Bela Bahlil, Doli Golkar Sindir Dasco Gerindra: Tidak Ada Kebijakan yang Tak Diketahui Presiden

Liputan6.com, Jakarta Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan larangan pengecer menjual gas LPG 3 kg bukan merupakan kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto, melainkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kunia menegaskan, tidak mungkin Prabowo Subianto tak mengetahui kebijakan yang diambil para menteri di kabinetnya.

"Semua menteri-menteri, bukan hanya menteri dari Golkar saya rasa tidak ada kebijakannya yang tidak sepengetahuan Presiden. Tidak mungkin. Enggak mungkin ada menteri yang berani-beranian atau yang mengarang-mengarang kebijakan itu tanpa ada koordinasi atau instruksi dari presiden," kata Doli, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Dia menilai, aturan yang dikeluarkan Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sangat baik. Sebab, untuk mengatur tata niaga penyaluran gas 3 kg.

"Dan yang dilakukan kemarin itu kan sebetulnya baik ya. Artinya itu yang mau diatur kan tata niaga soal gas elpiji 3 kg. Bahwa kemudian kebijakan-kebijakan itu ada dinamika, ada tanggapan segala macam, ya menurut kami biasa saja," ujar dia.

Sehingga, tidak mungkin kebijakan yang dikeluarkan Bahlil tak dikoordinasikan dengan Presiden Prabowo.

"Saya tegaskan tidak ada saya kira satu menteri pun di jajaran kabinet Pak Presiden, presiden nya mana saja, yang selalu ambil kebijakan tanpa koordinasi atau berdasarkan arahan dari presiden," pungkasnya.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan larangan pengecer menjual gas LPG 3 kg bukan merupakan kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto, melainkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Namun, kata Dasco, karena ada kepanikan dari masyarakat membuat Presiden Prabowo turun tangan.

"Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu, tapi melihat situasi dan kondisi tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjalan kembali," ujar Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Menurut dia, Presiden Prabowo sudah meminta Mengeri ESDM Bahlil Lahadalia agar memberi izin pengecer gas LPG 3 kg untuk aktif berjualan kembali. Hal itu menanggapi polemik kelangkaan penjulan gas melon.

"Setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk perhari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa," kata Dasco.

Dia menyebut rencana pengecer-pengecer menjadi sub pangkalan akan dilakukan secara bertahap.

"Sambil itu parsial dilakukan, para pengecer akan diminta, Presiden tadi menginstruksikan kepada ESDM agar perhari ini pengecer itu bisa berjualan kembali sambil kemudian secara parsial aturannya kemudian diselaraskan," papar Dasco.

Selain itu, Dasco menegaskan stok gas LPG 3 kg aman dan tak pernah langka.

"Stok tidak langka, stok ada, stok terkonfirmasi tidak langka," pungkas Dasco.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengklaim, pemerintah tidak mengurangi volume dan subsidi gas LPG 3 Kg.

Menurutnya, pemerintah dan Pertamina bekerja maksimal untuk memperbaiki sistem penjualan agar subsidi tepat sasaran.

"Dalam APBN Rp 87 triliun alokasi negara yang dialokasikan untuk subsidi LPG ini betul-betul tepat sasaran," kata Bahlil dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI, Senin 3 Februari 2025.

"Teman-teman Pertamina dan Kementerian SDM, saya mempelajari betul sudah bekerja maksimal. Dari agen dari Pertamina masuk ke agen-agen, masuk ke pangkalan- pangkalan baru masuk ke pengecer kalau dari agen ke pangkalan itu masih bisa dikontrol secara teknologi," sambungnya.

Namun, kata Bahlil, penjualan di pengecer tidak bisa dikontrol pemerintah dan hal itu membut harga penjualan gas mahal dan tidak tepat sasaran.

Oleh karena itu untuk menjawab kelangkaan penyebaran gas LPG, Bahlil menawarkan solusi perubahan nama pengecer menjadi sub pangkalan.

"Kita membuat kesimpulan agar pengencer ini menjadi sub pangkalan tujuannya apa bapak ibu semua agar LPG yang dijual Itu betul-betul harganya masih terkontrol," jelas Bahlil.

Reporter: Alma Fikhasari/Merdeka.com