Rano Karno Akan Tindak Tegas Aksi Premanisme dalam Pengumpulan THR

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan penolakan terhadap segala bentuk premanisme dalam pengumpulan Tunjangan Hari Raya (THR). Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menekankan bahwa tidak ada toleransi terhadap praktik pemaksaan atau tindakan yang mengarah pada premanisme dalam proses pengumpulan dana tersebut.

"Kalau ada laporan terkait pemaksaan atau tindakan yang meresahkan warga, kami akan tindak tegas. Ini tidak boleh dibiarkan," tegas Rano, Minggu (16/3/2025).

Ia juga menjelaskan bahwa secara budaya, tradisi memberikan THR kepada petugas keamanan dan kebersihan yang telah berjasa bagi lingkungan merupakan praktik yang sudah lama berlangsung dan dianggap wajar.

"Jika THR dikumpulkan oleh pengurus RW sebagai bentuk apresiasi dari warga secara sukarela, hal itu bisa dimaklumi," ucapnya, dikutip dari Beritajakarta.id.

Namun, Pemprov DKI Jakarta tidak akan membenarkan jika ada indikasi pemaksaan, tekanan, atau praktik premanisme dalam proses pengumpulan THR.

Rano mengimbau masyarakat untuk melaporkan segala bentuk intimidasi atau pemaksaan terkait pengumpulan THR kepada pihak berwenang.

Diharapkan partisipasi warga dalam memastikan tradisi berbagi tetap dilakukan dengan semangat gotong royong dan tanpa unsur paksaan.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikan Pemprov DKI Jakarta telah melakukan persiapan matang untuk menghadapi mudik Lebaran 2025.

"Menghadapi mudik ini, terus terang bagi Jakarta, pekerjaan yang paling ringan dibandingkan dengan daerah lain. Karena kami menghadapi mudik ini, tentunya sudah mempersiapkan diri. Kami sudah secara khusus rapat dengan Kementerian Perhubungan," kata Pramono di Jakarta, Jumat (14/3/2025) seperti dilansir Antara.

Pemprov DKI, kata Pramono, telah menyiapkan Posko Angkutan Lebaran untuk membantu pemudik, menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, mengadakan pemeriksaan kesehatan dan tes urin bagi para pengemudi.

Selain itu, menyediakan pos kesehatan bagi pemudik yang melintas Jakarta, serta membantu Korlantas Polri dalam pemeriksaan kelaikan kendaraan.

Pramono juga menyoroti fenomena peningkatan pemesanan hotel di Jakarta saat musim mudik lebaran dan antisipasi potensi arus pendatang setelah lebaran.

Namun demikian, data menunjukkan penurunan jumlah pendatang pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.

"Tahun 2023 kurang lebih 25.900 yang datang. Tahun 2024 mengalami penurunan 15.200-an. Mudah-mudahan tahun 2025 ini kalau toh mengalami kenaikan, maka tidak terlalu berlebihan. Karena bagaimanapun orang masih menaruh harapan bahwa Jakarta sebagai tempat menggantungkan hidupnya," jelas Pramono.