BKPK Kemenkes Klaim Program Cek Kesehatan Gratis Setara dengan Rp2 Juta per Orang

Liputan6.com, Jakarta - Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengklaim, setiap orang yang mengikuti program cek kesehatan gratis setara dengan menerima manfaat Rp1,6 juta hingga Rp2 juta pelayanan medical check up (MCU).

"Memang cukup bervariasi antara satu orang dengan orang yang lain, namun range-nya itu Rp1,6 juta sampai Rp2 juta per orang," ujar Kepala BKPK Asnawi Abdullah saat meninjau hari pertama pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (10/2/2025).

Dia menyebut, di Kementerian Kesehatan sudah dianggarkan Rp4,7 triliun untuk program cek kesehatan gratis. Dana tersebut sudah sesuai dengan pagu anggaran tahun 2025.

"Jadi ya sangat sayang sekali kalau program ini tidak dimanfaatkan dengan sangat baik oleh masyarakat," katanya.

Sebab, selain mampu mendeteksi dini adanya penyakit dalam diri, juga bisa meningkatkan harapan hidup. Terutama bagi usia lansia yang memang wajib memantau pemeriksaan kesehatan.

Selain Kepala BKPK, Menko PM Muhaimin Iskandar alias Cak Imin juga memantau pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas Ciater, Tangsel. Bahkan Cak Imin sempat ikut memeriksakan matanya di Puskesmas tersebut.

"Kita sama-sama menyaksikan ini pemberian kado di hari ulang tahun masyarakat, yaitu Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) kepada seluruh masyarakat Indonesia. Di mana diberikan pelayanan kesahatan ini secara merata, di setiap Puskesmas yang ada di wilayah Indonesia," katanya.

Kendati baru diluncurkan hari ini, Cak Imin memastikan masyarakat yang berulang tahun pada bulan Januari tetap boleh mengikuti cek kesehatan gratis.

"Bagi yang berulang tahun bulan Januari, Februari, sampai Maret, boleh melakukan PKG ini sampai Maret. Tapi per 1 April, bagi yang berulang tahun sepanjang April, hanya diperbolehkan selama 1 bulan saja, begitu bulan seterusnya," ujar Cak Imin.

Dia menuturkan, PKG ini merupakan bagian dari misi Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah Indonesia dalam memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Terutama dalam rangka mengedepankan upaya reprentif atau pencegahan dibandingkan kuratif atau penanganan kesehatan.

"Sehingga bila masyarakat ada yang terdeteksi penyakit dalam PKG ini, maka bisa langsung ditangani dengan BPJS kesehatan. Maka itu saya imbau agar masyarakat segera mendaftarkan diri ke BPJS Kesehatan, aktif juga," katanya.

Meski dilakukan serentak setiap hari, Cak Imin menyatakan bahwa perharinya ditetapkan kuota, yakni 12 hingga 30 orang per Puskesmas. Hal ini dilakukan agar lebih memaksimalkan pemeriksaan dan juga tidak mengganggu pelayanan kesehatan lainnya di Puskesmas.

Sementara itu, Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengungkapkan, di wilayahnya ada 35 Puskesmas yang siap melayani PKG.

"Kami menyambut baik, karena selain memang untuk mendeteksi dini, juga untuk meningkatkan harapan hidup masyarakat. Saat ini di Kota Tangsel harapan hidupnya 72 tahun, dengan program ini kami harapkan harapan hidup naik menjadi 74 tahun," katanya.