Anggaran Kementerian-Lembaga Dipangkas, Bahlil: Itu Bukan Domain Saya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia ogah menanggapi kebijakan pemotongan anggaran yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto terhadap sejumlah kementerian dan lembaga negara.

Bahlil mengatakan, wewenang soal pemotongan anggaran kementerian dan lembaga negara itu sepenuhnya berada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menurut Bahlil, Menteri ESDM hanya mengurus kebijakan terkait energi dan sumber daya mineral.

“Menyangkut dengan pemotongan anggaran, wah, saya, itu kan bukan domain saya sebagai menteri ESDM ya. Itu silakan saja ke menteri keuangan, bukan saya. Kalau ditanya tentang mineral batubara dan minyak, kalau LPG ke saya,” kata Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).

Bahlil menyampaikan, setiap kementerian dan lembaga memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang berbeda-beda. Oleh karenanya, dia ogah berkomentar banyak mengenai kebijakan yang bukan wewenang Kementerian ESDM.

“Itu juga kita menteri-menteri ini harus pintar-pintar. Jangan mengomentari atau seolah-olah mengetahui secara dalam terhadap tupoksi kementerian lain. Kalau saya nggak bisa mengomentari itu terlalu dalam,” jelas Bahlil.

Bahlil menuturkan, ia tak berhak mengomentari secara dalam terhadap wewenang kementerian lain. Setiap pembantu Presiden, kata dia harus mendukung apapun kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah melalui Presiden.

“Wajib menterinya ikut, nggak boleh nggak ikut. Itu pandangan kami. Jadi, helikopter view-nya kan yang tahu tentang bagaimana negara ke depan, itu kan dibawa pimpinan seorang presiden dan wakil presiden. Jadi, silakan teknisnya kalau keuangan, ada di kementerian keuangan,” kata dia.

Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons soal menguatnya isu reshuffle kabinet di pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto. Menurut Bahlil, keputusan itu menjadi hak prerogatif Presiden.

"Jadi, semuanya diserahkan kepada Pak Presiden. Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan," kata Bahlil usai acara pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly Murni, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).

Meski begitu, Bahlil menyampaikan Partai Golkar menempatkan kader mumpuni di kabinet. Bahlil menilai, Presiden Prabowo juga tahu persis kualitas kader Partai Golkar yang ada di kabinet.

"Karena Partai Golkar ini kan gudangnya para kader pemimpin bangsa. Dan biarkan, jangan kita mencampuri, mengomentari, apalagi menganalisa berlebihan tentang apa yang menjadi hak prerogatif Bapak Presiden," ucap dia.

Lebih lanjut, Bahlil juga meyakini Partai Golkar akan baik-baik saja di tengah isu reshuffle kabinet yang menguat akhir-akhir ini. Terlebih, kata dia Partai Golkar bersama Partai Gerindra menjadi yang pertama mendukung pemerintahan Prabowo.

"Tapi kami yakin Golkar InsyaAllah, semua baik-baik saja karena apa? Partai Golkar berada di garda terdepan dengan partai koalisi lain, terutama Gerinda, dalam mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah," kata Bahlil.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto angkat bicara soal peluang perombakan atau reshuffle kabinet usai 100 hari kerja pemerintahan. Prabowo menegaskan tidak segan menyingkirkan menteri maupun jajaran kabinet yang tidak serius bekerja untuk kepentingan masyarakat.

"Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan," ucap Prabowo Subianto kepada wartawan di Istora Senayan Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Dia mengingatkan bahwa masyarakat menuntut pemerintahan yang bersih. Untuk itu, Prabowo ingin semua pejabat negara di Kabinet Merah Putih betul-betul bekerja untuk kepentingan rakyat.

"Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar. Yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain," kata Prabowo.