Bukalapak Apresiasi PN Niaga Jakpus Tolak PKPU Harmas

Liputan6.com, Jakarta - Kuasa Hukum PT BukaLapak.com Ranto Simajuntak mengapresiasi Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta yang memutuskan menolak permohonan dari PT Harmas Jalesveva (Harmas).

“Kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim dalam perkara 02 PKPU Tahun 2025 PN Niaga Jakarta Pusat yang pada putusannya telah menolak permohonan PKPU dari Pemohon PKPU,” tutur Ranto kepada Liputan6.com, Rabu (26/5/2025).

“Dan inti daripada putusannya pada saat dibacakan kemarin adalah menyatakan bahwa Pemohon bukanlah dapat dianggap sebagai kreditur dan tidak menggunakan syarat sederhana dan syarat kumulatif dalam suatu permohonan PKPU,” sambungnya.

Dia mengatakan, Majelis Hakim juga menyoroti adanya proses Peninjauan Kembali (PK) yang sedang berjalan, yang menjadikan Dirjen Pajak sebagai kreditur lain dalam permohonan tersebut.

“Menurut pertimbangan Majelis, tidaklah dapat dijadikan kreditur lain yang dapat memenuhi syarat dari Pasal 222 ayat 1 dan Pasal 8 ayat 4 dari PKPU. Jadi dengan tidak dipenuhinya syarat kumulatif tersebut, putusan ini sangat baik dan menurut kami sangat adil untuk PT BukaLapak,” jelasnya.

BukaLapak sendiri telah menyetorkan Rp6,4 miliar untuk keperluan penggunaan gedung perkantoran terhadap PT Harmas Jalesveva, yang kemudian malah terjadi kegagalan penuntasan perjanjian alias wanprestasi.

“Awal dari permasalahan ini sebenarnya bahwa klien kami atau BukaLapak ini adalah korban dari satu perjanjian yang sampai saat ini belum pernah dipenuhi oleh PT Harmas,” jelas dia.

“Padahal PT BukaLapak sudah menyetorkan dana Rp6 miliar dan sampai saat ini gedung yang mereka rencanakan akan disewa itu belum pernah bisa dipenuhi oleh PT Harmas. Dalam artian Rp6 miliar yang sudah disetorkan hingga saat ini belum pernah dikembalikan oleh PT Harmas,” lanjutnya.

Ranto menegaskan, BukaLapak menjadi pihak yang sangat dirugikan atas sikap tidak profesional PT Harmas Jalasveva.

“Dengan adanya bukti bahwa klien kami sudah mengalami kerugian dan telah menyetorkan lebih dahulu Rp6 miliar tersebut, saya mendengar bahwa klien kami PT BukaLapak akan menuntut atau sudah menuntut PKPU mengenai hutang, yang dijadikan dasar adalah setoran yang Rp6 miliar tersebut,” ungkapnya.

Adapun sejak tanggal 1 Maret 2018, pihak PT Harmas Jalasveva tidak juga bisa menyerahkan gedung tersebut sebagaimana yang dijanjikan. Sementara kontrak perjanjian sewa sampai saat ini hanyalah letter of intent.

“Nah ini yang kita harapkan juga, karena kita sedang berproses juga di PK, harapan kami ya kita dapat diberikan pertimbangan yang seadil-adilnya oleh Mahkamah Agung, khususnya nanti majelis di PK,” Ranto menandaskan.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta menolak permohonan dari PT Harmas Jalesveva (Harmas) terhadap PT BukaLapak.com Tbk (BUKA). Hal itu disampaikan Hakim Ketua Yusuf Pranowo dalam sidang putusan yang digelar malam hari ini, Selasa (25/2/2025).

"Majelis hakim memutuskan menolak permohonan pemohon," kata Yusuf di ruang sidang lantai 3 Pengadilan Niaga Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat.

Menanggapi putusan tersebut, Comittee Executive PT BukaLapak.com Tbk (BUKA), Kurnia Ramadhana mengapresiasi apa yang disampaikan hakim. Menurut dia, apa yang disampaikan hakim berdasarkan pertimbangannya sudahlah benar.

"Kami dari BukaLapak tentu mengapresiasi putusan dari Pengadilan Niaga Jakarta karena telah menolak permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dari PT Harmas Jalesveva (Harmas) kepada Bukalapak," kata Kurnia kepada awak media.

Kurnia mencermati, pernyataan atau poin-poin yang disampaikan oleh majelis hakim semuanya memuat dalil-dalil yang diutarakan oleh BukaLapak.

Misalnya, pertama bahwa permohonan PKPU Harmas ini terlalu dini sebab saat ini sengketa keperdataan antara BukaLapak dan Harmas belum selesai.

"Sekalipun memang ada putusan kasasi di Mahkamah Agung, namun BukaLapak telah mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung," jelas dia.