Wakil Ketua MPR: Kelancaran Pilkada Bukti Indonesia Semakin Matang Berdemokrasi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno turun langsung meninjau pelaksanaan Pilkada Serentak di Kota Bogor, Rabu (27/11). Di wilayah yang merupakan daerah pemilihannya ini, Eddy memantau pelaksanaan Pilkda di wilayah Loji, Bogor Barat.

Eddy meyakini Pilkada serentak 2024 ini akan berjalan lancar mulai dari pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan sampai pengumuman hasil nantinya.

“Kita bersyukur karena suasana kondusif harapannya angka partisipasi politik juga baik. Sekali lagi kita bersyukur karena tidak ada konflik horizontal berbasis identitas yang terjadi di masyarakat sepanjang penyelenggaraan pilkada serentak ini,” lanjutnya.

Eddy menyampaikan, Pemilu dan Pilkada di Indonesia merupakan salah satu sistem pemilihan umum yang paling kompleks di dunia.

“Pemilu dan Pilkada di Indonesia merupakan salah satu sistem pemilihan umum yang paling kompleks di dunia dengan melibatkan 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota serta 203 juta pemilih"

"Kalau hari ini rangkaian pilkada serentak berjalan lancar maka sebenarnya membuktikan kematangan rakyat Indonesia dalam berdemokrasi, dalam menentukan pilihan bagi daerahnya ke depan” lanjut Eddy.

Waketum PAN ini memastikan bahwa seluruh jajaran pimpinan MPR RI, akan mengawal keseluruhan penyelenggaraan pilkada serentak hingga pengumuman hasil.

“Pilkada serentak adalah event penting dalam rangkaian transisi kepemimpinan di Indonesia, sehingga pemerintahan kedepannya bisa membangun dan melayani masyarakat dari tingkat pusat hingga daerah” tutup Eddy.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengakui money politics atau politik uang harus diwaspadai terutama menjelang waktu pencoblosan di Pilkada 2024.

“Memang selalu menjadi permasalahan di dalam pemilihan langsung baik itu legislatif maupun ekskutif adalah maraknya dan meningkatnya intensitas dari money politics, jadi saya kira perlu diwaspadai,” kata Eddy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Eddy meminta aparat hukum menindak tegas semua pelaku money politics, termasuk juga Bawaslu diminta untuk tegas.

“Aparat penegak hukum harus menindaktegas dan konsekuen jika memang ditemukan adanya praktik money politics, begitu juga penyelenggara bawaslu dalam hal ini harus tegas. Termasuk masyarkat, baik itu koalisi masyarkat sipil maupun masyarakat umum, yang merasa bahwa hak mereka tidak dipenuhi, karena adanya money politics,” kata dia.

“Calon kepala daerah mereka itu bisa dikalahkan karena ada money politics ya itu harus dilaporkan,” sambungnya.

Meski demikian, Waketum PAN ini tetap meyakini pelaksanaan Pilkada akan berjalan lancar dan tanpa gejolak berarti.

“Kami merasa yakin bahwa pelaksanaan pilkada besok itu berjalan dengan lancar dengan mulus tanpa ada gangguan apapun, karena selama pemilihan berjalan prosesnya berjalan, pilkada in berjalan, itu pun tidak ada gejolak dan tidak ada dinamika di masyarakat,” kata dia.