita lakukan itu di bawah satu komando, yang komandonya ada di tangan ketua umum," jelasnya.

Klaim Bisa Bantu Perbaikan di PKB

Umar bilang, Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf memegang mandat dari Rais Aam untuk membenahi PKB. Umar meyakini, kesimpulan yang akan disampaikan itu bakal membantu perbaikan PKB ke depan.

"Yakin lah teman-teman bahwa proses-proses ini berjalan menuju satu titik InsyaAllah akan terjadi perubahan-perubahan yang lebih baik untuk DPP PKB," ucapnya.

Lebih lanjut, Umar menyebut soal waktu, strategi, hingga taktik itu menjadi rahasia dapur dari Yahya Cholil Staquf. Panel PBNU, ujar dia hanya menunggu instruksi.

"Kami pun sebagai bagian dari tim ini, itu hanya menerima instruksi day to day, semuanya disampaikan oleh ketua umum berdasarkan rapat besar," kata dia.   

Infografis Panas Dingin Hubungan PBNU dengan PKB. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Panas Dingin Hubungan PBNU dengan PKB. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya