Pramono Anung Copot Direktur IT Bank DKI, Sistem Error dan Diduga Bocor

Liputan6.com, Jakarta Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengambil langkah cepat dan tegas menanggapi gangguan sistem layanan Bank DKI yang telah berlangsung sejak akhir Maret 2025. Gangguan ini mengakibatkan nasabah kesulitan bertransaksi, mulai dari transfer antar bank, pembayaran menggunakan debit dan QRIS, hingga penarikan tunai di ATM Bersama.

Kejadian ini memicu gelombang protes publik di media sosial, memaksa pemerintah daerah untuk segera mengambil tindakan.

Sebagai respons atas keresahan masyarakat, Pramono Anung memberhentikan Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI, Amirul Wicaksono, pada 8 April 2025. Pengumuman ini disampaikan melalui rapat terbatas dan dikonfirmasi melalui akun Instagram pribadi Gubernur.

Lebih dari sekadar pemecatan, langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini dan memberikan rasa keadilan bagi nasabah yang dirugikan.

Bukan hanya sekedar masalah teknis, Gubernur juga mengungkapkan kecurigaan adanya keterlibatan pihak internal dan melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri.

Ini bukan kali pertama Bank DKI mengalami gangguan sistem serupa; Pramono Anung menegaskan bahwa ini merupakan kejadian ketiga kalinya dengan permasalahan yang hampir sama, menunjukkan adanya kelemahan sistemik yang perlu ditangani secara menyeluruh.

Pemecatan Amirul Wicaksono sebagai Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI menjadi langkah awal yang signifikan. Keputusan ini menunjukkan komitmen Pramono Anung untuk meminta pertanggungjawaban atas kegagalan sistem yang berdampak luas kepada masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat mencegah kejadian serupa di masa mendatang dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Bank DKI.

Laporan ke Bareskrim Polri juga merupakan langkah penting untuk mengungkap penyebab pasti gangguan sistem dan menindak tegas pihak-pihak yang bertanggung jawab. Proses investigasi yang menyeluruh diharapkan dapat mengungkap potensi kejahatan dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terkena dampak.

Dengan adanya laporan ke Bareskrim, diharapkan akan terungkap secara transparan dan akuntabel siapa saja yang terlibat dan apa motif dibalik gangguan sistem tersebut. Publik menantikan hasil investigasi dan berharap agar pelaku dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

Selain pemecatan dan laporan ke Bareskrim, Pramono Anung juga mengungkapkan adanya kebocoran dana Bank DKI akibat gangguan sistem tersebut. Meskipun nominal pastinya belum diungkapkan, pengakuan ini semakin memperparah situasi dan meningkatkan kekhawatiran publik. Transparansi terkait jumlah kerugian yang dialami Bank DKI sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan publik.

Sebagai upaya pemulihan dan pencegahan, Gubernur menginstruksikan penggantian seluruh personel di departemen IT Bank DKI. Langkah ini termasuk penggantian kata sandi dan komputer untuk memastikan keamanan sistem ke depannya. Direktur Utama Bank DKI juga diminta untuk memilih pengganti yang lebih kompeten dan berpengalaman untuk memimpin departemen IT.

Perombakan total di departemen IT ini diharapkan dapat memperbaiki sistem keamanan dan mencegah kejadian serupa terulang kembali. Pemilihan pengganti yang kompeten juga krusial untuk memastikan pengelolaan sistem IT Bank DKI lebih efektif dan aman.

Penggantian seluruh personel, termasuk kata sandi dan komputer, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan sistem dan mencegah kebocoran data atau dana di masa mendatang.

Peristiwa ini menyoroti pentingnya keamanan dan keandalan sistem perbankan di Indonesia. Kejadian ini juga menjadi pengingat akan pentingnya akuntabilitas dan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan sistem. Kepercayaan publik terhadap sistem perbankan sangat penting, dan kejadian ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak terkait.

Kejadian ini seharusnya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan dan infrastruktur teknologi informasi di perbankan Indonesia. Peningkatan keamanan siber dan pelatihan bagi para personel IT sangat penting untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Ke depannya, diharapkan Bank DKI dan lembaga perbankan lainnya dapat meningkatkan sistem keamanan siber mereka untuk mencegah kejadian serupa. Transparansi dan akuntabilitas juga sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan publik.

Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh sistem perbankan di Indonesia untuk meningkatkan keamanan dan keandalan sistemnya. Langkah-langkah preventif dan penegakan hukum yang tegas sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sistem keuangan.