Pemerintah Kaji Biaya Haji Turun Lagi, Arab Saudi Siap Beri Dukungan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah tengah menghitung opsi penurunan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) setelah mendapat sinyal bantuan dari pemerintah Arab Saudi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan menyebutkan bahwa Arab Saudi akan memberikan area khusus bagi jemaah haji Indonesia.

“Sedang dihitung (ongkos naik haji) karena ini pemerintah Arab Saudi akan membantu, kita diberikan area sendiri,” kata Budi Gunawan di Denpasar, Bali, Senin malam (13/1/2025), yang dikutip dari Antara.

Namun, Budi Gunawan belum memberikan rincian lebih lanjut terkait skema penurunan biaya haji tersebut. Ia hanya menambahkan bahwa dengan adanya area khusus bagi jemaah Indonesia, kapasitas jemaah yang dapat ditampung akan meningkat sehingga potensi penurunan biaya semakin terbuka.

Sebelumnya, Panitia Kerja (Panja) Biaya Haji Komisi VIII DPR RI dan pemerintah dalam rapat di Kompleks Parlemen Senayan telah menyetujui BPIH 2025 sebesar Rp89,4 juta. Dari total biaya tersebut, calon jemaah hanya membayar Rp55,4 juta per orang, sedangkan sisanya ditanggung melalui nilai manfaat dana haji.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyebutkan, jika dibandingkan dengan tahun 2024, biaya haji tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4 juta. Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, Marwan mengungkapkan bahwa Presiden memberi sinyal agar biaya haji dapat ditekan lebih rendah lagi.

“Pak Presiden mengucapkan terima kasih kepada para anggota panja, tetapi kelihatannya, Pak Presiden masih belum puas, masih kepingin sebetulnya di bawah itu,” ujar Marwan di Jakarta, Selasa (7/1).

Marwan menambahkan bahwa dengan skema terbaru, beban yang harus ditanggung calon jemaah berpotensi turun sekitar Rp600 ribu. Selain itu, beban nilai manfaat yang sebelumnya mencapai Rp8 triliun juga dapat ditekan menjadi sekitar Rp6,8 triliun.

Dalam kesempatan tersebut, Panja Biaya Haji DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal penerapan kebijakan ini di lapangan. “Panitia kerja akan mengawasi hal-hal penting lainnya terkait haji, termasuk daftar urut tunggu, sistem komputerisasi terpadu haji, kuota keberangkatan, serta hak-hak jemaah,” tambah Marwan.

Diharapkan, dengan adanya dukungan dari pemerintah Arab Saudi dan pengawasan ketat dari DPR, calon jemaah haji Indonesia dapat menikmati layanan yang lebih baik dengan biaya yang lebih terjangkau.