Menteri Agama Ungkap Indonesia Dapat Perlakuan Khusus dari Pemerintah Arab Saudi

Liputan6.com, Jakarta Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menyampaikan, Indonesia menerima perlakuan khusus dari Pemerintah Arab Saudi dalam pelaksanaan Ibadah Haji.

Hal ini disampaikannya saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Menurut Nasaruddin, hal ini terlihat saat kunjungan Menteri Haji dan Menteri Kesehatan Arab Saudi ke Indonesia, di mana pemerintah Indonesia memberikan beberapa masukan yang diterima dengan baik.

"Alhamdulillah kita sangat bersyukur karena kedatangan Menteri Haji juga ke Indonesia baru-baru ini, betul-betul kita berikan masukan yang sangat produktif ya, baik yang diberikan oleh Menteri Kesehatan sendiri, maupun yang kami sendiri yang langsung berkomunikasi dengan Menteri Haji," kata Nasaruddin.

"Alasan-alasan yang kami kemukakan itu sangat masuk akal buat mereka, dan Insyaallah mungkin Indonesia akan mendapatkan perlakuan khusus," sambung dia.

Nasaruddin juga menyebut, sejatinya regulasi dari pemerintah Arab Saudi tidak bersifat universal kepada seluruh negara. Sebab, terdapat dispensasi khusus yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi.

Terlebih, saat ini, pemerintahan Arab Saudi tengah menaruh konsentrasi kepada Indonesia. Salah satu alasannya yakni karena Indonesia menjadi negara dengan jamaah haji terbesar di Dunia.

"Karena kita adalah jemaah haji yang paling besar, maka mereka (pemerintah Arab Saudi) itu memang sangat konsentrasinya ke Indonesia saat sekarang ini," kata Nasaruddin.

"Jadi begitu kami melakukan pembayaran, langsung pemerintah Saudi Arabia itu berlega, karena ternyata negara-negara kecil itu hanya menyetor sedikit-sedikit," sambungnya.

Nasaruddin menganggap kalau apapun yang diminta oleh Pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Arab Saudi terkait persoalan ibadah haji, maka akan mudah untuk dipertimbangkan.

"Begitu kita setor sedemikian banyak itu, langsung itu kelihatan bahasanya pun juga sangat plong. Artinya apapun yang Anda minta kami pertimbangkan gitu," imbuh Nasaruddin.

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan, pihaknya tengah memperjuangkan penambahan kuota untuk pendamping haji resiko tinggi Indonesia. Pasalnya, kuota yang ada masih dianggap kurang.

Hal ini disampaikannya saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/3/2025).

"Kami juga perjuangkan ke pemerintah Saudi Arabia agar pendamping haji ini jangan hanya sekitar 2.000 seperti yang menjadi ketentuan internasionalnya," kata Nasaruddin.

Dia mengungkapkan, ada alasan meminta penambahan kuota haji tersebut. Di mana sudah melakukan pembicaraan dengan Menteri Haji dan Kesehatan Arab Saudi.

"Kami memberikan alasan yang sangat masuk akal bahkan juga menteri hajinya dan juga menteri kesehatanya kemarin juga kami yakinkan bahwa betapa perlunya kami mendapatkan tambahan pendamping ini," jelas Nasaruddin.

Dia pun menuturkan, dengan adanya penambahan kuota pendamping haji dari Indonesia akan mempermudah komunikasi dengan jemaah.

"Kan yang tahu bahasa jemaah haji kami adalah orang kami sendiri, tidak mungkin bahasa arab mereka itu," ujarnya.

Tak hanya itu, Nasaruddin menilai, penambahan kuota pendamping haji akan meringankan kinerja pemerintah Arab Saudi.

"Jadi itu sesungguhnya banyaknya pendamping haji itu akan memudahkan tugasnya pemerintah Saudi Arabia karena kalau tidak kan itu (pendampingan) akan diantisipasi oleh pemerintah Saudi Arabia," ungkap dia.

"Jadi saya yakinkan betul bahwa sesungguhnya penambahan kuota tambahan untuk pendamping haji ini itu akan meringankan beban aparat dan pemerintahan Saudi Arabia sendiri," imbuh Nasaruddin.

Reporter: Alma fikhasari/Merdeka.com