5 Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Terkait Pembekalan Kepala Daerah Terpilih 2024

Liputan6.com, Jakarta - DPP PDI Perjuangan (PDIP) mengadakan pembekalan bagi 142 kepala daerah terpilih di Pemilihan Kepala Daerah 2024 (Pilkada 2024).

Pembekalan kepala daerah ini bertujuan memperkuat pemahaman kepala daerah yang diusung oleh PDIP mengenai geopolitik dan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Ini pembekalan agar nanti sebelum mendapatkan pengarahan dan gemblengan dari Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintahan negara, seluruh kepala daerah terpilih (dari PDIP) untuk memiliki bekal dalam sebuah konsepsi bahwa bentuk negara kita adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan negara federal," ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam sambutan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu 12 Februari 2025.

"Sehingga seluruh Pemda, walau dipilih rakyat, pembangunan harus diletakkan dalam sebuah sistem yang sejalan dengan negara kita, bahwa negara kita adalah negara Republik yang dipimpin seorang presiden," sambung dia.

Kemudian, Hasto menegaskan, kepala daerah terpilih yang diusung oleh PDI Perjuangan wajib mengadopsi tradisi intelektual Bung Karno dengan melibatkan para ahli dan pakar dalam merumuskan kebijakan.

"Ini karena tradisi intelektual dari Soekarno, maka tradisi intelektual Soekarno ini kepala daerah dari PDI Perjuangan harus banyak mengundang ahli," kata dia dalam pidatonya.

Selain itu, menurut Hasto, kepala daerah terpilih yang diusung PDIP harus menyelaraskan program pembangunan daerah dengan visi pemerintahan Prabowo Subianto.

Dia mengatakan, seluruh visi dan misi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat kampanye telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Oleh karena itu, kepala daerah dari PDIP harus berkomitmen menjalankan kebijakan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Sistem politik kita sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik tentu saja kepala-kepala daerah dari PDI Perjuangan juga akan berkomitmen konsisten yang di dalam menjalankan undang-undang tentang rencana pembangunan jangka menengah," papar Hasto.

Berikut sederet pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait pembekalan kepala daerah yang terpilih di Pilkada 2024 dihimpun Tim News Liputan6.com:

DPP PDI Perjuangan (PDIP) mengadakan pembekalan bagi 142 kepala daerah terpilih di Pilkada 2024. Pembekalan ini bertujuan memperkuat pemahaman kepala daerah yang diusung oleh PDIP mengenai geopolitik dan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Ini pembekalan agar nanti sebelum mendapatkan pengarahan dan gemblengan dari Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintahan negara, seluruh kepala daerah terpilih (dari PDIP) untuk memiliki bekal dalam sebuah konsepsi bahwa bentuk negara kita adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan negara federal," kata Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Hasto Kristiyanto dalam sambutan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu 12 Februari 2025.

"Sehingga seluruh Pemda, walau dipilih rakyat, pembangunan harus diletakkan dalam sebuah sistem yang sejalan dengan negara kita, bahwa negara kita adalah negara Republik yang dipimpin seorang presiden," sambung dia.

Menurut Hasto, pembangunan daerah harus sejalan dengan visi-misi nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Karena itu, pembekalan ini adalah upaya saling mengintegrasikan pemikiran serta untuk menunjukkan visi misi PDIP diturunkan berdasarkan amanat Pancasila dan UUD 45 dengan prinsip wujudkan Indonesia Trisakti.

"Presiden dan wakilnya punya visi misi, yang itu dinyatakan dalam rancangan pembangunan jangka menengah, yang artinya mengikat kita semua termasuk kepala daerah dan warga untuk tunduk sepenuhnya pada UU itu," kata Hasto.

Kemudian, Hasto menegaskan, kepala daerah terpilih yang diusung oleh PDI Perjuangan wajib mengadopsi tradisi intelektual Bung Karno dengan melibatkan para ahli dan pakar dalam merumuskan kebijakan.

"Ini karena tradisi intelektual dari Soekarno, maka tradisi intelektual Soekarno ini kepala daerah dari PDI Perjuangan harus banyak mengundang ahli," kata dia dalam pidatonya.

Menurutnya, Bung Karno dalam merancang Indonesia sebagai nation state selalu menggunakan teori kebangsaan yang kuat. Hal ini menjadi dasar bahwa kebijakan publik tidak boleh sekadar berbasis elektabilitas atau populisme.

"Soekarno merancang Indonesia ketiga juga menggunakan teori-teori kebangsaan, national state, dari nation state dia pakai untuk memberikan suatu basis teoritik mengapa Indonesia dari Sabang sampe Merauke itu satu national state, yang menyatu dengan tanah akhirnya, nasib jiwa kebangsaan yang melekat dengan nilainya, itu yang dipakai oleh Soekarno," terang Hasto.

Dia meminta kepala daerah menggandeng pakar dan ahli dari perguruan tinggi dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan rakyat dan berbasis data.

"Maka kepala-kepala biara kita wajib membuat policy based on research, jadi teori itu sebagai panduan, karena teori itu ditemukan dari fenomena sosial yang berkembang saat itu yang dikuatkan oleh Soekarno bahwa dunia mengalami perubahan yang luar biasa pasca revolusi Prancis," ujar Hasto.

Hasto menegaskan, kepala daerah terpilih yang diusung PDIP harus menyelaraskan program pembangunan daerah dengan visi pemerintahan Prabowo Subianto.

Menurut Hasto, seluruh visi dan misi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat kampanye telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Oleh karena itu, kepala daerah dari PDIP harus berkomitmen menjalankan kebijakan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Sistem politik kita sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik tentu saja kepala-kepala daerah dari PDI Perjuangan juga akan berkomitmen konsisten yang di dalam menjalankan undang-undang tentang rencana pembangunan jangka menengah," kata dia.

Hasto kemudian mengungkit pembekalan kepala daerah yang diusung PDIP. Dia menegaskan, pembekalan tidak hanya untuk mengkoordinasikan kebijakan daerah dengan program nasional, tetapi juga memberikan wawasan strategis kepada kepala daerah terkait geopolitik dan tata kelola pemerintahan yang efektif.

"PDI Perjuangan memberikan pembekalan terkait dengan best practices para kepala daerah PDI Perjuangan termasuk dalam cara pandang geopolitik sehingga cara pandang konstelasi geografis sangat-sangat penting termasuk bagaimana dengan adanya best practices itu akumulasi pengetahuan tentang aspek kebijakan strategis aspek-aspek teknokratis yang memberikan dampak di dalam pengurangan pemiskinan di dalam memberikan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa," ujar dia.

"Kemudian mengatasi stunting, membangun kedaulatan pangan itu semua akan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya," sambung dia.

Selain itu, Hasto menyatakan, para kepala daerah juga diberikan pemahaman mengenai tata kelola kota, strategi kedaulatan pangan, serta materi pencegahan korupsi agar mereka memahami hukum secara komprehensif.

"Nanti beberapa pakar tentang tata kota, tentang kedaulatan pangan termasuk materi pencegahan korupsi untuk memahami hukum acara pidana itu juga akan diajarkan," ujar dia.

Hasto menggarisbawahi pembekalan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto.

"Karena visi misi Presiden kemudian menjadi undang-undang sehingga ini kan mengikat dari seluruh kepala daerah, bahkan seluruh warga bangsa karena itulah pelatihan ini kami adakan sehingga nanti ketika Pak Presiden Prabowo memberikan pembekalan atas nama pemerintah, kepala daerah dari PDI Perjuangan sudah semakin siap dan juga akan menjadi bagian dari pelopor kemajuan," jelas Hasto.