24 Daerah Harus Lakukan PSU, Ini Daftarnya dan Sikap KPU

Liputan6.com, Jakarta Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan 26 perkara, menolak 9 perkara, dan tidak menerima 5 perkara terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024. Keputusan ini diambil dalam sidang pleno yang diselenggarakan pada Senin, 24 Februari 2025.

Dengan demikian, sembilan Hakim Konstitusi telah menyelesaikan pembacaan putusan untuk 40 perkara PHPU Kada 2024 yang diperiksa secara lanjut.

Dari semua putusan yang dikabulkan, terdapat 24 perkara yang amar putusannya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah terkait untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU).

Daftar Pilkada yang Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU):

1. Pilkada Kabupaten Pasaman
2. Pilkada Kabupaten Mahakam Ulu
3. Pilkada Kabupaten Boven Digoel
4. Pilkada Kabupaten Barito Utara
5. Pilkada Kabupaten Tasikmalaya
6. Pilkada Kabupaten Magetan
7. Pilkada Kabupaten Buru
8. Pilkada Provinsi Papua
9. Pilkada Kota Banjarbaru
10. Pilkada Kabupaten Empat Lawang
11. Pilkada Kabupaten Bangka Barat
12. Pilkada Kabupaten Serang
13. Pilkada Kabupaten Pesawaran
14. Pilkada Kabupaten Kutai Kartanegara
15. Pilkada Kota Sabang
16. Pilkada Kabupaten Kepulauan Talaud
17. Pilkada Kabupaten Banggai
18. Pilkada Kabupaten Gorontalo Utara
19. Pilkada Kabupaten Bungo
20. Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan
21. Pilkada Kota Palopo
22. Pilkada Kabupaten Parigi Moutong
23. Pilkada Kabupaten Siak
24. Pilkada Kabupaten Pulau Taliabu

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin melalui keterangan tertulis, menegaskan akan mempelajari terlebih dahulu putusan MK secara menyeluruh.

"Kami sedang mempelajari putusan MK secara menyeluruh untuk masing-masing permohonan di MK," kata dia.

Afifuddin pun menegaskan, putusan MK itu sudah didiskusikan, baik itu dibicarakan soal anggaran, kemudian logistiknya, dan tahapan lainnya.

"Dan kami sudah bahas semalam untuk segera menindaklanjutinya secara teknis, berkoordinasi dengan para pihak terkait anggaran, menyiapkan time line tahapan, menyiapkan badan ad hoc, menyiapkan logistik, dan juga memastikan cek DPT online dan lainnya, sehingga semua tahapan bisa dilakukan," pungkasnya.

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai keputusan MK menunjukkan adanya kesalahan pada kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pilkada.

“Putusan MK terkait dengan perselisihan hasil pilkada hari ini memang mengindikasikan beberapa KPU di tingkat kabupaten kota itu bekerja dengan kurang profesional, bahkan lalai baik secara administrasi maupun secara hukum,” kata Rifqi kepada wartawan, Selasa (25/2/2025).

Rifqi menegaskan, pihaknya akan melakukan evaluasi dengan memanggil penyelenggara Pemilu untuk menindaklanjuti putusan MK tersebut. 

“Akan menjadi bagian penting evaluasi Komisi II DPR RI, terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024,” ungkapnya.

Politikus NasDem itu menyebut, pihaknya akan memastikan bahwa ke depan harus ada fokus dan evaluasi rekrutmen penyelenggara Pemilu.

“Termasuk kualitas penyelenggara pemilu, termasuk ke depan bagaimana mekanisme rekrutmen penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu di seluruh Indonesia,” ucap Rifqi.

Sementara, Penyelenggaran PSU tersebut akan dibebankan ke APBD masing-masing, sebab APBN tengah melakukan efisiensi.

“Terkait efisiensi anggaran, saya kira bagaimana pun 24 putusan MK ini akan menjadi kewajiban bagi APBD masing-masing, kami tentu akan melakukan exercisement dengan kementerian terkait, kementerian dalam negeri terutama,” kata rifqi.

Meski demikian, Rifqi menyebut APBN bisa membantu daerah untuk pelaksaan PSU. “Jika Memang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan UU 10 Tahun 2016, APBN bisa melakukan perbantuan. Dan karena itu pemerintah, melalui Menkeu saya kira juga akan segera kita segera koordinasikan,” pungkasnya.